Tahapan penerbitan Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui siding khusus Komisi Fatwa. Sedangkan fatwa sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa berkaitan dengan produk pangan, obat, kosmetika, maupun tentang kasus tertentu.

Sebelum menerbitkan sertifikat halal, sebelum dilakukan sejumlah tahapan atau proses.

Pendaftaran oleh perusahaan atau perorangan yang mengajukan sertifikasi produknya. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke gedung LPPOM atau secara online.

Pembayaran biaya sertifikasi. Besarnya biaya didasarkan akad atau kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksudkan tentu saja berdasarkan pertimbangan harga produk dan volume penjualan. Pembayaran dilakukan melalui rekening LPPOM.

penyerahan dan pemeriksaan dokumen. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan sejumlah persyaratan, petugas LPPOM akan meneliti seluruh berkas yang dibutuhkan. Sampai lengkap.

Pelaksanaan audit. Audit dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang auditor. Pada saat auditor berkunjung ke lokasi, proses produksi produk yang disertifikasi harus sedang berlangsung, selain itu juga dilakukan audit implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH). Hasil audit akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

Evaluasi Pasca Audit. Hasil audit akan dibawa ke rapat Komisi Fatwa.

Rapat Komisi Fatwa. Jika produk sudah memenuhi syarat halal, diterbitkanlah sertifikat halal. Dalam sertifikat disebutkan masa berlaku sertifikat dan nomor registrasi. Jika sudah habis masa berlakunya, sertifikat halal tersebut harus diperpanjang. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menakar Halal-Haram Investasi Bitcoin

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis secara pribadi menanggapi soal hukum halal dan haram Bitcoin yang menjadi alat…

Viostin DS dan Enzyplex Belum Bersertifikat Halal

Dua produk obat Viostin DS dan Enzyplex terpaksa ditarik dari pasaran pada pekan lalu karena BPOM menemukan dugaan kandungan DNA…

OJK Rilis Layanan Obligasi Untuk Pemda - Genjot Penerbitan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis layanan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Duh, Biro Umroh (Lagi)

Biro Jasa travel umroh kembali tercoreng, setelah kasus kemarin First Travel tidak bisa memberangkatkan kurang kebih 50.000 hingga 60.000 korban.…

Penyelenggara Umroh/Haji Perlu Didaftar Ulang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) ikut serta mengawasi biro perjalanan yang…

Wapadai Penipuan Jamaah “Berskema Ponzi”

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bungsu Sumawijaya menyatakan, kasus…