Kita tentu terkejut mendengar pengakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang sudah ditetapkan pemerintah bersama DPR ternyata bermasalah. Pasalnya, porsi anggaran untuk subsidi maupun belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk belanja modal.

Pengakuan presiden itu terungkap ketika membuka rapat kerja nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Jakarta, Rabu (20/2).

Ini menunjukkan konsep APBN 2013 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan tampaknya kurang komprehensif dan perencanaan anggaran yang kurang matang, terutama dalam membandingkan proses anggaran dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal seharusnya Kementerian Keuangan mampu memprediksi kondisi APBN yang ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, kita melihat realisasi pertumbuhan ekonomi 2012 yang tercapai 6,3%, lebih rendah dari asumsi yang dipatok dalam APBN-P 2012 yang sebesar 6,5%. Sementara itu, realisasi inflasi hanya sebesar 4,3% atau lebih rendah dari asumsi semula 6,8%.

Penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya 6,3%, diantaranya disebabkan oleh rendahnya penyerapan belanja modal pemerintah. Realisasi belanja modal hanya Rp 140,2 triliun atau 79,6% dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp 176,1 triliun.

Realisasi nilai tukar rupiah juga meleset dari asumsi. Dalam APBN-P 2012, pemerintah mematok asumsi nilai tukar Rp 9.000 per US$, namun realisasinya meleset menjadi Rp 9.384 per dolar AS. Sepanjang tahun 2012, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 6,9%. Dalam APBN 2013 kurs rupiah dipatok Rp 9.300, dalam perjalanannya sekarang (19/2) tercatat Rp 9.700 per dolar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan realisasinya hanya 3,2% lebih rendah dari asumsinya sebesar 5%. Realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP)  meleset menjadi US$112,7, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2012 sebesar US$105 per barrel.

Kalau saja Kementerian Keuangan bercermin pada pengelolaan anggaran di 2012, dimana kondisi anggaran negara banyak tersandera oleh birokrasi dan para elit politik. Sehingga kebijakan anggaran gagal memberikan pelayanan publik yang memadai. Nah, seharusnya pada perencanaan APBN 2013 kasus serupa jangan terulang kembali.

Ada tiga masalah yang menunjukkan birokrasi ini menyandera anggaran publik di 2012, yaitu penggemukan anggaran birokrasi, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak kunjung ditindaklanjuti dan penyerapan anggaran oleh kementerian dinilai lambat.

Fakta terjadinya penggemukan anggaran birokrasi, adalah pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati birokrasi. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai 2007-2012 mencapai 19%.  Sedangkan pertumbuhan belanja pusat hanya 17%. Artinya, pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang setiap tahun ada kenaikan gajinya.  

Padahal, seharusnya APBN dialokasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tetapi karena pengelolaan anggaran negara selama ini belum transparan dan akuntabel, akhirnya alokasi anggaran tidak berimplikasi signifikan pada perubahan perbaikan taraf hidup rakyat Indonesia.