NERACA

Jakarta - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas kedelai akan segera keluar. Untuk jatah importasi akan diatur alokasi menyerupai prosedur impor daging.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi menyatakan, secara garis besar pihak yang ditunjuk melakukan importasi harus merupakan importir terdaftar. Selain itu, mekanisme pemeriksaan rekam jejak juga dilakukan seperti dalam penentuan jatah impor sapi.

"Mereka yang terlibat dalam impor adalah mereka yang sudah berpengalaman tiga tahun mengimpor berturut-turut atau lima tahun tapi tidak berturut-turut impor," ungkap Bachrul di Jakarta, Rabu (20/2).

Aspek yang membedakan importasi kedelai dari skema impor daging ada pada pernyataan yang harus ditandatangani importir. Isinya, importir juga harus membeli kedelai petani lokal. Mereka juga harus taat aturan bahwa importasi bahan baku tahu tempe itu dilakukan dalam rangka stabilisasi harga.

"Enggak (mirip daging), kan ada pernyataan (importir) bukti bahwa mereka beli dr petani. Misal produksi petani 800.000 ton, alokasi impor setahun hanya 10 %," kata Bachrul.

Dalam waktu dekat, akan diterbitkan tiga jenis Permendag. Pertama tentang stabilisasi harga kedelai, kedua beleid mengenai besaran HPP, ketiga adalah pembentukan tim stabilisasi harga.

Ditempat yang sama,Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina menambahkan, tim ini diisi dari Kemendag, Kemenperin, Asosiasi Koperasi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sesuai skenario yang diungkapkan bulan lalu, HPP memang akan berubah-ubah setiap bulan sesuai kondisi pasar. Sampai sekarang besaran HPP d tingkat petani dan pengrajin belum diumumkan oleh Menteri Perdagangan.

"Nanti tim itu evaluasi tiap bulan tergantung harga (kedelai) internasional, itu yang akan menentukan HPP," kata Sri.

Pacu Produksi

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Benny Kusbini mengungkapkan pemerintah didesak untuk segera mengeluarkan harga pembelian pemerintah untuk kedelai. Janji tersebut sudah dilontarkan pertengahan tahun 2012, namun sampai sekarang belum terealisasi.

Padahal, HPP menjadi jaminan dan stimulus bagi petani untuk memacu produksi kedelai. Dia mengatakan kebijakan HPP kedelai sangat dinantikan petani dan perajin tahu-tempe.

"Kita nggak ngerti kenapa sampai sekarang belum keluar juga. Jika menyangkut kepentingan orang kecil seperti petani dan perajin, gerak pemerintah selalu lamban. Giliran menyangkut kepentingan asing pasti responnya lebih cepat," katanya.

Dia meminta ketegasan pemerintah untuk segera menetapkan HPP kedelai. Pasalnya hal itu penting untuk memacu produksi kedelai di dalam negeri.

"Itu sebenarnya tidak sulit kok, tinggal pemerintahnya mau ngggak untuk serius mendorong swasembada kedelai. Kalau memang ada ganjalan, tolong dijelaskan ke kami ganjalan dimana supaya HPP bisa segera diterapkan," ujarnya.

Namun,sebelumnya Menteri Pertanian,Suswono menyatakan, saat ini penetapan HPP kedelai belum diperlukan karena harga kedelai di pasaran dunia masih tinggi. "Belum ada penetapan HPP, belum diperlukan," kata Suswono.

tidak adanya HPP bukan berarti pemerintah lepas tangan begitu saja terhadap harga kedelai. Pemerintah tetap mengendalikan harga kedelai melalui pengendalian stok kedelai yang dilakukan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). "Bulog diminta bisa menjadi pengendali harga kedelai, importasi diatur oleh bulog," jelas dia.

Mentan mengungkapkan, harga ideal yang diinginkan para petani sebesar Rp7 ribu per kilogram (kg). "Minimal Rp7 ribu (per kg), petani hasil diskusi. Petani akan bergairah," katanya.