Jakarta – Pemerintah tidak peduli pada ketahanan pangan nasional andaikata jadi merealisasikan pencabutan subsidi pupuk. Apalagi, selama ini petani masih sangat bergantung pada pengadaan pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk semakin lama semakin bertambah karena kualitas tanah yang makin menurun. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan petani dalam pengadaan benih karena teknologi pengadaan benih yang kurang memadai.

NERACA

“Jika subsidi pupuk dicabut, maka biaya produksi yang dikeluarkan petani akan bertambah. Sehingga banyak petani yang akan beralih ke sektor lain. Yang lebih parah, jika subsidi pupuk dicabut, efek dominonya adalah Indonesia pasti akan mengimpor beras hingga tiga kali lipat karena masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok,” jelas Guru Besar Universitas Brawijaya Prof. Dr.  Ahmad Erani Yustika saat dihubungi Neraca, Kamis (21/2).

Erani memaparkan, kebijakan pencabutan subsidi pupuk akan memberatkan petani. Kebutuhan pupuk bagi petani merupakan kebutuhan primer yang harus tersedia untuk meningkatkan atau minimal menjaga tingkat produktifitas pertanian. Apalagi di satu sisi petani makin membutuhkan pupuk dengan kuantitas yang bertambah, namun di sisi lain harga pupuk justru tidak makin turun. “Logika sederhana akan mengatakan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan petani akan semakin bertambah tinggi lagi. Dilain pihak, tingginya biaya produksi ini belum juga diikuti oleh terjaminnya harga jual produk pertanian. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Petani Indonesia masih berada pada pihak yang ter-"kalah"-kan dan ketahanan pangan Indonesia sudah pasti hancur,” ujarnya.

Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengungkap, pihaknya telah dimintai pendapat terkait dengan usul Menteri Pertanian yang akan mencabut subsidi pupuk untuk dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. “Beberapa waktu lalu, saya dimintai komentarnya atas usulan dari Mentan untuk mengalihkan subsidi pupuk ke infrastruktur. Tetapi menurut saya, itu tidak baik buat petani dan negara,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa usulan Kementan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi dan pembangunan jalan desa. Tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang bukan masyarakat secara sepenuhnya. Bahkan, pembangunan infrastruktur desa paling banyak dibangun di daerah Pulau Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa justru tertinggal dalam hal infrastruktur.

Menurut dia, subsidi pupuk harus tetap berjalan bahkan kalau perlu ditambahkan. Hal ini perlu untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia. “Kalau saja subsidi pupuk dicabut dan dialihkan ke infrastruktur maka akan terjadi kenaikan harga beras. Saat ini saja, pada dasarnya harga pupuk Rp4.500 namun karena mendapat subisidi maka harganya menjadi Rp1.800. Kalau saja subsidi dicabut maka bisa saja terjadi inflasi yang tinggi. Naik Rp200 saja sudah ribut," tegasnya.

Namun demikian, keputusan pencabutan subisidi ini belum diputuskan karena masih dikaji. Maka dari itu, pihaknya akan mengumpulkan para petani dari seluruh Indonesia untuk mengkaji usulan tersebut. “Pada Maret nanti, para petani seluruh Indonesia akan berkumpul di Yogyakarta untuk mendiskusikan ini. Tapi pada keputusannya kami tetap menolak,” tandasnya.

Menurut pengamat pertanian, HS Dilon, tidak tepat jika pemerintah ingin mencabut subsidi pupuk, kecuali jika pemerintah dapat memberikan kemampuan kepada petani untuk memperoleh pupuknya sekaligus memilih pupuk mana yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan produktivitas.

“Dari yang awalnya kepada pabrik, pemerintah harusnya memberikan subsidi secara penuh kepada petani. Sebagaimana tujuan awal negara ini, yaitu untuk memberi makan, bukan sebaliknya,” jelasnya. 

Berbagai masalah yang menyangkut pertanian, seperti tingginya impor, mahalnya harga-harga komoditi seperti ubi, singkong, dan lainnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang sebelumnya mencanangkan revitalisasi pertanian. Karena itu, harus ada pembenahan ulang terkait para pejabat yang menjalankan roda pemerintahan. “Ini  harus ada pembenahan ulang terkait kerja pejabat-pejabatnya,” ujarnya.

