Industri Minuman Beralkohol

Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sinyalemen pemerintah untuk menghapus investasi industri minuman beralkohol dari Daftar Negatif Investasi (DNI) patut ditanggapi secara serius. Tentu saja, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa minuman beralkohol, baik produksi maupun konsumsinya, berada persis di persilangan antara pertimbangan ekonomi dan moralitas. Lebih-lebih untuk Indonesia, di mana 85% penduduknya beragama Islam, yang oleh karena itu, rentan dengan pertentangan andaikata pemerintah ngotot untuk melegalisasi industri minuman keras (miras).

Memang pemerintah punya niat baik untuk menekan impor miras dengan rencana kebijakan membuka keran investasi asing di sektor riil. Di tengah bertumbuhnya konsumsi miras yang juga ditopang oleh meledaknya pertumbuhan sektor pariwisata, impor minuman memabukkan itu memang bakal menguras devisa dan sekaligus memukul neraca perdagangan luar negeri Indonesia.

Tujuan lainnya, seperti yang diyakini pemerintah, industri miras ini bakal menumbuhkan lapangan pekerjaan dan memberikan pajak yang besar. Juga, konsumsi yang tinggi, yang tentu memicu perdagangan dalam negeri, juga positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Efek berantai dari dibukanya keran investasi miras ini, pada gilirannya, bisa merangsang ekonomi di Tanah Air.

Akan tetapi, seperti yang kami sebutkan di awal risalah ini, jika kebijakan ini diambil, maka gelombang protes hampir pasti akan terjadi. Pemerintah bakal dituding melegalisasi miras atau dengan kata lain melegalisasi perbuatan melawan agama, dalam hal ini konsumsi minuman haram. Bila ini terjadi, pemerintah niscaya akan dibombardir dengan berjuta-juta kritikan yang, tidak hanya berat dipikul secara ekonomi, namun juga berat karena terkait dengan larangan agama.

Inilah sekelumit pertimbangan sederhana yang mesti dipikir masak-masak oleh penyelenggara negara. Betul bahwa Indonesia adalah negara pluralis. Namun ingat, mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim dan muslimah yang oleh karenanya begitu berat untuk menerima industrialisasi miras secara legal.

Sebab itu, pemerintah mesti punya jurus jitu untuk menangani potensi masalah seperti itu. Pertumbuhan investasi minuman beralkohol yang stagnan dari 1993 memang tidak baik untuk perekonomian, sebagaimana buruknya dampak importasi miras yang semakin marak belakangan ini. Di lain pihak, perhitungan moralitas juga jauh lebih besar dampaknya andaikata pemerintah kekeuh menerapkan kebijakan tersebut.

Nah, di titik inilah, pemerintah butuh skema yang lebih matang dan tidak buru-buru membuka keran investasi besar-besaran di sektor minuman beralkohol. Cobalah pemerintah mengkajinya kembali, sembari menghitung matang untuk memperketat syarat pembukaan pabrik miras di setiap daerah. Izin harus diperketat, bahkan bila perlu, pabrik miras hanya boleh dibuka di Indonesia Timur dan Bali saja.

Rancangan-rancangan regulasi yang cerdas, dengan tujuan meminimalisasi pertentangan, harus dilaksanakan pemerintah. Karena, jika pemerintah tidak cerdas dalam mengambil kebijakan, bukan mustahil niat baik membuka keran investasi industri miras hanya akan berujung malapetaka.

BERITA TERKAIT

Industri Sawit Bertahan

Industri kelapa sawit di Indonesia sudah sejak lama menarik reaksi negatif di dalam negeri karena dianggap merusak lingkungan. Hilangnya habitat…

Kemenperin Gandeng IMIP Gelar Diklat 3 in 1 Industri Logam

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sepakat menjalin kerja sama dalam upaya mencetak tenaga…

Taiwan Ikut Sukseskan Program Industri 4.0 - Lewat Teknologi Mesin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk memasuki revolusi industri 4.0. Berbagai program disiapkan baik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…

Apakah Indonesia Siap?

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef Kehadiran industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan, tidak dapat dihindari oleh semua negara. Beberapa negara,…

Keselamatan Transportasi

Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Tidak ada seorang pun yang rela kehilangan anggota keluarganya walau mendapatkan santunan…