NERACA

Bandung – Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan mengatakan, pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mendesak bagi Jawa Barat mengingat jumlah penduduknya yang sudah menembus 43 juta jiwa. Pemekaran itu menjadi kebutuhan di sejumlah daerah untuk percepatan dan perbaikan pelayanan publik.

Heryawan mencontohkan Jawa Timur dengan penduduk 38 juta jiwa mempunyai 38 daerah otonom, sementara Jawa Barat hanya punya 26 daerah otonom dengan penduduk lebih banyak. “Kabupaten Bogor yang berpenduduk 4,3 juta itu sangat luas dan penduduknya padat,” katanya saat memberikan sambutan selamat datang dalam acara Diseminasi Desain Besar Penataan Daerah di Hotel Grand Aquilla Bandung, Kamis (9/6).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan,  dalam kurun waktu satu dasawarsa perkembangan jumlah daerah otonom baru di Indonesia mencapai 205 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Dengan demikian jumlah keseluruhan daerah otonom di Indonesia mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota, belum termasuk 6 daerah administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk itu Heryawan mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil langkah evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil pemekaran daerah selama ini. Tentunya kebijakan itu ditindaklanjuti dengan merumuskan desain besar Penataan Daerah secara komprehensif dan bersifat jangka panjang. Sehingga diharapkan mendapatkan acuan yang tepat dalam upaya kebijakan pemekaran daerah 2010-2025. Apalagi di Jawa Barat masih memungkinkan untuk dilakukan pemekaran atau penambahan daerah otonom baru.

“Dengan kegiatan diseminasi Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025 dapat menjadi instrument untuk mengendalikan dan mengarahkan pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom sampai tahun 2025 agar sesuai dengan tujuan sesungguhnya. Dan sebagai kawasan terluas dengan jumlah penduduk terbesar, maka Jawa Barat sangat butuh desain besar penataan daerah,” ujar Heryawan

 Sementara berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, dalam kurun 1999-2010, akibat kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan lonjakan beban APBN yang luar biasa. Sebagai contoh tahun 2003, Pemerintah Pusat harus menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,33 triliun bagi 22 daerah otonom baru hasil pemekaran yang dilakukan pada tahun 2002. Jumlah it terus meningkat pada tahun 2004 sebesar Rp 2,6 triliun DAU untuk 40 daerah otonom baru (DOB). Sementara tahun 2010, meningkat hingga puluhan kali lipat menjadi Rp 47,9 triliun DAU bagi seluruh DOB.