Dia menilai, sejauh ini kinerja yang ditunjukkan pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan atau main-main. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil kerja mereka yang sungguh tidak menunjukkan kesungguhan, sehingga menyebabkan permasalahan pertanian tersebut. Padahal, petani seharusnya diberikan keuntungan yang wajar dan memperoleh insentif agar dapat meningkatkan produksinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, lanjut dia, saat ini harus ada upaya menciptakan kesadaran baru, di mana bangsa Indonesia harus kembali pada tujuan awalnya. “Kasih makan dulu rakyat. Sejauh ini kenapa konversi tanah hutan diserahkan kepada pihak-pihak yang hanya memiliki uang, seharusnya bisa diserahkan kepada masyarakat untuk kemudian dikelola,” terang Dia.

Dia menambahkan, pada tahun 1973-1983 Indonesia telah berhasil meningkatkan hasil produksi pertaniannya, bahkan menjadi eksportir karena saat itu pemerintah fokus pada peningkatan hasil tani yang menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Buktinya, tingkat kemiskinan di pedesaan saat itu menurun cukup signifikan. Jadi, kalau saat ini terjadi impor besar-besaran dan harga komoditi yang melambung tinggi maka ada hal yang salah yang perlu dibenahi.

Tambah Anggaran

Mengenai wacana pencabutan subsidi pupuk yang diwacanakan oleh Menteri Pertanian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkap, sebenarnya pada awal rapat kerja dengan DPR pada awal tahun ini, Menteri Pertanian sudah mewacanakan untuk mencabut subsidi pupuk dan dialihkan ke sektor infrastruktur. Hal ini dilakukan banyaknya permasalahan terkait infrastruktur pertanian yang kurang memadai. “Namun, dengan wacana dicabutnya subsidi pupuk ini maka Komisi IV DPR melihatnya akan jauh dari realitasnya. Oleh karena itu, Menteri Pertanian harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu kebijakan,” katanya.

Menurut Herman, menjadi suatu hal yang aneh apabila Menteri Pertanian berwacana akan mencabut subsidi pupuk dan padahal pada saat mengajukan subsidi pupuk pada tahun ini, Kementerian Pertanian saja meminta dinaikkan subsidi pupuknya. Apabila subsidi pupuk dicabut maka bagaimana dengan nasib petani itu sendiri, pupuk sudah di subsidi saja sudah merasa keberatan apalagi harga pupuk berdasarkan harga pasar yang merupakan imbas dari pencabutan subsidi pupuk itu sendiri. “Petani masih membutuhkan subsidi pupuk karena nilai ekonomis petani yang sangat rendah dan hasil produksi petani hanya digunakan untuk biaya sehari-hari petani saja,” ujarnya.

Dia menuturkan menteri pertanian dalam memberikan kebijakan harus memberikan kemudahan bagi petani dan bukanlah makin mempersulit. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh menteri pertanian harus disampaikan kepada DPR sehingga dapat dibicarakan bersama-sama dan kebijakan itu harus ada studi yang lebih mendalam lagi. “Menteri jangan sampai menentukan kebijakan itu berdasarkan tingkat emosional saja melainkan melalui kajian yang mendasar,” ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Kementerian Pertanian dan menterinya layak untuk dicopot jabatannya, Herman menjelaskan layak atau tidaknya menteri pertanian dicopot itu merupakan suatu domain presiden karena proses pemilihan menteri masuk dalam proses demokrasi yang berjalan dan DPR hanya menjalankan tugas legislasi dan pengawasan. DPR akan melihat kinerja Menteri Pertanian selama ini, apakah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dan diperlukan pengawasan yang lebih mendalam lagi. “Kita akan melihat capaian Menteri, apakah bisa mencapai terget yang sudah direncanakan khususnya pencapaian swasembada pangan tahun 2014 dan perlu dievaluasi ulang lagi dimana capaian swasembada ini cukup realitis untuk dijalankan atau tidak,” ujarnya.