Bank Harus Kelola Risiko Perusahaan

Ingin Terapkan Branchless Banking

Kamis, 21/02/2013

NERACA

Jakarta – Saat ini perbankan, khususnya bank-bank besar dan berteknologi tinggi, sedang harap-harap cemas menunggu dikeluarkannya peraturan branchless banking yang kemungkinan besar akan dirilis Bank Indonesia (BI) pada Maret 2013 mendatang. Branchless banking itu nanti akan dapat lebih memperluas inklusi keuangan di negeri ini sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Kita masih punya potensi dari (para nasabah) yang ada di bottom of the pyramid, karena nasabah yang kita miliki di segmen mass micro itu adalah segmen yang besar dan ini akan terus tumbuh, serta kita juga lihat bahwa unbankable juga bisa didorong ke atas untuk menjadi orang yang bisa memperoleh pembiayaan (kredit). Lalu yang palig penting adalah masyarakat punya akses ke jasa keuangan. Bagi negara-negara yang mau mengimplementasi (inklusi keuangan) ini, ekonominya akan meningkat 20%,” tutur Pahala Nugraha Mansury, Direktur Finance and Strategy PT Bank Mandiri Tbk di Jakarta, Rabu (20/2).

Pahala kemudian mengatakan bahwa jika dilihat di beberapa negara termasuk Indonesia yang melakukan inklusi keuangan, khususnya dengan menggunakan cara branchless banking, yakni cara tersebut bisa berjalan baik dan dipercaya masyarakat adalah karena kualitas banknya itu sendiri.

“Untuk bisa melayani para nasabah di segmen mass micro, yang selama ini belum bisa disentuh dengan business model dan sistem pelayanan yang lama, maka kita betul-betul ingin menjalankan branchless banking itu. Supaya itu berjalan baik maka harus melibatkan bank yang memang sudah biasa mengelola resiko operasional, menjaga keamanan kegiatan transaksional, serta menjaga kerahasiaan data (para nasabah). Bank itu kan industri yang highly regulated dan sangat menjaga hal-hal tersebut. Kita juga ada LPS sebagai penjamin dana yang disimpan di perbankan,” katanya.

Konsep branchless banking itu, menurut Pahala, memang harus dijalankan bank-bank terutama supaya bisa menekan biaya operasional yang selama ini secara tidak langsung juga dibebankan kepada nasabah dalam bentuk biaya administrasi.

“Setiap rekening yang dibuka itu kan pasti ada biayanya, misalnya biaya cabang dan ATM, dan ini gunanya biaya administrasi. ATM saja itu per bulannya butuh sekitar Rp100 juta untuk investasi dan maintain-nya. Bayangkan kalau bank punya 11ribu ATM, berapa biaya operating expenses yang harus dibayar. Kemudian ada juga biaya IT, telekomunikasi, dan human resources (SDM). Apalagi di Indonesia yang sangat membuat mahal yaitu biaya logistik yang tinggi. Untuk kita maintaining satu ATM di Papua misalnya, untuk mengisi uangnya ke sana kita harus menggunakan pesawat.

Namun inti branchless banking, tambah Pahala, adalah bagaimana sebuah bank itu bisa melayani nasabah dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya, serta bisa meraih lebih banyak nasabah lagi. “Untuk ini, kita kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi. Karena saat ini orang yang punya sim card di indonesia sudah mendekati 200 juta. Sementara kita di perbankan hanya ada di kisaran 80 juta orang yang punya rekening. Dan dengan branchless banking ini, kita bisa menambah nasabah sampai 120 juta,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti menambahkan bahwa paling tidak ada lima pilar yang harus ditekankan kepada stakeholder dalam rangka menyukseskan inklusi keuangan.

“Yaitu akses ke edukasi finansial, akses ke transaksi, akses ke tabungan, akses ke kredit, dan akses ke asuransi. Karena selama ini financial inclusion ujung-ujungnya hanya dianggap sebagai penyaluran kredit saja, misalnya kredit mikro atau KUR. Padahal yang selain itu masih ada yang penting, misalnya punya akun dan tabungan,” imbuhnya.

Destry juga bilang bahwa jika inklusi keuangan mau berlangsung semakin baik, maka aturan yang jelas dan tegas terkait branchless banking perlu segera diterapkan. “Karena selama ini mau buka akun, menabung, atau ambil kredit itu syaratnya kan ribet ya, harus ada dokumen-dokumen terkait yang disiapkan. Coba bayangkan orang yang di remote areas mau mengisi itu ditanya NPWP-nya mana. Jadi kita harap BI bisa melunakkan aturan KYC (Know Your Costumer),” ucapnya.

Bank Mandiri sendiri sebenarnya sudah mulai menjalankan branchless banking di anak usahanya Bank Sinar Harapan Bali (SHB), dalam produk tabungan Sinar Sip, bekerja sama dengan provider Axis, dan sudah mulai sejak 2011. Pada tahun ini, Bank SHB akan menandatangi nota kesepakatan (MoU) dengan tiga provider besar lainnya, seperti Telkomsel, Indosat, dan XL.

“Mereka gabung dengan Bank Sinar dalam kategori untuk akses produk Sinar Sip itu. Kalau sekarang hanya satu provider, interoperability antara pemegang Sinar Sip dengan pemegang HP bukan Axis kan susah. Jadi kalau misalnya semua sudah bisa connect, maka di antara mereka bisa saling transfer dana,” ungkap Eril Firmansyah, Assisstant Vice President Electronic Banking Group Bank Mandiri.

Sampai saat ini, jumlah nasabah tabungan Sinar Sip sudah mencapai 25 ribu, dan dengan tambah kerjasama dengan provider telekomunikasi lainnya, maka ditargetkan akan mencapai dua kali jumlah tersebut di beberapa tahun mendatang.

“Untuk double nasabah dan transaksi pasti bisa (dengan tambah provider). Tapi data terakhir, yang aktif bertransaksi baru 30% lebih atau 750 nasabah. Transaksinya juga baru berkisar 1.600 sampai 1.800 kali per bulan. Nominalnya masih kecil karena belum pure main (di branchless banking). Setelah aturan BI nanti keluar, selain di Bali, kami lebih akan menyasar ekosistem atau komunitas untuk menjalankan sistem ini, misalnya satu tempat di mana buruh pabrik banyak,” pungkasnya. [ria]