Cianjur – Situasi dan kondisi Kabupaten Cianjur akhir-akhir ini, khususnya pasca Pemilihan Kepala Daerah Januari 2011 lalu, semakin carut marut dan tidak kondusif. Akibatnya, berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi rakyat Cianjur dan juga sector pelayanan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah setempat, semakin menurun.

NERACA

“Kami terus terang gemas dan sekaligus prihatin melihat situasi dan kondisi Cianjur akhir-akhir ini. Bayangkan saja, pasca Pilkada –pada awal tahun ini, seharusnya sector pelayanan dan agenda pemerintah sudah berjalan normal. Tapi kenyataannya, justru di kalangan pejabat muncul kubu-kubuan dan juga dugaan korupsi di segala bidang semakin parah,” ungkap Ketua Advokasi Rakyat Cianjur, Harry Kartakusumah yang didampingi sejumlah aktivis mahasiswa dari UNPI dan UNSUR Cianjur.

Menurut mereka, kondisi yang memprihatinkan sekali adalah di sektor pelayanan dari dinas/ instansi terkait. Masyarakat banyak yang mengeluh, ketika mereka memperlukan pelayanan justru pejabat yang bersangkutan sering tidak ada di tempat. Kemudian, hal itu diperparah pula dengan munculnya temuan-temuan penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat mulai dari Bupati sampai ke tingkat desa dan elemen masyarakat tertentu yang belum diproses tuntas oleh pihak penegak hukum.

“Sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat, selama lima tahun terakhir ini yang belum tuntas diproses, merupakan salah satu pemicu rendahnya kinerja aparat yang berdampak pada semakin menurunnya pelayanan instansi dan dinas pemerintah kepada masyarakat. Hal itu harus dituntaskan,”tandas Harry kepada Neraca, Kamis kemarin.

Secara terpisah, Ketua LSM Jerami Jawa Barat Biro Cianjur, Sugiyanto menyatakan,  kondisi dan situasi yang terwujud saat ini di Cianjur tidak terlepas dari komitmen seorang pimpinan daerah . Bupati terpilih, Tjetjep Mukhtar Soleh yang juga sebelumnya memimpin Cianjur  dinilai dia, tidak konsisten terhadap apa yang dilontarkan saat kempanye dulu.

“Bupati sekarang adalah bupati sebelumnya. Seharusnya beliau sudah paham betul untuk memenej pemerintahan agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ternyata sebaliknya. Ada kesan pembiaran yang tidak semestinya dilakukan,”ujar Sugiyanto.

Dia juga menuding, dampak dari situasi dan kondisi Cianjur saat ini sangat terasa pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang seharusnya menjadi penunjang pokok dari pertumbuhan ekonomi, telat dibenahi. Banyak jalan yang rusak belum diperbaiki. Regulasi bidang perekonomian, mulai dari masalah tender dan sebagainya, malah jadi bancakan oknum-oknum pejabat.

Bupati Harus Arif

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Gator Sunyoto ketika dihubungi Neraca di ruang kerjanya, Kamis (9/6) menilai, suasana, stiuasi dan kondisi yang terjadi saat ini di Cianjur adalah hal yang biasa terjadi di mana-mana. Hal itu terutama pasca Pemilihan Kepala Daerah. Suasana politis saat itu sangat kental.

“Secara pribadi saya mengatakan, situasi dankondisi di Cianjur adalah wajar, terutamaka paska Pilkada. Namun dalam hal ini, Bupati terpilih hendaknya berlaku arif menyikapinya,”ujar Gatot yang juga merupakan politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut dia, sikap arif yang harus diambil oleh Bupati di antaranya adalah segera menciptakan suasana bahwa semua pejabat pemerintahan pasca Pilkada adalah sama. Tidak ada lagi kubu-kubu pendukung. Semua harus di bawah kendali Bupati selaku  pimpinan tertinggi di daerah Cianjur.

“Yang terpenting lagi, apa pun alasannya, kami minta pelayanan terhadap masyarakat tidak harus menjadi menurun. Bahkan harus semakin meningkat,”tandas dia.  “Dan itu pernyataan  saya selaku Ketua DPRD Cianjur,”tukas dia.

Pada bagian lain, menanggapi tentang tudingan masyarakat terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat termasuk bupati, Gatot mengatakan, itu juga hal yang wajar. Pimpinan atau pejabat dicurigai melakukan korupsi, adalah hal yang lumrah di mana-mana. Tapi dia mengingatkan, kita ini Negara hukum. Oleh karena itu, azas praduga tak bersalah harus menjadi acuan kita bersama.

“Negara kita adalah Negara hukum. Tidak bisa begitu saja menuding tanpa bukti yang kuat. Kalaupun ada, ya itu harus diproses di pengadilan. Dan itu kami tidak bisa intervensi. Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum,” kilahnya.