Hentikan Negosiasi Kontrak Inalum

HANYA SEBATAS “GERTAK SAMBAL” dan MENANTI SETORAN

Kamis, 21/02/2013

Jakarta - Keinginan DPR dan pemerintah untuk mempertahankan PT Indonesia Aluminium (Inalum) dari konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), dinilai banyak kalangan sebagai sebuah ‘sinetron’ berjudul nasionalisme. Padahal, upaya itu dinilai hanyalah sebuah "gertak sambal". Toh, ujung-ujungnya, kontrak NAA di Inalum bakal diperpanjang kembali.

NERACA

“Politisi kita ini bisa dibeli. Banyak kasus-kasus yang manuvernya berbanding terbalik. Politisi pengurus negara ini biasa mengeluarkan pernyataan yang terkesan nasionalis, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kejadian kontrak-kontrak sebelumnya yang di awal seperti bersikap nasionalis, tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan yang dikatakan,” kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya kepada Neraca, Rabu (20/2).

Kalaupun pernyataan DPR itu benar terjadi, yaitu mau menunjukkan sikap nasionalismenya, kata Andrie, berarti bisa dibilang masih ada sikap politik yang bisa dibanggakan. “Tetapi kami sangat meragukan pemerintah tidak melanjutkan Inalum kepada Jepang,” tukas dia.

Sementara di mata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dalam pengambilalihan ini seakan-akan pihak pemerintah maupun pihak NAA terdapat permainan di dalamnya dengan mengulur-ulur terkait pengambilalihan ini.

Menurut Marwan, dengan mencari alasan bahwa pemerintah Indonesia yang tidak mampu dan tidak terdapat teknologinya dalam mengelola Inalum maka bisa menjadi kemungkinan NAA akan bisa mendapatkan sebagian saham di Inalum. “Hal ini akan menjadi suatu kemungkinan bahwa NAA akan bisa memiliki Inalum melalui permainannya dengan pemerintah,” ungkap dia kepada Neraca, Rabu.

Bagi Marwan, pengambilalihan Inalum ini persoalan yang mudah dimana pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk mengambilalih keseluruhan saham di Inalum. Jadinya pemerintah Indonesia tinggal membayar kompensasi untuk mendapatkan saham di Inalum.

“Namun, dalam proses pengambilalihan ini ada niat buruk untuk memperpanjang kontrak Inalum oleh NAA yang dilakukan oleh pemerintah dan NAA. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang tegas dan menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat Indonesia,” jelas Marwan.

Marwan juga menuturkan dengan adanya rencana adanya negosiasi oleh pihak NAA dan pemerintah dalam hal untuk memperpanjang kontrak di Inalum. Jangan sampai keberpihakan pemerintah dikendalikan oleh asing dan lebih mementingkan kepentingan nasional. ”Melihat adanya tahap negosisasi ini maka bisa terjadi permainan dari pemerintah sehingga kontrak Inalum bisa diperpanjang oleh NAA kemudian kejadian seperti Blok Cepu bisa terulang kembali,” papar Marwan.

Marwan menambahkan, proses pengambilalihan pengelolaan Inalum dari NAA oleh pemerintah RI memiliki sejumlah potensi permainan. Dirinya mengingatkan, kerugian bisa diderita pemerintah pusat dan daerah, jika proses pengambilalihan PT Inalum tidak diawasi secara ketat.

Potensi kerawanan yang utama terletak pada proses penentuan nilai buku PT Inalum, yang akan dijadikan dasar bagi jumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah RI ke NAA. “Apabila proses penentuan nilai buku tidak transparan, maka bisa saja dibengkakkan, yang selisihnya kemudian masuk kantong oknum-oknum penguasa. Oleh karena itu, dibutuhkan jasa akuntan yang transparan dan tidak memihak Jepang,” kata Marwan.

