NERACA

Jakarta –  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku berkomitmen meningkatkan pasokan gas untuk kepentingan domestik. Komitmen itu, kata pejabat teras Kementerian ESDM, akan dilakukan lewat pembangunan sejumlah infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro di Jakarta, Kamis (21/2), mengatakan, pihaknya sudah dan akan terus berkomitmen meningkatkan pasokan gas ke dalam negeri. Peningkatan pasokan gas ke domestik, jelasnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, hingga saat ini, sudah terdapat delapan proyek infrastruktur gas skala besar yang tengah dan akan dikerjakan dengan target penyelesaian pada 2014. Proyek itu adalah revitalisasi kilang gas alam cair (LNG) di Arun, Aceh yang dibangun PT Pertamina (Persero) dengan jadwal selesai kuartal keempat 2014. Kemudian, proyek pipa Arun-Belawan sepanjang 370 km yang dibangun Pertamina dengan target selesai kuartal kedua 2014.

Lalu Terminal LNG terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) di perairan Lampung yang dibangun PT PGN Tbk dengan target selesai 2014. Juga, proyek pipa Cirebon-Bekasi sepanjang 220 km yang dibangun PT Pertagas dan selesai kuartal keempat 2014. Pipa Cirebon-Semarang sepanjang 230 km yang dibangun PT Rekayasa Industri dengan dukungan Pertamina dan akan selesai pada kuartal ketiga 2014. Selanjutnya, proyek pipa Gresik-Semarang sepanjang 230 km yang dibangun Pertagas dengan target selesai kuartal ketiga 2014. Proyek FSRU Jawa Tengah di laut utara Semarang yang dibangun Pertamina dengan target selesai kuartal keempat 2014 dan pipa Kepodang-Tambak Lorok sepanjang 200 km dengan target selesai 2014.

Dijelaskan Edy, pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang menjamin kebutuhan sejumlah proyek terminal LNG dari lapangan di dalam negeri. Sesuai surat Menteri ESDM No 0889/15/MEM.M/2013 yang ditandatangani Jero Wacik pada 5 Februari 2013, sumber pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik ditetapkan berasal dari Kilang Tangguh eks-Sempra sebesar 20 kargo per tahun.

Kemudian, pasokan gas terminal berasal dari seluruh kelebihan kargo Blok Mahakam. Lantas, Lapangan Jangkrik dan North East Jangkrik dengan perincian 2016 14 kargo, 2017-2022 18 kargo per tahun, 2023 7 kargo, dan 2024-2025 4 kargo per tahun. Terakhir dari proyek IDD dengan rincian 2017-2019 50 kargo per tahun, 2020-2021 30 kargo per tahun, 2022 16 kargo, dan 2023 10 kargo.

Ekspor Gas

Sebelumnya, kalangan pengamat mempertanyakan kebijakan pemerintah mengekspor gas alam cair dari Kilang Tangguh ke Korea Selatan. Kebijakan pemerintah itu patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan komitmen pasokan gas ke pasar domestik. "Sudah sering dikatakan akan memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, tapi kenyataannya berbeda," kata pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto.

Di samping itu, tambah Pri Agung, meski ekspor ke Korea tersebut hanya sampai 2016 atau sampai beroperasinya sejumlah terminal penerima LNG di dalam negeri, namun semestinya pemerintah memberi kepastian pasokan gas terminal domestik terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengekspornya.

Seperti diketahui, saat ini, sejumlah fasilitas terminal LNG belum memperoleh kepastian gas. Di antaranya, terminal LNG terapung di Lampung (FSRU) yang akan dibangun PT PGN Tbk, FSRU Jateng yang dibangun PT Pertamina (Persero), tambahan pasokan FSRU Jakarta yang dikelola PT Nusantara Regas, dan sejumlah FSRU berskala kecil di Indonesia bagian timur yang dibangun PT PLN dan Pertamina. "Kebijakan ekspor ini menunjukkan pemerintah tidak sensitif dengan kebutuhan gas domestik," tandasnya.

Pri Agung juga mengatakan, sejauh ini, pemerintah tidak terlihat memfasilitasi keinginan pembeli domestik dengan produsen gas. "Komitmen memprioritaskan pasokan ke domestik lebih sering dikalahkan kepentingan dan pragmatisme jangka pendek yaitu demi mendapatkan penerimaan devisa secara langsung," paparnya.