NERACA

Jakarta---Kejahatan perbankan (fraud) khususnya pembobolan kartu kredit terhadap bank mencapai 2741 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp11,78 miliar. Oleh karena itu Bank Indonesia (BI) diminta memberikan hukuman yang keras, seperti melakukan suspend pada kasus layanan wealth management.

"Untuk masalah fraud ini seharusnya pihak BI mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) agar SOP nya sama seperti dengan kasus wealth management. Ya disuspen aja…," kata pengamat perbankan Paul Sutaryono kepada Neraca, Rabu (8/6).

Oleh karena itu, Paul meminta agar BI mendeteksi sedini mungkin, misalnya cepat merespon berbagai transaksi yang mencurigakan. "Yang paling penting adalah BI harus cepat tanggap dengan transaksi yang mencurigakan, misalnya ada pihak tertentu bertransaksi dengan jumlah yang sama dan berpindah pindah tempat," tambahnya.

Demikian pula dengan pihak bank yang dibobol, kata Paul, rajin memonitor transaksi aneh dan segera menyebarkan ke berbagai kantor cabang. Sehingga bisa diminimalisir aksi fraud tersebut. "Cepat deteksi transaksi transaksi yang aneh dan cepat sebarkan ke kantor kantor cabang, karena biasanya motif kejahatan kartu kredit ini selalu berpindah pindah dan motifnya sama," tambahnya.

Terkait dengan hukuman, Paul mengatakan perlu adanya sanksi keras, baik itu penalti finansial dan non finansial. "Masalah hukuman harus setimpal dengan kasus yang mereka perbuat agar memberikan efek jera,supaya mereka tidak bertindak seperti itu lagi, contohnya dengan sanksi finansial dan non finansial," ucapnya.

Secara terpisah, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika meragukan langkah BI yang menerapkan zero fraud. Alasannya,  bisnis perbankan sangat berpotensi terjadinya kejahatan.

Menurut dia, zero fraud yang akan dilaksanakan BI sangat sulit karena praktik perbankan sejatinya sarat akan potensi kejahatan. Tidak hanya di Indonesia,bahkan sekelas negara maju pun bisa terjadi. “Tapi ini bisa ditekan melalui dua hal. Pertama, perbaikan sistem. Kedua, perbaikan kualitas SDM dengan menekankan pada, tidak hanya profesionalitas, tapi integritas. Dan yang terakhir ini lebih ke moral hazzard,” ujarnya kemarin.

Erani menambahkan, BI harus terus meng-update sistem dan regulasi karena perkembangan sektor keuangan, khususnya perbankan, sangat cepat. Ia mencontohkan kasus private banking. Ini bukti bahwa BI kurang mengikuti perkembangan global. “Saya kira, kejahatan perbankan selama ini secara tidak langsung andil dari BI sebagai pengawas tidak melakukan pekerjaan semestinya. Ini harus diubah untuk meminimalisir,” tegas dia.

Paling Besar

Berdasarkan data BI dalam Kebijakan dan Pengaturan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, per April 2011 paling besar dengan nilai mencapai Rp 3,42 miliar. Sedangkan pada bulan sebelumnya masing-masing tercatat Januari 2011 Rp 2,54 miliar, Februari 2011 sebesar Rp 2,99 miliar, Maret 2011 sebesar Rp 3,11 miliar. Adapun jumlah kasus fraud hingga April 2011 mencapai 5.987. Total selama 4 bulan (Januari-April) mencapai Rp11,78 miliar.

Dalam data BI itu disebutkan kasus fraud ini didominasi aksi pencurian kartu kredit dengan jumlah  1.204 kasus, kerugiannya mencapai Rp 5,963 miliar. Sedangkan terbanyak kedua,  akibat pemalsuan kartu yang mencapai 545 kasus dengan kerugian Rp 2,53 miliar. Untuk fraud kartu ATM/Debet terdapat 3.246 kasus dengan kerugian sebanyak Rp 294 juta. Paling banyak kasus fraud kartu ATM/Debet karena hilang dan atau dicuri di mana mencapai 3.005 kasus dengan kerugian Rp 62 juta.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Muliaman D Haddad tak henti-hentinya meminta perbankan memperbaiki standard operating procedure (SOP) terkait mekanisme penyelesaian komplain nasabah. Karena kepentingan nasabah menjadi prioritas utama. "Kita minta secara jelas mekanisme penyelesain komplain. Harus ada SOP-nya, Ada aturannya kapan, bagaimana komplainnya dijawab," katanya dalam seminar perlindungan nasabah di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh Muliaman mengingatkan mekanisme komplain ini sebenarnya sudah ada, tetapi masih ada perbankan yang menjalankannya dengan tidak bagus. "Mekanisme dijalankan, ada yang bagus jalaninnya ada yang kurang bagus, sekarang ditekankan paradigma nasabah ini. Karena nasabah adalah investasi bank. Jangan sampai banknya di tinggalkan nasabah," terangnya

Yang jelas, kata Muliaman, dalam mediasi di BI ini tidak memungut biaya sepeserpun dengan syarat komplain tersebut tidak berjumlah diatas Rp500 juta. "Layaknya Rp500 juta ke bawah, kalau yang kecil kecil pengadilan kan mahal, yang mahal silahkan ke pengadilan," cetusnya.

Ditempat yang sama, VP Customer Care Centre Head Citibank Hotman Simbolon mengatakan Citibank Indonesia menggunakan chip untuk standar keamanan. Alasanya risiko fraud menjadi berkurang. "Kartu kredit setelah gunakan chip itu sangat jarang, kan harus itu jadi langsung turunkan buat menurunkan  fraud," ujarnya.

Dia menjelaskan, komplain yang paling tinggi dalam kartu kredit ini adalah komplain tidak diterimanya billing statement karena perpindahan alamat nasabah itu cepat sekali. "Nah itu kan nasabah enggak up-date perubahan informasi tersebut," jelasnya.

Menganggapi sanksi yang dijatuhkan BI dimana dilarangnya citigold beroperasi selama satu tahun, dia mengatakan Citibank akan tetap fokus pada pelayanan nasabah. "Enggak tahu apakah masih leading. Nah itu tergantung bank lain bookingnya bagus atau tidak, kan kita coba tingkatkan layanan, terutama itu servis," jelasnya. iwan/ardi/cahyo