Marwan memberikan contoh, misalnya, nilai buku yang sesungguhnya US$300 juta, bisa saja di-mark up, dinyatakan US$500 juta. "Kemudian yang diterima pihak perusahaan Jepang US$400 juta dan yang US$100 juta masuk tim nego. Itu bisa saja terjadi. Karena itu, saya mendesak agar soal nilai buku disebutkan ke publik secara transparan," tandas dia.

Kejelasan Saham

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI, Daniel Lumben Tobing mengungkapkan setelah mendengar pernyataan Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Mikio Mizuguchi yang menyampaikan seolah-olah Jepang masih memiliki harapan untuk memiliki saham di sana, maka dirinya merasa geram.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua Otoritas Asahan Effendi Sirait dan Presiden Direktur Inalum Mizuguchi mengenai kejelasan persentase saham yang diserahkan Jepang ke Indonesia. "Saya melihat dari pernyataan Mizuguchi, (seolah-olah) pemerintah yang diwakili Kementerian Perindustrian masih bernegosiasi. Jadinya Jepang masih memiliki harapan untuk memiliki saham di Inalum," kata Daniel dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan Ketua Otorita Asahan dan Dirut PT Inalum, di Gedung DPR RI, kemarin.

Daniel menegaskan, jangan sampai pemerintah masih memberi harapan kepada Jepang. Kemudian pihak Jepang jangan berharap lagi untuk berada di Inalum karena kepemilikan akan diambil alih 100% oleh pemerintah. "Terkait dengan niat pemerintah untuk mengambilalih Inalum, maka akan timbul pertanyaan yaitu apakah benar tidak pemerintah ini mengambil saham Jepang 100%," kata Daniel.

Lebih lanjut lagi, Daniel mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat pada dua hari yang lalu, pemerintah secara tegas mengatakan akan mengambil seluruh saham Inalum yang dimiliki Jepang dan saham pihak Jepang di Inalum jumlahnya 58,9%. "Untuk membeli semua saham atau mengambil alih Inalum itu, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 7 triliun," tuturnya.

Daniel menuturkan bahwa terdapat tiga poin penting yang disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perindustrian yaitu perjanjian dengan pihak investor Jepang NAA akan habis pada bulan Oktober 2013 yang akan datang, pemerintah sudah pasti akan mengambil 100% saham di Inalum dan mengenai teknis berapa yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengambilalih saham di Inalum.

Namun, setelah DPR mengkonfirmasi dengan pihak Otorita Asahan ternyata telah disampaikan surat resmi pemerintah kepada NAA hanya mengatakan bahwa kerjasama dengan NAA akan selesai pada Oktober 2013 dan tidak ada terdapat kata-kata yang lebih lanjut lagi. “Kita ingin meminta kepastian melalui surat resmi dimana apa yang disampaikan Menteri Perindustrian sampaikan kepada DPR harus sama dengan yang disampaikan dengan NAA,” tegasnya.

Daniel juga menjelaskan, waktu yang sudah semakin dekat ini maka seharusnya tinggal membicarakan hal teknis saja mengenai pengambilalihan Inalum kepada pemerintah Indonesia. Dengan tidak adanya surat resmi kepada pihak NAA yang menyatakan pengambilalihan 100% saham Inalum oleh pemerintah Indonesia maka ini akan menjadi salah tafsir di masyarakat. “Pihak NAA masih ingin mempunyai saham di Inalum sehingga mereka masih melakukan negosiasi atas hal tersebut,” kata Daniel.

Daniel menegaskan, dengan adanya tim negosisasi oleh pemerintah maka seharusnya proses negosiasi harus dihentikan dan menyatakan bahwa 100% saham Inalum dimiliki pemerintah Indonesia. Dengan mengambilalih Inalum oleh pihak pemerintah Indonesia maka akan bisa membangun sektor hilirisasi. “Negoisasi harus dihentikan dan kita mengambil atau takeover produksi sebanyak 100%,” pungkas dia.