OJK Realisasikan Pungutan Juni 2013 - Masih Menunggu PP

NERACA

Jakarta- Serius akan memberlakukan pungutan terhadap industri pasar modal, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menunggu diselesaikannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberlakuan pungutan tersebut. Proyeksinya, pungutan OJK ini akan diberlakukan pada akhir semester pertama 2013. “Insyaallah Juni ini. Tapi kita lihat PP-nya” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurutnya, saat ini ketentuan mengenai pungutan telah masuk di Kementerian Keuangan dan masih dalam proses penyelesaian. Karena itu, pihaknya belum dapat berbicara secara detail mengenai hal tersebut.

Meski demikian, dia menegaskan, pihaknya akan berupaya memahami apa yang menjadi perhatian dan masukan dari para pelaku pasar. Dari masukan yang diterima OJK dari pelaku pasar, lanjut dia, antara lain terkait perhitungan besaran iuran yang didasarkan pada aset dan agar pemberlakuan pungutan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak memberatkan industri.

Pada kesempatan lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Jaelani mengatakan, dengan dikenakannya pungutan atau iuran kepada pelaku industri, tentunya pengawasan akan semakin lebih baik, “Mereka ngiur tapi akan kita kembalikan kepada mereka dalam bentuk pengawasan yang lebih bagus sehingga masyarakat bisa lebih percaya, mau membeli produk mereka,” jelasnya.

Dalam pemberlakuan iuran tersebut, kata Firdaus, akan diupayakan pembayaran melalui satu pintu sehingga tidak menjadi berlipat (double). Sementara bagi emiten yang sekaligus menempatkan diri sebagai pelaku pasar tidak perlu mengkhawatirkan iuran atau pungutan yang akan diberlakukan oleh OJK.

Misalnya, ada perusahaan yang terlibat sebagai perusahaan public sekaligus perusahaan asuransi. “Tidak harus dia sebagai perusahaan publik harus bayar, asuransi harus bayar, dia mau izin harus bayar. Inginnya kita satu, one for all.” ujarnya.

Beratkan Industri

Firdaus mengakui, pengenaan iuran tersebut memang dapat memberatkan pelaku industri. Namun, kata dia, dengan adanya pengawasan yang lebih baik tentu diperlukan adanya dukungan, terlebih saat melakukan aksi korporasi yang dilakukan emiten seperti penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO), right issue, dan lainnya.

Terkait pemberlakuan pungutan oleh OJK ini telah menuai beberapa komentar pelaku pasar. Direktur Utama PT OCBC Sekuritas Indonesia, David Partono misalnya, dia mengatakan ketentuan mengenai iuran OJK tentu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.“Dalam jangka pendek ini pasti ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan,”katanya.

Menurut dia, dengan adanya iuran tersebut tentu perusahaan perlu menaikkan pendapatan. Salah satunya terkait biaya yang akan dikenakan ke konsumen. Karena itu, perusahaan sekuritas khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap minat konsumen karena dinilai lebih mahal. “Meskipun nantinya biaya dinaikkan, hal tersebut pastinya akan dibebankan ke konsumen terakhir.” jelasnya. (lia)

BERITA TERKAIT

Spin Off Bank Jatim Tunggu Izin OJK

    NERACA   Surabaya - Rencana "spin-off" atau pemisahan unit syariah dari Bank Jatim masih menunggu izin prinsip dari…

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

XL Realisasikan Program Nelayan Go Online - Berdayakan Nelayan di Sabang

NERACA Sabang - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berkomitmen kuat untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan masyarakat Indonesia memasuki era…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Buka Kantor Perwakilan di Mataram

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka kantor perwakilan di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk memudahkan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai…

Bank Jateng Terbitkan MTN Rp 1 Triliun

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnis di tahun depan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng menerbitkan surat…

LPKR Bidik Dana Rights Issue Rp 600 Miliar

Butuh modal untuk mendanai ekspansi bisnis di 2018, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berencana menerbitkan saham baru (rights issue) pada…