MA Diminta Segera Eksekusi Vonis - Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan bahwa vonis kasus pajak Asian Agri sudah bisa dieksekusi. Yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan jaksa untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. "Itu harus segera dieksekusi karena berhubungan dengan masalah pidana. Itu tanggung jawab jaksa," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur usai pelantikan 3 pejabat Eselon I di Gedung MA, Kamis (21/02).

Ridwan menjelaskan bahwa MA telah menyatakan, eksekusi kasus Asian Agri yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) kini menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan MA telah mengirimkan petikan putusan PK tersebut ke PN Jakarta Pusat. "Masalah eksekusi itu urusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Petikan putusan sudah dikirim pada tanggal 28 Desember 2012 yang lalu," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan setelah MA mengirimkan salinan putusan PK kasus Asian Agri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka perlu dieksekusi segera. "Saya kira sudah dikirim karena itu sudah agak lama. Saya tidak tahu menyangkut dimana, masalah eksekusi itu urusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika belum terima putusan, biasanya Pengadilan telepon ke MA," ungkapnya.

Ridwan juga mengatakan, seharusnya eksekusi atas kasus Asian Agri dapat dijalankan setelah pengiriman petikan putusan itu kemudian Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan jaksa untuk melakukan eksekusi. Kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat melakukan konfirmasi jika memang belum menerima petikan putusan tersebut ke PN Jakarta Pusat. “Jika Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sendiri belum juga menerima maka dapat mengkonfirmasi ke bagian panitera MA,” tambahnya.

Perlu diketahui sebelumnya, MA menghukum Asian Agri yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Pada Desember 2012, MA memerintahkan 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group untuk membayar denda dua kali pajak terutang Rp 1,259 triliun, sehingga total berjumlah Rp 2,5 triliun.

Kasus penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Tanoto Sukanto ini dibongkar oleh Mantan Group Financial Controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto. Anak perusahaan Raja Garuda Mas ini diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun. Vincentius telah divonis 11 tahun penjara karena dituduh melakukan pencucian uang.

Sementara JPU mendakwa Manajer Pajak Asian Agri Group, Suwir Laut telah membuat laporan yang keliru tentang Surat Pajak Tahunan (SPT) perusahaan Asian Agri sehingga diduga menimbulkan kerugian negara Rp 1,259 triliun.

Dakwaan ini dibatalkan oleh hakim. Menurut hakim, dalam kasus pajak, proses administrasi berupa pembayaran pajak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum menempuh upaya pidana. Di sini Suwir Laut dinyatakan telah berulang kali menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menanyakan kewajiban pajaknya. Namun Dirjen Pajak tak kunjung menerbitkan surat ketetapan pajak.

Kemudian majelis hakim kasasi perkara penggelapan pajak itu juga menyatakan Suwir Laut dan pegawai Inti Indosawit Subur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum 2 tahun penjara.

Putusan perkara penggelapan pajak ini diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektive) yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya). Namun demikian, Kejagung mengaku belum dapat menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut. Hal ini disebabkan salinan putusan PK kasus ini belum diterima oleh Kejagung. (mohar)

BERITA TERKAIT

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015,…

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama   NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh…

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan   NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad)…