NERACA

Jakarta - Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir berharap agar dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN bisa mengalir ke sektor pertanian. Pasalnya sektor pertanian sangat jarang tersentuh dana CSR kecuali dari BUMN yang ada kaitannya dengan pertanian.

"Kita sangat berharap agar dana kelola CSR bisa masuk ke pertanian. Hal itu penting karena ketahanan pangan menjadi agenda kita bersama. Sedangkan saat ini, para petani sangat susah untuk mendapatkan modal dari perbankan. Makanya dengan dana CSR masuk ke pertanian, maka dapat mensejahterakan petani dan cita-cita swasembada pangan bisa tercapai," ungkap Winarno kepada Neraca, kemarin.

Ia mengeluhkan bahwa pertanian masih kekurangan anggaran bahkan anggaran subsidi pun ingin dicabut. "Sektor pertanian itukan kebutuhan bersama. Artinya sektor pertanian menjadi jalan keluar, misalnya ketika seseorang pensiun dari pekerjaannya. Maka pensiunan tersebut justru menjadi petani," jelasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, sebagian besar petani adalah mempunyai pendidikan yang rendah. "Dari sekitar 2 juta petani yang ada di Indonesia, sekitar 75% adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah. sedangkan 25% sisanya adalah berpendidikan tinggi," ucapnya.

Menurut dia, petani yang berpendidikan tinggi justru lebih mudah dalam mengembangkan hasil pertaniannya karena mempunyai dana yang cukup. Sedangkan yang berpendidikan rendah, akan rentan untuk tidak bertani. "Kebanyakan 25% yang berhasil sisanya sangat bergantung terhadap subsidi pemerintah. Kalau ditambah dengan dana CSR maka petani yang berpendidikan rendah akan semakin produktif," ucapnya.

Lebih lanjut lagi, Winarno menjelaskan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) juga cukup berhasil meningkatkan produksi pertanian. Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, realisasi luas tanam pertanian melalui GP3K telah mencapai 897.000 hektare (ha). Sementara rerata tambahan produktivitas 1 ton ha gabah kering giling (GKG).

Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menuturkan, realisasi luas tanaman padi tahun ini terbilang cukup signifikan dibandingkan program GP3K yang pertama kali dirintis pada 2011 baru seluas 530.000 ha. Program GP3K itu terbagi menjadi program intensifikasi dan eksistensifikasi pertanian. "Rerata peningkatan ada tambahan produktivitas 1 ton per ha. Kalau rerata produktivitas 5,2 ton GKG per ha, melalui GP3K mengalami peningkatan melebihi 6 ton per ha," ujar Dahlan.

Dahlan optimistis, program GP3K itu mampu memberikan kontribusi terhadap terhadap peningkatan produksi pangan padi nasional secara berkesinambungan. Apalagi melihat realisasi perluasan diatas dan dukungan target surplus 10 juta ton, target luas areal tanam melalui GP3K ditingkatkan mencapai 3,2 juta ha. Menurut Dahlan, program GP3K tetap berbasis kepentingan pada kepentingan petani. Menurutnya, petani tetap sebagai pemilik lahan,sedangkan perusahaan BUMN hanya sebagai pengelola.

Sebagai informasi, program yang mengikutsertakan sejumlah BUMN pangan seperti PT Pupuk Sriwijaya, PT Perhutani,PT Shang Yang Sri dan PT Perum Bulog. Tujuan utama GP3K untuk mendorong peningkatan hasil panen bahan pangan. Dukungan sejumlah BUMN itu mencakup pendanaan kerja petani, penyediaan sarana produksi pertanian (benih unggul,pupuk dan obat obatan) serta pengawalan budidaya.Tiga komoditas yang dikerjasamakan petani dengan BUMN operator yakni padi, kedelai, dan jagung.

Dana CSR Capai Rp10 triliun

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikhawatirkan banyak pihak akan menurunkan pelaksanaan CSR di Indonesia. Menurut La Tofi, Ketua Umum Forum CSR Kesejahteraan Sosial, walaupun PP tersebut memberikan kewenangan penuh kepada perusahaan untuk menganggarkan kegiatan CSR berdasarkan kepatutan dan kewajaran, bukan berarti perusahaan akan melakukan sekadarnya. “Banyak perusahaan di Indonesia telah mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya,” katanya

La Tofi memperkirakan hingga akhir tahun ini dana yang digulirkan perusahaan di Indonesia untuk CSR sekitar Rp 10 triliun (Rp 4 triliun dari BUMN dan Rp 6 triliun berasal dari perusahaan swasta). Tahun depan, akan terjadi peningkatan dan lebih semarak pelaksanaan CSR, karena dalam kondisi apa pun, dunia usaha akan memilih survive dengan pendekatan CSR.

Apalagi sejak November tahun lalu, kata dia, Departemen Sosial telah membentuk Forum CSR Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012, setelah dibentuk kepengurusan nasionalnya akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi dan kabupaten atau kota.  

Forum ini tidak didesain untuk mengumpulkan dana dari perusahaan, tapi untuk mendorong perusahaan melakukan praktik CSR dengan benar. Namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan sinergi bagi para pemangku kepentingan, yaitu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka kerjasama untuk proyek percepatan kesejahteraan masyarakat.

Hartono Laras,Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial berharap perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan lebih baik untuk kepentingan perusahaan itu sendiri di tahun mendatang. Ia pun terus meningkatkan kuantitas dan kualitas tanggungjawab sosial masyarakat dengan memberdayakan orang-orang miskin. Bila masing-masing tanggungjawab sosial dilaksanakan oleh pemangku kepentingan akan berdampak luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Hartono.