Regulator Klaim Tak Memberatkan - Iuran untuk Industri Keuangan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pungutan atau iuran yang telah ditetapkan tidak akan memberatkan kalangan industri keuangan. Akan tetapi, regulator belum bias memastikan kapan resmi iuran tersebut resmi berlaku karena masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP).

“Mengenai pungutan itu saya belum berbicara lebih jauh. Karena itu masih ada di tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena masih dalam bentuk PP sebagai payung hukum. Intinya, kita mencoba memahami concern industri,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Muliaman Darmansyah Hadad di Jakarta, Kamis (21/2).

Muliaman sendiri mengaku akan tetap mengenakan pungutan kepada pelaku industri jasa keuangan di Indonesia. Namun, pemberlakuan pungutan tersebut akan diupayakan tidak memberatkan pelaku industri keuangan. Pungutan yang diberlakukan nantinya akan bertahap dan tidak sekaligus dibebankan alias bertahap.

“Masukan sudah banyak. Itu sedang kita godok. Secepatnya (diberlakukan kepada pelaku industri). Intinya mereka ingin kalau dibebankan jangan langsung sekaligus. Kita inginnya bertahap dan jangan sampai memberatkan. Saya rasa itu wajar,” ungkap Muliaman.

Dia menilai berat dan besarnya pungutan yang akan dilakukan OJK tergantung dari sudut pandang pelaku industri keuangan. Oleh karena itu, Muliaman tidak menampik akan ada pandangan yang berbeda mengenai besaran pungutan yang diberlakukan oleh OJK. [ardi]

BERITA TERKAIT

Disarankan Tambah Insentif untuk Dorong Ekspor Perhiasan

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan saat ini masih diperlukan beragam insentif…

Jabar Pusat Harkonas untuk Berdayakan Konsumen Indonesia

Jabar Pusat Harkonas untuk Berdayakan Konsumen Indonesia NERACA Depok - Kementerian Perdagangan RI menetapkan Provinsi Jawa Barat menjadi pusat kegiatan…

Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Pemerintah Serap Rp8,98 Triliun dari Lelang SBSN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp8,98 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…