Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Erman Rajagukguk menilai, kekisruhan divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang terjadi sekarang hanya terkait masalah politik saja. Bahkan dia tegas menuding Aburizal Bakrie berada di belakang masalah ini.

NERACA

“Multicapital itu kan punya Bakrie dan fraksi DPR yang menolak pembelian hanyalah Golkar. Fraksi lain nggak masalah tuh,” katanya di Jakarta, Rabu (8/6) kemarin. Menurut dia, kasus ini seperti kasus divestasi Kaltim Prima Coal di waktu silam.

Saat itu terjadi konflik antara pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkab Kutai Kartanegara. Pihak Beyond Petroleum dan Rio Tinto asal Australia malah menjual sahamnya ke Bumi Resources. Menurut Erman, kasus ini persis dengan proses divestasi Newmont sekarang.

Dia menyarankan, penyelesaian carut marut masalah ini lebih baik diselesaikan secara politik dan tidak perlu ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. “Ini mudah saja sebenarnya, selesaikan dengan diskusi. Untuk Ical, sapaan Aburizal Bakrie, ini jelas berhubungan erat dengan pilpres 2014. Jika dia prorakyat, clear-kan segera. Buktikan, koalisi Sekretariat Gabungan bisa solid seperti koalisi di parlemen,” cetus Erman. Dia juga menilai, secara hukum, langkah yang diambil pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo sangatlah tepat.

Senada dengan itu, pengamat ekonomi UI Faisal Basri mengungkapkan bahwa Aburizal Bakrie sebagai "akar" dari semua masalah ini. Dia melihat motif maksimalisasi keruk untung menjadi faktor utamanya. Dia menyayangkan, Newmont yang sebenarnya memiliki kadar persoalan politik tapi diributkan dengan memakai argumen undang-undang. Bahkan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengancam mundur.  

Ekonom Indef ini menambahkan, jika pemerintah mengambil alih saham Newmont atas amanah UUD 1945, seharusnya hal yang sama dilakukan kepada perusahaan tambang lainnya seperti PT Freeport Indonesia dan Chevron Indonesia. Dirinya mengatakan jangan sampai menjadi tuan di negeri sendiri tapi tidak mendapatkan apa-apa

Faisal mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan supaya dalam menata kembali kontrak karya lainnya tidak seperti ini. Pertama, libatkan sedari awal BUMN pertambangan dan migas. Kedua, menata ulang kembali sistem bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terakhir, melaksanakan UU Minerba  No.4/2009 secara konsisten. Artinya tata kelola yang seharusnya lebih disoroti.

Menilik ke belakang, masalah ini bermula dari kewajiban divestasi saham milik asing sebesar 51%. Pemerintah daerah setempat terhitung paling berminat dan lantas membentuk PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Perusahaan ini bentukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemkab Sumbawa, dan Pemkab Sumbawa Barat. Mereka lantas membentuk konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB), hasil kerjasama dengan anak usaha Grup Bakrie yakni PT Multicapital dibawah PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 23 Juli 2009. Sayangnya, manajemen MDB didominasi oleh Multicapital atau sebanyak 75%.

Dalam MoU disebutkan, jumlah investasi MDB untuk pembelian saham NNT sebesar 24% senilai US$ 865 juta atau Rp 8,6 triliun dari target investasi, yaitu US$ 1,1 miliar. Ini telah memberikan manfaat kepada daerah antara lain DMB telah menerima advance dividen dari Multicapital sebesar US$ 4 juta. Pemda sendiri memperoleh manfaat US$ 38 juta yang telah diwujudkan dalam berbagai program pembangunan.

Multicapital sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh pendanaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembelian seluruh saham divestasi NNT. DMB tidak akan pernah dibebani oleh hutang pendanaan yang timbul dalam rangka pendanaan pembelian saham divestasi NNT tersebut. Pada 2010, NNT telah membayar dividen sebesar US$ 500 juta atau Rp 4,3 triliun, yang dibayarkan kepada MDB senilai US$ 120 juta. Rinciannya, US$ 90 juta disetor untuk Multicapital dan MDB hanya kebagian US$ 30 juta.

Dijaminkan ke Asing

“Celakanya, Multicapital ternyata meminjam dana ke lembaga keuangan internasional bernama Credit Suisse Singapura (CSS) dengan jaminan saham NNT. Dividennya pun untuk pembayaran pinjaman,” kata Erman. Dividen itu kabarnya tidak diterima pemda karena digunakan untuk membayar utang MDB ke CSS. Padahal mestinya ketiga pemda yang memiliki saham Newmont melalui anak usahanya DMB bisa mengantungi US$ 30 juta dari dividen Newmont.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, pemerintah daerah sejatinya dirugikan dalam kerja sama dengan Multicapital karena pola bagi hasil dan peran yang tidak optimal.

“Keputusan Kemenkeu  membeli 7% saham NNT patut dikawal. Pembelian tersebut sesuai konstitusi, peraturan, dan kontrak karya serta sangat menguntungkan. Saya tegaskan disini, pengelolaannya tanpa harus melibatkan swasta,” katanya. Terkait tuduhan saham 7% itu bakal dijual atau digadaikan pemerintah, dia melihatnya sebagai trik pemburu rente untuk berniat menguasai saham.

Lebih lanjut, Marwan mendesak kalangan DPR tidak menghambat Kemenkeu dengan alasan tidak jelas dan sebaliknya mendukung gagasan penggabungan saham ini. Dalam hitungannya, saham 7% itu akan memperkuat penguasaan saham NNT oleh kalangan nasional yang masih berserak yaitu PT Pukuafu Indah 20% dan PT Multi Daerah Bersaing 24% ke dalam satu konsorsium nasional sehingga terbilang gabungan sebesar 51%. ardi/inung