DPR Harus Berani Tolak Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 25/02/2013

NERACA

Jakarta – DPR dituntut harus berani menolak calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyon (SBY), mengingat kinerja kepemimpinan Agus di Kementerian Keuangan saat ini tidak menggembirakan.

“Bahaya, jika DPR tidak berani menolak calon tunggal Gubernur BI yang diajukan SBY. Citra Bank Indonesia bisa goyang jika dipimpin Agus,” tegas Uchok S. Khadafi, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kepada Neraca, Minggu (24/2).

Agus yang sekarang menjabat menteri keuangan, menurut Uchok, tidak mampu membuat APBN menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Terbukti, 79% realisasi belanja tahun anggaran 2012, dialokasikan untuk belanja pegawai, sisanya untuk belanja barang dan modal. Pertumbuhan belanja pemerintah pusatpun lebih banyak dinikmati untuk pertumbuhan belanja pegawai dan itu terus mengalami peningkatan hingga 19% sejak 2007. Sementara pertumbuhan belanja pusat hanya tumbuh 17%.

Uchok menilai anggaran yang tertumpuk di akhir tahun mengakibatkan kualitas belanja yang seharusnya bisa teroptimalisasi dengan baik menjadi buruk, kementerian lembaga pun hanya berorientasi menghabiskan anggaran tanpa melihat sisi pencapaian kinerja. Selain itu di 302 daerah belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50% anggaran bahkan 11 daerah diantaranya belanja pegawai mencapai 70%.

“Ini menggambarkan Agus belum mampu mengoptimalkan APBN untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur , kecuali hanya untuk kepentingan gaji pegawai negeri saja,” ujarnya.

Cukup Mengejutkan

Sebelumnya banyak pihak termasuk kalangan DPR terkejut atas keputusan Presiden SBY yang hanya mengajukan kandidat tunggal yaitu Agus Martowardojo, sebagai calon gubernur untuk menggantikan Darmin Nasution yang berakhir masa jabatannya dalam waktu dekat ini.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menilai diajukannya nama Agus Marto menimbulkan pertanyaan besar mengenai posisi Agus di hadapan Presiden SBY. Pasalnya,dia belum genap tiga tahun menjabat sebagai menteri keuangan (menkeu) menggantikan Sri Mulyani pada Mei 2010. “Apa karena dia berhasil (sebagai menkeu) maka dicalonkan jadi gubernur BI atau karena tidak menganggap lagi dan tidak enak mencopotnya kemudian digeser ke BI,” ujarnya kepada pers.

Harry mengingatkan bahwa Agus Marto pernah ditolak sebagai calon gubernur BI pada 2008. Saat itu Agus bersama Raden Pardede pernah diajukan Presiden sebagai calon gubernur BI untuk menggantikan Boediono. Namun,kedua nama tersebut ditolak. Agus dinilai kurang memahami kondisi makro dan moneter.

Harry mengaku sebagai rekan kerja Kementerian Keuangan, mengungkapkan selama ini Komisi XI memang kerap berdialog ataupun membahas undang-undang dengan Agus. Namun, posisinya sebagai menkeu jelas berbeda dengan kedudukan sebagai calon gubernur BI.

Seperti diketahui, dalam Pasal 41 ayat 3 UU No 23 Tahun 1999 mengenai BI disebutkan, “Dalam hal calon gubernur atau deputi gubernur senior sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau calon deputi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden atau gubernur wajib mengajukan calon baru.

Uchok juga mempertanyakan mengapa tidak ada nama calon dari kalangan internal BI. Padahal, banyak orang kompeten di Bank Indonesia yang menguasai bidang makro ekonomi dan berpengalaman. Gubernur BI saat ini Darmin Nasution juga sebelumnya disebut-sebut akan dicalonkan kembali menduduki jabatan serupa periode kedua.

Terhadap akan berakhirnya masa jabatan Gubernur BI Darmin Nasution pada 22 Feb. 2013, DPR sudah memiliki penilaian terhadap kinerja Darmin, baik yang positif maupun negatif. Penilaian positifnya, menurut Harry, ada semangat untuk program men-domestik-an perbankan. "Ini baru dilakukan oleh Darmin dibanding gubernur-gubernur sebelumnya," ujarnya.

Kedua, rencana Darmin untuk menguatkan peran perbankan nasional di luar negeri. Harry mengaku, baru mendengar DGBI terus melobi bank-bank sentral di luar negeri dalam rangka isu resiprokal. "Walaupun tampaknya tidak terlalu berhasil, tetapi ada perubahan sikap dari bank-bank sentral di luar negeri," tuturnya.

Ketiga, soal mengenai persinggungan fungsi intermediasi dan hubungannya dengan sektor riil. Harry berpendapat ini cukup bergema dalam kepemimpinan Darmin. Terlebih lagi, adanya PBI yang mengatur minimum porsi 20% dari total kredit untuk UMKM.

Namun begitu, program ini memiliki masalah, karena ada beberapa bank yang fokus bisnisnya bukan pada UMKM. Lalu, ada juga isu financial inclusion dari branchless banking yang baru muncul namun sudah cukup mencuat.

Selain penilaian positif tersebut, Harry juga membeberkan sisi negatif Darmin. Yaitu, kemampuan dalam mengatasi masalah inflasi, dari sudut framework sedikit berhasil, walau desain yang relatif baik.

Namun, inflasi memang rentan pada sumber lain atau administrative priced, seperti bahan bakar minyak (BBM). Per Desember 2012, inflasi indeks harga konsumen (IHK) year on year (yoy) berada di posisi 4,3%.

Kemudian, yang dinilai Harry belum baik dalam kepemimpinan Darmin adalah, mengenai nilai tukar dan suku bunga. "Nilai tukar yang paling tidak oke," ujarnya. Bulan lalu, rupiah sempat melemah hingga ke posisi Rp 9.800 per US$. fba