NERACA

Banda Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menunjuk PT Askes (Persero) sebagai pengelola dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk keempat kalinya di tahun 2013 ini.

Pemprov Aceh beralasan bahwa hal ini telah diatur oleh undang-undang, kemudian karena Askes itu adalah BUMN yang sudah berpengalaman dalam mengelola asuransi kesehatan. Contohnya asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) atau Askes Sosial, serta jaringan pelayanannya luas dan bisa di setiap rumah sakit pemerintah.

“Kebutuhan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tidak bisa ditunda lagi, dan harus segera dilaksanakan dan dilanjutkan. Sehingga saya harap kerjasama ini akan lebih baik lagi,” kata Gubernur NAD, Zaini Abdullah, melalui keterangan tertulis kepada Neraca, Sabtu (23/2) pekan lalu.

Sisi profesionalisme serta sarana dan prasarana yang dimiliki Askes telah terbukti sebagai penyelenggara asuransi kesehatan publik yang baik, termasuk dari segi pengelolaan dana yang bisa efektif dan efisien. Ini terbukti dari jumlah biaya pelayanan kesehatan JKA yang terpakai ada di bawah 90%.

Biaya yang diberikan Pemprov NAD kepada Askes sebagai biaya operasional atau fee management berkisar 4% dari pagu JKA 2013 yang disediakan, sedangkan yang dianggarkan untuk dana JKA untuk dikelola Askes yakni sebesar Rp419 miliar.

“Penunjukan kembali Askes sebagai pelaksana Program JKA telah melalui evaluasi kontrak kerja sama tiga tahun sebelumnya, serta kajian dan tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam melaksanakan Program JKA 2013,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, mulai tahun ini, program JKA mengikutsertakan rumah sakit swasta yang tersebar di 23 kabupaten/kota Provinsi NAD sebagai rumah sakit layanan. Lalu untuk anggaran JKA kali ini, dalam biaya operasionalnya Askes akan mengadakan pelatihan bagi pegawainya di kota Serambi Mekah ini, khususnya dalam penerapan pola INA-CBG’s.

Sementara, Direktur Utama PT Askes (Persero), Fachmi Idris, juga menjelaskan bahwa penunjukan keempat kalinya perseroan yang dipimpinnya sebagai penyelenggara Program JKA merupakan sebuah kepercayaan besar. Maka dia berjanji untuk menjaga kepercayaan yang diberikan Pemprov NAD itu dengan senantiasa memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pasien Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Bisa dikatakan JKA merupakan satu embrio agar BPJS bisa berjalan baik. Karena JKA sudah mengajak masyarakat untuk bersama-sama masuk dalam sistem jaminan sosial, sehingga mereka sudah punya kesadaran tinggi untuk perlunya kesehatan, sehingga yang namanya ke Puskesmas dan rumah sakit sudah merupakan satu kebutuhan,” jelasnya.

Peran aktif Pemprov NAD, kata Fahmi, dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya sudah mendapatkan apresiasi positif dari Kementerian Kesehatan RI. Dan ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh penerapan jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia. [ria]