Pemerintah Diminta “Caplok” Lahan Sawit di Nigeria

Senin, 25/02/2013

NERACA

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik rencana Nigeria menawarkan 4 juta hektar lahan perkebunan pada investor Indonesia yang berminat. Tanah dan iklim negara Afrika memang cocok bagi komoditas kelapa sawit.

Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan menyatakan pemerintah harus serius menyikapi tawaran tersebut. Apalagi kelapa sawit memang tanaman asal Benua Afrika sehingga tingkat keberhasilan tanamnya relatif tinggi. "Harus kita sikapi (tawaran Nigeria), apalagi memang kelapa sawit kan asalnya dari sana," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pasar Benua Afrika saat ini menjadi target pengusaha minyak kelapa sawit (CPO). Permintaan bahan baku minyak goreng di Benua Hitam itu relatif tinggi. Sejauh ini beberapa pemain besar sawit seperti Sinarmas sudah memiliki lahan di Afrika. "Penetrasi ke pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin memang kita upayakan," katanya.

Apabila tawaran investasi di Nigeria itu terealisasi, dampaknya akan bagus bagi industri CPO dalam negeri di tengah permintaan sawit dunia semester pertama ini yang tidak menggembirakan. "Karena banyak faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia dan harga minyak bumi, semester pertama ini kita perkirakan harga CPO US$ 800-900 per ton," paparnya.

Sebelumnya, menyusul rencana kerja sama perdagangan terbatas (PTA) antara Indonesia dan Nigeria, Kementerian Perdagangan mengaku ditawari lahan untuk produk perkebunan. Pemerintah Nigeria menilai lahan seluas 4 juta hektar itu dapat ditanami kepala sawit.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Gusmardi Bustami menyatakan serius memikirkan tawaran Nigeria. Sebab, tingkat konsumsi minyak goreng yang berbahan dasar sawit di negara itu sangat tinggi. "Demand (CPO) ke Nigeria cukup tinggi, karena makanan orang Afrika hampir semua digoreng, jadi kebutuhan minyak goreng sangat tinggi," ujarnya.

Sejauh ini Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan dengan Nigeria. Tahun lalu mencapai US$ 1,5 miliar. PTA kedua negara bisa menyeimbangkan neraca lantaran Nigeria menerapkan bea masuk produk impor sangat besar, termasuk untuk CPO mencapai 30%.

Tingkatkan Produksi

Sebelumnya Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Susanto mengatakan, Indonesia manergetkan produksi sawit pada tahun ini mencapai 28 juta ton. Konsumsi dalam negeri, diperkirakan hanya 6,5-7 juta ton. Sisanya diekspor. Target ekspor 2013, ujar Susanto, meningkat dibandingkan 2012 yang hanya 18,1 juta ton. Ekspor Indonesia 42% berupa Crude Palm Oil (CPO), sementara 58% sudah berupa turunannya. "Supaya pasar ekspor lancar, kami ingin didukung, bukan malah dilemahkan," ujarnya.

Susanto menjelaskan pasar ekspor Indonesia bersaing ketat dengan Malaysia. Ia menyoroti kebijakan Malaysia yang menurunkan pajak ekspor. Per 1 Januari, Malaysia menerapkan pajak ekspor progresif 4,5% saat harga CPO 2.250-2.400 Ringgit (1 Ringgit setara 0,33 Dolar) per metrik ton (MT). Pajak ekspor maksimal 8,8% untuk harga CPO di kisaran 3.450-3600 per MT. Januari saja, ujar Susanto, pajak ekspor Indonesia masih 9%.

Dengan perbedaan kebijakan bea keluar, di saat harga CPO di bawah 2250 Ringgit, bea keluar Malaysia sudah mencapai 0%, sementara Indonesia masih 5%. Gapki melihat harga CPO di tiga bulan pertama tahun ini berada di kisaran US$ 800-900.

Selama bulan April-Juli diharapkan harga CPO bisa perlahan naik. Harga CPO masih tergantung perekonomian di Eropa dan cuaca. Jika cuaca bagus, kata Susanto, akan cukup menekan harga CPO karena naiknya harga pesaing CPO seperti minyak jagung dan kedelai. Namun hingga akhir tahun, harga CPO diperkirakan masih di kisaran dibawah US$ 1000 per ton.

Susanto mengatakan, dengan besaran pajak ekspor yang berbeda, ia khawatir pasar Indonesia akan direbut oleh Malaysia. Ia mencontohkan pasar-pasar seperti di India akan direbut Malaysia. Padahal, pasar di Indonesia mencapai 5 hingga 5,7 juta ton. "Kalau tidak diantisipasi akan dimakan Malaysia," katanya.