Aturan DP Rumah Tak Berpengaruh di Sumut

NERACA

Medan - Pemberlakuan aturan mengenai uang muka atau down payment (DP) sebesar 30% untuk pembelian rumah sejak 2012 lalu tidak berpengaruh besar pada penjualan properti di Sumatera Utara, khususnya tipe rumah mewah.

"Pengaruh yang tidak besar itu tercermin dari naiknya KPR (kredit pemilikan rumah) perbankan Sumut yang pada Januari 2013 sudah mencapai Rp10 triliun,"kata Analisis Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah IX Sumut dan Aceh, Demina R Sitepu di Medan, Sumut, Rabu (20/2).

Nilai KPR perbankan Sumut pada Januari 2013 itu naik 19,3% dari angka di periode sama tahun lalu yang masih Rp8,5 triliun, Demina menyebutkan, penyaluran kredit yang paling besar adalah untuk tipe di atas 70 dengan nilai Rp4,8 triliun, Selain rumah, KPR juga banyak untuk rumah toko dan perkantoran.

"Masih tingginya permintaan KPR ke perbankan menunjukkan potensi investasi di sektor perumahan di Sumut masih menjanjikan,” terangnya. Sementara Ketua Realestate Indonesai (REI) Sumut, Tomi Wistan, mengakui membaiknya terus bisnis properti dipicu masih tingginya kebutuhan rumah.

Selain permintaan masih cukup tinggi, harga jual juga tren naik akibat banyak faktor mulai naiknya harga lahan, bahan bangunan hingga kenaikan upah pekerja. "Jadi tidak heran kalau KPR perbankan naik terus, karena hingga dewasa ini untuk mendapatkan rumah, masyarakat masih cenderung dengan cara kredit,"kata dia.

Tommy juga mengakui, mulai tingginya minat membeli apartemen di Sumut sejalan dengan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Permintaan apartemen memang tren meningkat di Sumut, tetapi kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa masih belum terlalu besar. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…