Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sinyalemen pemerintah untuk menghapus investasi industri minuman beralkohol dari Daftar Negatif Investasi (DNI) patut ditanggapi secara serius. Tentu saja, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa minuman beralkohol, baik produksi maupun konsumsinya, berada persis di persilangan antara pertimbangan ekonomi dan moralitas. Lebih-lebih untuk Indonesia, di mana 85% penduduknya beragama Islam, yang oleh karena itu, rentan dengan pertentangan andaikata pemerintah ngotot untuk melegalisasi industri minuman keras (miras).

Memang pemerintah punya niat baik untuk menekan impor miras dengan rencana kebijakan membuka keran investasi asing di sektor riil. Di tengah bertumbuhnya konsumsi miras yang juga ditopang oleh meledaknya pertumbuhan sektor pariwisata, impor minuman memabukkan itu memang bakal menguras devisa dan sekaligus memukul neraca perdagangan luar negeri Indonesia.

Tujuan lainnya, seperti yang diyakini pemerintah, industri miras ini bakal menumbuhkan lapangan pekerjaan dan memberikan pajak yang besar. Juga, konsumsi yang tinggi, yang tentu memicu perdagangan dalam negeri, juga positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Efek berantai dari dibukanya keran investasi miras ini, pada gilirannya, bisa merangsang ekonomi di Tanah Air.

Akan tetapi, seperti yang kami sebutkan di awal risalah ini, jika kebijakan ini diambil, maka gelombang protes hampir pasti akan terjadi. Pemerintah bakal dituding melegalisasi miras atau dengan kata lain melegalisasi perbuatan melawan agama, dalam hal ini konsumsi minuman haram. Bila ini terjadi, pemerintah niscaya akan dibombardir dengan berjuta-juta kritikan yang, tidak hanya berat dipikul secara ekonomi, namun juga berat karena terkait dengan larangan agama.

Inilah sekelumit pertimbangan sederhana yang mesti dipikir masak-masak oleh penyelenggara negara. Betul bahwa Indonesia adalah negara pluralis. Namun ingat, mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim dan muslimah yang oleh karenanya begitu berat untuk menerima industrialisasi miras secara legal.

Sebab itu, pemerintah mesti punya jurus jitu untuk menangani potensi masalah seperti itu. Pertumbuhan investasi minuman beralkohol yang stagnan dari 1993 memang tidak baik untuk perekonomian, sebagaimana buruknya dampak importasi miras yang semakin marak belakangan ini. Di lain pihak, perhitungan moralitas juga jauh lebih besar dampaknya andaikata pemerintah kekeuh menerapkan kebijakan tersebut.

Nah, di titik inilah, pemerintah butuh skema yang lebih matang dan tidak buru-buru membuka keran investasi besar-besaran di sektor minuman beralkohol. Cobalah pemerintah mengkajinya kembali, sembari menghitung matang untuk memperketat syarat pembukaan pabrik miras di setiap daerah. Izin harus diperketat, bahkan bila perlu, pabrik miras hanya boleh dibuka di Indonesia Timur dan Bali saja.

Rancangan-rancangan regulasi yang cerdas, dengan tujuan meminimalisasi pertentangan, harus dilaksanakan pemerintah. Karena, jika pemerintah tidak cerdas dalam mengambil kebijakan, bukan mustahil niat baik membuka keran investasi industri miras hanya akan berujung malapetaka.