OJK Realisasikan Pungutan Juni 2013 - Masih Menunggu PP

NERACA

Jakarta- Serius akan memberlakukan pungutan terhadap industri pasar modal, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menunggu diselesaikannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberlakuan pungutan tersebut. Proyeksinya, pungutan OJK ini akan diberlakukan pada akhir semester pertama 2013. “Insyaallah Juni ini. Tapi kita lihat PP-nya” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurutnya, saat ini ketentuan mengenai pungutan telah masuk di Kementerian Keuangan dan masih dalam proses penyelesaian. Karena itu, pihaknya belum dapat berbicara secara detail mengenai hal tersebut.

Meski demikian, dia menegaskan, pihaknya akan berupaya memahami apa yang menjadi perhatian dan masukan dari para pelaku pasar. Dari masukan yang diterima OJK dari pelaku pasar, lanjut dia, antara lain terkait perhitungan besaran iuran yang didasarkan pada aset dan agar pemberlakuan pungutan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak memberatkan industri.

Pada kesempatan lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Jaelani mengatakan, dengan dikenakannya pungutan atau iuran kepada pelaku industri, tentunya pengawasan akan semakin lebih baik, “Mereka ngiur tapi akan kita kembalikan kepada mereka dalam bentuk pengawasan yang lebih bagus sehingga masyarakat bisa lebih percaya, mau membeli produk mereka,” jelasnya.

Dalam pemberlakuan iuran tersebut, kata Firdaus, akan diupayakan pembayaran melalui satu pintu sehingga tidak menjadi berlipat (double). Sementara bagi emiten yang sekaligus menempatkan diri sebagai pelaku pasar tidak perlu mengkhawatirkan iuran atau pungutan yang akan diberlakukan oleh OJK.

Misalnya, ada perusahaan yang terlibat sebagai perusahaan public sekaligus perusahaan asuransi. “Tidak harus dia sebagai perusahaan publik harus bayar, asuransi harus bayar, dia mau izin harus bayar. Inginnya kita satu, one for all.” ujarnya.

Beratkan Industri

Firdaus mengakui, pengenaan iuran tersebut memang dapat memberatkan pelaku industri. Namun, kata dia, dengan adanya pengawasan yang lebih baik tentu diperlukan adanya dukungan, terlebih saat melakukan aksi korporasi yang dilakukan emiten seperti penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO), right issue, dan lainnya.

Terkait pemberlakuan pungutan oleh OJK ini telah menuai beberapa komentar pelaku pasar. Direktur Utama PT OCBC Sekuritas Indonesia, David Partono misalnya, dia mengatakan ketentuan mengenai iuran OJK tentu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.“Dalam jangka pendek ini pasti ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan,”katanya.

Menurut dia, dengan adanya iuran tersebut tentu perusahaan perlu menaikkan pendapatan. Salah satunya terkait biaya yang akan dikenakan ke konsumen. Karena itu, perusahaan sekuritas khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap minat konsumen karena dinilai lebih mahal. “Meskipun nantinya biaya dinaikkan, hal tersebut pastinya akan dibebankan ke konsumen terakhir.” jelasnya. (lia)

BERITA TERKAIT

Pasar Properti Penuh Tantangan - BTN Optimis Masih Ada Peluang Tumbuh 2020

NERACA Jakarta – Tahun depan, industri properti masih menemui tantangan seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi nasional dan resesi ekonomi di…

PPRE Targetkan Kontrak Baru Tumbuh 20%

NERACA Jakarta –Tahun depan, PT PP Presisi Tbk (PPRE) memproyeksikan raihan proyek baru akan tumbuh 20% dibanding tahun ini. Tercatt…

Berikan Layanan Nasabah Korporasi - Maybank Sediakan Cash Collection Solution

NERACA Jakarta – Guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memberikan cash collection solution,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transjakarta Bagikan Dividen Rp 40 Miliar

NERACA Jakarta- Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memutuskan untuk membagikan dividen perusahaan kepada…

Raup Ceruk Pasar Luar Negeri - WIKA Targetkan Kontrak Baru Capai Rp 6 Triliun

NERACA Jakarta – Sukses meraih kontrak baru di Afrika menjadi batu loncatan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk…

Transformasi Pasar Modal Kredibel - OJK Terus Perkuat Supervisi Pengawasan

NERACA Jakarta – Kasus gagal bayar keuntungan reksadana yang menimpa Minna Padi Aset Manajemen dan Narada Aset Manajemen menjadi alasan…