OJK Mengaku Perbankan Swasta Masih Dimintai Masukan

Konglomerasi Perbankan

Jumat, 22/02/2013

NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih membuka tangannya terhadap pihak swasta untuk berdiskusi lebih lanjut apabila mereka masih menolak jika hanya boleh mempunyai satu bank umum konvensional sebagai anak usaha. Mengenai persoalan pemegang saham kendali di sebuah bank itu memang akan masuk menjadi dalam RUU Perbankan baru yang saat ini sedang dibahas di DPR. “Swasta sudah diminta masukan juga oleh DPR. Ini masih pembahasan terus kok. Ini masih (Rapat) Panja sama (berbagai) narasumber. Untuk itu kita masih ketemu hampir tiap minggu,” kata Nelson Tampubolon, Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (21/2).

Nelson juga mengatakan bahwa OJK akan mengikuti atau melaksanakan saja apa yang akan DPR tetapkan dalam UU Perbankan yang baru nanti. “RUU Perbankan masih pembahasan. Kita hanya (sebagai) narasumber sajaa, semua keputusan akhirnya ada di DPR. Jadi begitu DPR mengetok palu UU-nya, ya apapun keputusannya akan kita laksanakan,” ujarnya.

Untuk sementara ini, tambah Nelson, kebijakan ataau peraturan di OJK masih akan sejalan (in line) dengan apa yang sudah dan akan dikeluarkan BI. Karena bidang pengawasan perbankan juga baru akan bergabung di OJK pada 2014. “Termasuk juga soal aturan branchless banking yang nanti ada juga tidak akan masalah, karena itu kan (aturan) teknisnya saja,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D. Hadad, juga menjelaskan soal aturan holding yang akan dikeluarkan OJK, yang tentu saja akan terkait dengan persoalan pemegang saham kendali dan aturan Single Present Policy (SPP) yang sudah dikeluarkan BI beberapa waktu lalu.

“Ya ini masih kita diskusikan (soal aturan holding), tapi pada intinya spiritnya bisa kita pahami, artinya (satu pemegang saham) tidak bisa jadi pengendali dimana-mana (bank). Saya pikir juga waktu awal penyusunan SPP dulu kan spiritnya juga sama. Nanti kan tim ini terus bekerja dan akan kita lihat (hasil) diskusinya, karena masih ada bab-bab lain yang masih harus diperdalam,” tuturnya.

Mengenai adanya perbedaan perlakuan terhadap bank milik pemerintah (bank BUMN) dengan bank non pemerintah (bank swasta) di mana bank BUMN boleh punya anak usaha bank umum konvensional lebih dari satu, sedangkan bank swasta dilarang punya lebih dari satu, Muliaman menganggap bahwa hal itu tidak akan sampai menimbulkan friksi atau konflik di antara kedua jenis bank itu.

“Saya kira tidak (akan menimbulkan konflik) dan selama ini aturan yang dibuat BI juga seperti itu. Jadi tidak lah, karena kita juga punya pertimbangan-pertimbangan untuk itu. Artinya kan lebih bagus kalau dia (pemegang saham) fokus untuk mengelola (satu bank), dan sebagainya,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi XI, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan perbankan swasta untuk memiliki anak usaha bank umum konvensional lebih dari satu. Yang diperboleh punya lebih dari satu adalah bank milik pemerintah (bank BUMN) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Holding (perusahaan keuangan) kita putuskan tidak ada, jadi satu saham pengendali itu hanya boleh memiliki satu bank, kecuali untuk bank-bank yang pemiliknya adalah pemerintah dan pemda. Misalnya Bank Mandiri punya katakanlah Bank A yang mengurusi soal pertanian, dan Bank B yang mengurusi soal nelayan, baru itu boleh. Tapi yang non bank BUMN (swasta) itu tidak boleh, jadi boleh punya cuma satu. Misalnya BCA punya anak perusahaan yang bank juga hanya boleh satu,” tutur Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alasannya, kata dia, berkaitan dengan struktur pasar perbankan itu sendiri. Jadi DPR akan mengarahkan supaya kepemilikan di industri perbankan non pemerintah akan berjalan betul-betul kompetisinya sesuai dengan kemampuan pasar. “Kan kalau pemerintah itu ada unsur semacam agent of development, ada unsur tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, walaupun itu juga diminta kepada bank swasta, tetap tekanan bank pemerintah jauh lebih tinggi,” imbuhnya.

Tapi jika pada saat ini, sudah ada pihak swasta yang mempunyai dua bank, maka salah satunya harus didivestasi, atau salah duanya harus dipaksa merger. “Tentang aturan teknisnya, berapa lama segala macam, kita serahkan ke OJK. Kalau BI memperboleh bank swasta punya lebih dari satu, maka BI harus nunduk kepada kita. Kalau ini disetujui pemerintah, maka dia menjadi keputusan negara,” katanya.

Lalu untuk kepemilikan institusi keuangan penunjang bank, seperti asuransi dan multifinance, Harry mengatakan bahwa itu masih dibahas DPR, jadi belum disetujui. “Jadi dalam hal itu bank boleh memiliki anak perusahaan terkait sebagai penunjang banknya, seperti (perusahaan) IT. Soal itu memang ada di draf. Atau multifinance apa dia masuk ke penunjang bank, dan seterusnya. Itu akan kita buat kategorinya atau serahkan ke OJK, tapi belum kita bahas,” tutupnya. [ria]