MA Diminta Segera Eksekusi Vonis - Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan bahwa vonis kasus pajak Asian Agri sudah bisa dieksekusi. Yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan jaksa untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. "Itu harus segera dieksekusi karena berhubungan dengan masalah pidana. Itu tanggung jawab jaksa," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur usai pelantikan 3 pejabat Eselon I di Gedung MA, Kamis (21/02).

Ridwan menjelaskan bahwa MA telah menyatakan, eksekusi kasus Asian Agri yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) kini menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan MA telah mengirimkan petikan putusan PK tersebut ke PN Jakarta Pusat. "Masalah eksekusi itu urusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Petikan putusan sudah dikirim pada tanggal 28 Desember 2012 yang lalu," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan setelah MA mengirimkan salinan putusan PK kasus Asian Agri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka perlu dieksekusi segera. "Saya kira sudah dikirim karena itu sudah agak lama. Saya tidak tahu menyangkut dimana, masalah eksekusi itu urusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika belum terima putusan, biasanya Pengadilan telepon ke MA," ungkapnya.

Ridwan juga mengatakan, seharusnya eksekusi atas kasus Asian Agri dapat dijalankan setelah pengiriman petikan putusan itu kemudian Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan jaksa untuk melakukan eksekusi. Kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat melakukan konfirmasi jika memang belum menerima petikan putusan tersebut ke PN Jakarta Pusat. “Jika Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sendiri belum juga menerima maka dapat mengkonfirmasi ke bagian panitera MA,” tambahnya.

Perlu diketahui sebelumnya, MA menghukum Asian Agri yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Pada Desember 2012, MA memerintahkan 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group untuk membayar denda dua kali pajak terutang Rp 1,259 triliun, sehingga total berjumlah Rp 2,5 triliun.

Kasus penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Tanoto Sukanto ini dibongkar oleh Mantan Group Financial Controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto. Anak perusahaan Raja Garuda Mas ini diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun. Vincentius telah divonis 11 tahun penjara karena dituduh melakukan pencucian uang.

Sementara JPU mendakwa Manajer Pajak Asian Agri Group, Suwir Laut telah membuat laporan yang keliru tentang Surat Pajak Tahunan (SPT) perusahaan Asian Agri sehingga diduga menimbulkan kerugian negara Rp 1,259 triliun.

Dakwaan ini dibatalkan oleh hakim. Menurut hakim, dalam kasus pajak, proses administrasi berupa pembayaran pajak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum menempuh upaya pidana. Di sini Suwir Laut dinyatakan telah berulang kali menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menanyakan kewajiban pajaknya. Namun Dirjen Pajak tak kunjung menerbitkan surat ketetapan pajak.

Kemudian majelis hakim kasasi perkara penggelapan pajak itu juga menyatakan Suwir Laut dan pegawai Inti Indosawit Subur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum 2 tahun penjara.

Putusan perkara penggelapan pajak ini diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektive) yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya). Namun demikian, Kejagung mengaku belum dapat menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut. Hal ini disebabkan salinan putusan PK kasus ini belum diterima oleh Kejagung. (mohar)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dan supervisi dengan Polda Kepulauan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…