OJK Realisasikan Pungutan Juni 2013 - Masih Menunggu PP

NERACA

Jakarta- Serius akan memberlakukan pungutan terhadap industri pasar modal, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menunggu diselesaikannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberlakuan pungutan tersebut. Proyeksinya, pungutan OJK ini akan diberlakukan pada akhir semester pertama 2013. “Insyaallah Juni ini. Tapi kita lihat PP-nya” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurutnya, saat ini ketentuan mengenai pungutan telah masuk di Kementerian Keuangan dan masih dalam proses penyelesaian. Karena itu, pihaknya belum dapat berbicara secara detail mengenai hal tersebut.

Meski demikian, dia menegaskan, pihaknya akan berupaya memahami apa yang menjadi perhatian dan masukan dari para pelaku pasar. Dari masukan yang diterima OJK dari pelaku pasar, lanjut dia, antara lain terkait perhitungan besaran iuran yang didasarkan pada aset dan agar pemberlakuan pungutan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak memberatkan industri.

Pada kesempatan lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Jaelani mengatakan, dengan dikenakannya pungutan atau iuran kepada pelaku industri, tentunya pengawasan akan semakin lebih baik, “Mereka ngiur tapi akan kita kembalikan kepada mereka dalam bentuk pengawasan yang lebih bagus sehingga masyarakat bisa lebih percaya, mau membeli produk mereka,” jelasnya.

Dalam pemberlakuan iuran tersebut, kata Firdaus, akan diupayakan pembayaran melalui satu pintu sehingga tidak menjadi berlipat (double). Sementara bagi emiten yang sekaligus menempatkan diri sebagai pelaku pasar tidak perlu mengkhawatirkan iuran atau pungutan yang akan diberlakukan oleh OJK.

Misalnya, ada perusahaan yang terlibat sebagai perusahaan public sekaligus perusahaan asuransi. “Tidak harus dia sebagai perusahaan publik harus bayar, asuransi harus bayar, dia mau izin harus bayar. Inginnya kita satu, one for all.” ujarnya.

Beratkan Industri

Firdaus mengakui, pengenaan iuran tersebut memang dapat memberatkan pelaku industri. Namun, kata dia, dengan adanya pengawasan yang lebih baik tentu diperlukan adanya dukungan, terlebih saat melakukan aksi korporasi yang dilakukan emiten seperti penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO), right issue, dan lainnya.

Terkait pemberlakuan pungutan oleh OJK ini telah menuai beberapa komentar pelaku pasar. Direktur Utama PT OCBC Sekuritas Indonesia, David Partono misalnya, dia mengatakan ketentuan mengenai iuran OJK tentu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.“Dalam jangka pendek ini pasti ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan,”katanya.

Menurut dia, dengan adanya iuran tersebut tentu perusahaan perlu menaikkan pendapatan. Salah satunya terkait biaya yang akan dikenakan ke konsumen. Karena itu, perusahaan sekuritas khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap minat konsumen karena dinilai lebih mahal. “Meskipun nantinya biaya dinaikkan, hal tersebut pastinya akan dibebankan ke konsumen terakhir.” jelasnya. (lia)

BERITA TERKAIT

Ekspor Toyota Indonesia Masih Tumbuh Dua Persen

Di tengah ketegangan perdagangan global yang dipicu konflik dagang Amerika Serikat dan Cina, Toyota Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekspor…

Pemerintah diminta Untuk Menerapkan Kembali Pungutan Ekspor Sawit

NERACA   Jakarta - Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir.…

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laba Passpod Melesat Tajam 319,63%

Kuartal pertama 2019, PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO) atau Passpod berhasil mencetak pertumbuhan laba melesat tajam 319,63% menjadi Rp…

Dulu Rugi, Kini BIPI Untung US$ 8,61 Juta

NERACA Jakarta - PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) berhasil mengantongi pendapatan US$16,04 juta di kuartal pertama 2019. Realisasi ini…

PTPP Realisaikan Kontrak Baru Rp 10,75 Triliun

NERACA Jakarta – Sampai dengan April 2019, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,75 triliun. “Sampai dengan…