BNI Menilai Maksimal Kepemilikan Saham Asing 49%

Buka Cabang di Osaka

Kamis, 21/02/2013

NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk menilai bahwa maksimal saham yang boleh dibeli investor asing di perbankan lokal sebesar 49%, yang dilakukan secara bertahap dalam suatu masa transisi. Chief Economist BNI, Ryan Kiryanto, mengatakan kepemilikan saham harus menyebar agar tidak ada dominasi kepemilikan secara mayoritas supaya kendali usaha bank menjadi lebih profesional dengan pengawasan yang lebih efektif.

"Misalnya secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan tidak berlaku surut sejak aturan baru diberlakukan," kata Ryan di Jakarta, Rabu (20/2). Menurut dia, angka 49% itu masih tergolong tinggi karena di negara lain, yang pembatasannya jauh lebih rendah.

Ryan lalu mencontohkan, Malaysia hanya memperbolehkan investor asing memiliki maksimal 17% saham bank negara tersebut. Sedangkan di Australia, hanya diizinkan memiliki 35% saham. Khusus Australia, lanjut dia, adalah negara liberal namun pembatasan kepemilikan saham asing di perbankan mereka justru rendah.

“Jika sudah direvisi maka harus dikomunikasikan dengan baik agar respon pasar tidak negatif," ujarnya. Dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas enam persen telah membawa minat investor asing masuk ke Indonesia, termasuk ke industri perbankan. Namun, sambung Ryan, belajar dari kasus perbankan Eropa, kepemilikan asing tersebut bisa menjadi "pedang bermata dua".

Artinya, di satu sisi kepemilikan asing bisa mendatangkan modal dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perbankan Namun di sisi lain hal tersebut bisa berbahaya bagi perekonomian suatu negara jika terjadi krisis keuangan global. “Kita bisa melihat pada kasus krisis yang terjadi di Eropa,” terang dia.

Sebelumnya, Komisi XI DPR belum memastikan besaran angka pembatasan kepemilikan asing di industri perbankan Indonesia lantaran masih mencari titik tengah. "Belum dapat dipastikan apakah asing hanya boleh memiliki (saham bank lokal) di angka 25% atau 49%," kata Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, belum lama ini.

Menurut dia, DPR masih terus mendengarkan lebih banyak saran untuk mendapatkan angka yang jelas mengenai pembatasan kepemilikan asing tersebut. "Apakah akan diserahkan ke Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu mereka buat semacam aturan sendiri mengenai hal ini, kita masih belum tahu. Kalau seperti itu, artinya kebijakan negara tergantung BI atau OJK. Kalau BI dan OJK pro asing, maka negara pro asing. Begitu juga sebaliknya," ucap dia.

Perkokoh pasar di Jepang

Terkait ekspansi, BNI memperkuat pelayanan perbankannya di kawasan barat Jepang dengan membuka kantor pemasaran di Osaka. Dengan demikian, BNI telah memiliki dua kantor cabang di Jepang, setelah kantor cabang di Tokyo beroperasi sejak 1 Desember 1959 silam.

Dengan dibukanya kantor pemasaran di Osaka ini, bank-bank regional Jepang (JRB) yang berlokasi di bagian barat negara sakura akan semakin mudah mendapatkan pelayanan dari BNI dalam berbagai bentuk.

Pelayanan yang diberikan BNI di Jepang selama ini tersebar dalam berbagai fungsi, mulai dari pelayanan jasa perbankan kepada nasabah JRB yang ingin berbisnis di Indonesia antara lain cash management dan pembiayaan usaha, hingga pemberian informasi menyeluruh tentang potensi investasi di Indonesia, yang dikoordinasikan melalui Japan Desk di BNI.

Kantor Pemasaran BNI di Osaka juga ditujukan untuk mangakomodir keperluan perusahaan di Jepang bagian Barat yang mempunyai hubungan bisnis dengan Indonesia. Ini penting karena kawasan barat Jepang tergolong pusat industri terkemuka.

Beberapa perusahaan besar yang memiliki bisnis di Indonesia, seperti Panasonic dan Toyota berada pada cakupan pelayanan kantor BNI di Osaka. Dengan banyaknya perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia dan semakin dekatnya pelayanan BNI di Jepang, diharapkan akan memperluas customer base dan jaringan perbankan BNI.

Jaringan BNI di Jepang sudah mencapai 46 JRB yang sudah diikat dalam nota kesepahaman kerja sama, disamping kerjasama yang telah dilakukan dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Saat ini perusahaan Jepang yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 1.200 perusahaan dengan potensi dana sebesar US$48,8 miliar. [ardi]