Pemerintah Belum Ketok Palu Kenaikan Gas Elpiji 12 Kg - Masih Didiskusikan di Kemenko Perekonomian

NERACA

Jakarta - PT.Pertamina (Persero) menginginkan agar gas elpiji 12 kg naik sebesar 36%. Namun disisi lain, Pertamina tidak bisa memutuskan sendiri kenaikan tersebut. Pasalnya yang lebih berhak menaikkan bukanlah Pertamina ataupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Hal itu seperti diungkapkan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

"Terkait dengan disetujui atau tidaknya kenaikan gas elpiji 12 kg, masih dibicarakan. Kami (ESDM) tidak serta merta menyetujuinya. Makanya kita minta Menko Perekonomian (Hatta Rajasa) dan Menkeu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu baik buruknya dari kenaikan gas elpiji," kata Susilo di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Nantinya, ujar Susilo, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan juga akan memberikan masukannya kepada pemerintah lewat Menko Perekonomian soal dampak inflasi yang timbul akibat kenaikan harga tersebut. "Lalu nanti Menteri Perdagangan bagaimana dan lainnya, nanti baru Menko yang memutuskan naik atau tidak," ungkap Susilo.

Ia juga mengatakan bahwa elpiji tabung 12 kilogram tidak perlu lagi disubsidi, karena banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas alias orang mampu. "Seharusnya elpiji 12 Kg memang tidak pantas diberi subsidi. Elpiji 12 Kg itu memang diperuntukkan untuk golongan menengah atas, mereka yang mampu dan kaya, restoran besar, jadi seharusnya tidak perlu disubsidi lagi" kata Susilo.

Apalagi, sekarang pemerintah dan Pertamina menyediakan elpiji tabung 3 kg yang dipasok untuk golongan ekonomi lemah dan usaha kecil seperti warteg dan penjual gorengan. "Kalau untuk golongan bawah dan usaha kecil kaya warteg, gorengan, itu disediakan elpiji 3 kg, subsidi itu untuk mereka," tandas Susilo.

Pasokan Elpiji Impor

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengakui sebesar 50% kebutuhan gas LPG (Liquefied petroleum gas) atau elpiji di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Hal ini karena kapasitas kilang Pertamina tidak mencukupi, sementara dari sisi produksi Indonesia negara yang berlimpah dengan pasokan gas.

Vice Presiden Gas Domestik PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu mengatakan 50% kebutuhan gas LPG nasional masih diimpor dari negara lain, terbesar dari Arab Saudi, khususnya dari perusahaan Saudi Aramco. "50% kebutuhan gas LPG nasional masih impor dari negara lain. Ini karena kapasitas kilang Pertamina tidak mencukupi, karena dulu gas belum menjadi kebutuhan dasar sehingga kilang yang dimiliki lebih difokuskan untuk mengolah minyak menjadi BBM," kata Gigih.

Gigih mengakui terminal depot (floating storage) gas LPG yang dimiliki saat ini masih lemah dan masih tergantung dari negara lain. "Kita akui terminal depot kita masih lemah, dari seluruh floating storage yang ada di darat dan di laut hanya cukup 16 hari. Dan sebagian besar ada di laut, dimana jika impor kapalnya sewa dan kalau kapalnya telat datang, stok LPG bisa kosong di pasaran," ungkap Gigih.

Diungkapkan Gigih, saat ini Pertamina hanya memiliki 2 floating storage dengan kapasitas masing-masing 44.000 Matrik Ton (MT). "Kita punya floating storage di laut hanya ada dua, pertama di Teluk Semangka dekat ujungnya Lampung, dan di Kalbut, Sitobondo Jawa Timur dengan kapasitas masing-masing 44.000 MT, tapi itu di laut yang di daratnya hanya sedikit, sementara kalau di laut itu rawan sekali, seperti ombak tinggi Januari lalu, ombak tinggi 6 meter, kapal tidak bisa merapat, bahkan kapal kita satu karam akibat memaksakan agar gas LPG bisa tersalurkan," ungkapnya lagi.

Untuk itu, dalam 5 tahun kedepan Pertamina merencanakan pembangnan floating storage yang jauh lebih besar kapasitasnya yakni 2 floting storage dengan kapasitas 100.000 MT. "2015 kita targetkan ada 2 floating storage dengan kapasitas masing-masing 100.000 MT. Untuk lokasi floating storage di Teluk Semangka kita akan tarik ke darat dan akan dibangun di Tanjung Sekong Merak, Banten, sedangkan yang satunya ada di Jatim namun lokasinya masih dicari yang mana yang pas," tandasnya.

Pengusaha Mengeluh

Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI), Chris Hardijaya menyatakan keluhannya terhadap sikap Pemerintah yang membiarkan menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg). Hal itu lantaran memberatkan produsen sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Rencana kenaikan elpiji 12 kg akan berdampak besar sekali bagi para pelaku usaha kecil dan menengah roti. Apalagi, awal tahun para pengusaha sudah dibebani oleh kenaikan tarif tenaga listrik (TTL)," kata Chris di Jakarta, Kamis.

UMKM roti, menurut Chris, sangat tergantung dengan gas karena untuk ovennya masih menggunakan elpiji 12 kg dan sangat boros. "Setiap hari industri roti kelas UMKM menghabiskan 3 tabung gas elpiji 12 kg. Kenaikan elpiji 12 kg sebesar Rp 25.400 dari sebelumnya Rp 70.200 menjadi Rp 95.600 sangat memberatkan industri bakery dan kami masih menghitung dan melakukan penyesuaian akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)," paparnya.

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Warung Tegal (Warteg), Mukroni menyatakan keberatan terhadap kenaikan gas tersebut. Bahkan saat ini, pihaknya sudah menemui kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 12 kg. "Saat ini elpiji ukuran 12 kg mulai sulit ditemukan, ditambah harganya sudah mencapai Rp75.000 per tabungnya karena dikabarkan harganya akan naik pada awal Maret," kata Mukroni.

Pelaku usaha warteg, menurut Mukroni, meminta pemerintah bertindak tegas mengenai wacana kenaikan elpiji 12 kg. "Wacana Pertamina dan pembiaran pemerintah untuk menaikkan elpiji 12 kg membuat banyak pihak-pihak yang menahan stok. Sebaiknya pemerintah memberikan pernyataan resmi mengenai harga elpiji 12 kg," paparnya.

Kenaikan harga, lanjut Mukroni, akan berdampak pada langkanya gas elpiji 3 kg karena semua pelaku usaha akan berebut menggunakan gas tersebut bahkan ada yang digunakan untuk mengoplos. "Jika Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg maka para anggotanya akan menaikkan harga jual 10% karena harga bahan pokok telah mengalami kenaikan," ucapnya.

Related posts