NERACA

Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali tidak mengalokasikan dana untuk penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Buleleng 45 karena tidak tercantum dalam APBD tahun 2013. "Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5 miliar tidak tercantum dalam APBD," kata Direktur Utama BPR Buleleng 45, Putu Sudiarta di Singaraja, Bali, Rabu (20/2).

Dia lalu menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng telah menyanggupi penyertaan modal dasar untuk operasional BPR Buleleng 45 pada 2006 lalu sebesar Rp15 miliar. Namun hingga saat ini Pemkab Buleleng baru merealisasikan sebesar Rp9,318 miliar sehingga masih tersisa hampir Rp5 miliar. "Kami harapkan kekurangan penyertaan modal itu bisa diusulkan pada Perubahan APBD 2013," terang Putu.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar bank berstatus BUMD itu tetap bisa beroperasi dengan menunjukkan kinerja yang bagus agar masuk kategori bank sehat. Dia mengemukakan bahwa pada 2012 total aset BPR Buleleng 45 mencapai Rp36,875 miliar. Pada tahun itu pula, pihaknya mampu membukukan laba bersih sebesar Rp843,808 juta dan 50% dari kaba tersebut telah disetor ke kas daerah Pemkab Buleleng.

Hingga akhir Januari 2013 BPR Buleleng 45 mampu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp22 miliar, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Namun BPR Buleleng 45 masih memiliki pinjaman sebesar Rp8 miliar dari Adira dan Bank CIMB Niaga. "Dari total aset itu, kami menyalurkan kredit kepada masyarakat hingga Januari 2013 sebesar Rp30,5 miliar," papar Putu. [ardi]