Kemendag Tak Akan Bebaskan Bea Keluar CPO

Fokus Hilirisasi Sawit

Selasa, 26/02/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan sikap Indonesia terkait strategi persaingan produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan Malaysia. Pemerintah tidak akan mengikuti langkah Malaysia membebaskan bea keluar ekspor CPO.

Gita Wirjawan mengaku tidak akan terpengaruh oleh Malaysia. Gita mengklaim, pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi di Indonesia. "Kita akan konsisten lah, apapun yang kita putuskan, kita akan tetap di situ, kita tidak akan terpengaruh oleh sikap yang diambil Malaysia. Kita punya kepentingan untuk melakukan hilirisasi," tegas Gita di Jakarta, Senin (25/2).

Dia menilai kebijakan yang diambil sudah mempertimbangkan kepentingan untuk melakukan hilirisasi dan kepentingan untuk melakukan ekspor. Gita menyebutkan alasan lain yakni kondisi Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia. "Malaysia agak beda, hilirisasi mereka banyak sekali. Mereka di hulu justru sedikit sekali sehingga mereka lebih berani untuk menurunkan Bea Keluar di hulunya," jelasnya.

Sebelumnya, awal tahun, Malaysia mengumumkan penurunan bea keluar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dampaknya, CPO dari negeri jiran itu diprediksi bakal semakin deras membanjiri pasar Indonesia.

Kebijakan itu membuat pemerintah kebakaran jenggot, lantaran harga sawit bisa semakin turun jika pasar dunia tahun depan masih lesu seperti saat ini. Padahal kedua negara sempat membahas pengurangan volume ekspor CPO.

Awalnya, kementerian perdagangan sempat mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Malaysia. Gita mengaku akan mengajak Menteri Keuangan Agus Martowardojo membicarakan solusi menghadapi kebijakan Malaysia terkait penurunan bea keluar CPO. Kementerian Keuangan langsung menolak jika diminta mengikuti kebijakan pengurangan bea keluar.

Namun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah mengevaluasi nilai bea keluar untuk produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) . Menurut Ketua Bidang Pemasaran Gapki, Susanto, bea keluar Indonesia tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara pesaing utama, Malaysia. "Kami khawatir, ekspor akan tergerus," katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008, bea keluar CPO berlaku secara progresif sesuai dengan perkembangan harga pasar. Tarif terendah mencapai 7,5% pada harga US$ 750-800 per ton. Sedangkan level tertinggi mencapai 22,5 persen untuk harga di atas US$ 1.250 per ton. Pada November ini, bea keluar yang berlaku mencapai 9%.

Susanto mengatakan pada 2013 pemerintah Malaysia akan menurunkan bea keluar CPO dari 23 % menjadi 4,5 %. Dengan kebijakan tersebut, pasokan dari negeri jiran ke negara tujuan ekspor bisa lebih banyak, dengan harga lebih murah.

Gapki mengkhawatirkan Malaysia akan memasok CPO ke India, yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama Indonesia. Agar hal itu tak terjadi, Susanto meminta pemerintah memberlakukan bea keluar yang setara dengan Malaysia. “Dalam satu-dua bulan, hal ini harus diputuskan," ujarnya.

Saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 25 juta ton. Dari jumlah itu, 19 juta ton dijual ke luar negeri dan sisanya diserap pasar domestik. Dari seluruh pasokan ekspor, 30% dikirimkan ke India.

Target Produksi

Sebelumnya Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Susanto mengatakan, Indonesia manergetkan produksi sawit pada tahun ini mencapai 28 juta ton. Konsumsi dalam negeri, diperkirakan hanya 6,5-7 juta ton. Sisanya diekspor. Target ekspor 2013, ujar Susanto, meningkat dibandingkan 2012 yang hanya 18,1 juta ton. Ekspor Indonesia 42% berupa Crude Palm Oil (CPO), sementara 58% sudah berupa turunannya. "Supaya pasar ekspor lancar, kami ingin didukung, bukan malah dilemahkan," ujarnya.

Susanto menjelaskan pasar ekspor Indonesia bersaing ketat dengan Malaysia. Ia menyoroti kebijakan Malaysia yang menurunkan pajak ekspor. Per 1 Januari, Malaysia menerapkan pajak ekspor progresif 4,5% saat harga CPO 2.250-2.400 Ringgit (1 Ringgit setara 0,33 Dolar) per metrik ton (MT). Pajak ekspor maksimal 8,8% untuk harga CPO di kisaran 3.450-3600 per MT. Januari saja, ujar Susanto, pajak ekspor Indonesia masih 9%.