Tahapan penerbitan Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui siding khusus Komisi Fatwa. Sedangkan fatwa sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa berkaitan dengan produk pangan, obat, kosmetika, maupun tentang kasus tertentu.

Sebelum menerbitkan sertifikat halal, sebelum dilakukan sejumlah tahapan atau proses.

Pendaftaran oleh perusahaan atau perorangan yang mengajukan sertifikasi produknya. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke gedung LPPOM atau secara online.

Pembayaran biaya sertifikasi. Besarnya biaya didasarkan akad atau kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksudkan tentu saja berdasarkan pertimbangan harga produk dan volume penjualan. Pembayaran dilakukan melalui rekening LPPOM.

penyerahan dan pemeriksaan dokumen. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan sejumlah persyaratan, petugas LPPOM akan meneliti seluruh berkas yang dibutuhkan. Sampai lengkap.

Pelaksanaan audit. Audit dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang auditor. Pada saat auditor berkunjung ke lokasi, proses produksi produk yang disertifikasi harus sedang berlangsung, selain itu juga dilakukan audit implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH). Hasil audit akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

Evaluasi Pasca Audit. Hasil audit akan dibawa ke rapat Komisi Fatwa.

Rapat Komisi Fatwa. Jika produk sudah memenuhi syarat halal, diterbitkanlah sertifikat halal. Dalam sertifikat disebutkan masa berlaku sertifikat dan nomor registrasi. Jika sudah habis masa berlakunya, sertifikat halal tersebut harus diperpanjang. (saksono)

BERITA TERKAIT

Serap Penerbitan Saham Baru - LPKR Gandeng Kerjasama Gateway Partners

NERACA Jakarta – Guna memuluskan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru atau rights issue, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menggandeng…

BRI dan BRI Syariah Luncurkan Halal Mall Online

    NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendorong kemajuan industri halal di Indonesia. Kali…

Telkom Dukung Pengembangan Industri Halal

Geliat industri halal yang tengah dikembangkan pemerintah, tentunya menjadi potensi pasar yang cukup menjanjikan mengingat Indonesia merupakan negara dengan popuasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional…

2024, Target Pindah Ibukota Negara

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti ibukota bisa dipindahkan menuju kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ini akan…

Cari Skema Khusus Danai Pemindahan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah untuk pemindahan ibu kota. Ada yang 80.000 hektare, 120.000…