Dapatkah PT Indonesia Bersaing Dengan PT Asing?

Di era globalisasi, masuknya perguruan tinggi asing ke dalam negeri sulit dibendung. PT Indonesia harus siap bersaing dengan PT Asing.

NERACA

Masuknya perguruan tinggi asing ke dalam negeri sulit dibendung pada era globalisasi seperti sekarang. Selintas tampak unik dan ironis. Betapa tidak. Meski krisis ekonomi saat ini belum pulih betul, namun perguruan tinggi asing (PTA) tak surut menjaring calon mahasiswa di negeri ini.Keberhasilan PTA menggaet calon mahasiswa di negeri terrcinta ini terbukti dengan meningkatnya jumlah anak-anak Indonesia yang meneruskan studinya diluar negeri. Untuk tahun 2011 saja sudah ada 44 ribu anak.

Gejala ini memang bukan hal baru, karena sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang pialang pendidikan asing sudah menjajaki peluang itu.Bahkan serbuan PTA tidak lagi terbatas lembaga pendidikan asal Austaralia dan Amerika saja yang aktif, tapi Selandia Baru, Jepang, Prancis, Kanada, Inggris, Jerman, Singapura, bahkan Malaysia pun mencoba memberikan alternatif pilihan.

PTA-PTA itu bukan hanya menawarkan jasa kemudahan fasilitas kuliah di sana, tapi ada yang telah menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dan berijazah dari negeri asalnya.

Berangkat dari hal tersebut, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Pembukaan Musyawarah Nasional III Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) di Jakarta belum lama ini, Wakil Presiden Boediono mengatakan perguruan tinggi dalam negeri (PTN) dan perguruan-perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi arus masuknya perguruan tinggi asing.

Diakui atau tidak, serbuan PTA itu memang sesuatu yang harus dihadapi. Persoalannya siapkah perguruan tinggi kita bersaing?Saat ini, jumlah perguruan tinggi yang mampu bersaing relatif kecil. Hanya 10% dari 3.214 perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia dinilai siap bersaing. Sedangkan sisanya tidak siap bersaing dan sangat berpotensi bangkrut saat diberlakukannya masyarakat ASEAN pada 2015.

Melihat kondisi seperti itu, Wakil presiden mengatakan bahwa semua sektor pasti akan terkena dampak globalisasi, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia tak bisa menutup diri seperti Korea Utara. Tidak mungkin menghentikan masuknya perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia karena melalui internet masyarakat bisa belajar. Seperti Universitas sekelas Harvard yang saat ini sudah jalankan kuliahon line.

“Jadi memang jalan terbaik harus persiapkan diri sebaik-baiknyai,” imbuhnya.

hal senada juga diucapkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof. Dr. Suyatno, M.Pd,. Dia menuturkan, perguruan-perguruan tinggi swasta dalam negeri harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersisa sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN terwujud pada 2015."Waktu tinggal dua tahun bukanlah waktu yang pendek," katanya.

Aptisi juga menyambut baik UU Dikti yang memberi berbagai persyaratan dalam pendirian Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia, dengan harus beroperasi dalam bentuk Commercial Presence (kehadiran fisik). Di antara persyaratan tersebut adalah yang menyangkut akreditasi, daerah, jenis dan program studi, kewajiban untuk kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, dan kewajiban merekrut dosen lokal, serta harus bersifat nirlaba dan keharusan untuk mengembangkan ilmu yang mendukung kepentingan nasional.

Keberadaan PTA tersebut hendaknya diposisikan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta Asing (PTSA) dan hendaknya dijadikan mitra bagi PTN dan PTS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, ujarnya.

"Sebaliknya, keberadaan PTA tersebut diharapkan tidak menyebabkan terpinggirkannya PTS. Oleh karena itu, PTS harus senantiasa meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu," ujarnya.

Berdayakan PTS

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta pemerintah lebih menekankan pemberdayaan PTS yang telah ada di daerah daripada mendirikan PTN baru.

Sekretaris Jenderal Aptisi Prof. Dr. Suyatno, M.Pd., pada Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-3 Aptisi di Makasar, yang berlangsung pada 14-16 Februari 2013 lalu menuturkan, tekad dalam peningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional dalam pendidikan tinggi seperti disebut dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12/ 2012 seharusnya dapat menyadarkan semua pihak agar tidak lagi menafikkan peran PTS.

"Semangat pemerintah untuk melakukan “negerinisasi” hendaknya disertai dengan pemberdayaan PTS-PTS yang ada. Contohnya pengalokasian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dari daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), seharusnya juga dapat disalurkan melalui PTS, bukan hanya kepada PTN," kata pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)

Ia juga menyebut, bahwa pasal 72 UU Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan atau studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua atau pihak yang menanggungnya, yang bilamana penyelenggara itu tidak mampu, akan dikenakan sangsi administrasi (pasal 92).

"Karena itu mengingat konsekuensi dari pasal ini, diminta kepada pemerintah untuk melibatkan para stakeholder, khususnya penyelenggara perguruan tinggi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) atau Permen," katanya dalam siaran pers Aptisi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Related posts