Legislatif Ingin Pajak Merger Bank Dihapus

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan pihaknya akan memasukkan klausul peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bank yang melakukan penggabungan dua perusahaan menjadi satu (merger) untuk mendorong efisiensi dan konsolidasi perbankan.

"Dengan adanya insentif itu berupa peniadaan pajak merger, maka akan banyak bank yang melakukan merger. Sehingga, akan terjadi efisiensi dan konsolidasi di dunia perbankan tanah air," kata Harry di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut dia, selama ini industri perbankan selalu merasakan adanya disinsentif saat melakukan merger. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya melakukan rasionalisasi jumlah bank umum yang mencapai 120 unit.

"Ditambah lagi dengan Bank Perkreditan Rakyat yang mencapai 1.700. Karena itu, diusulkan agar pengenaan pajak merger bank ditiadakan," kata dia. Harry pun mengatakan, peniadaan PPN merger bank akan dimasukkan ke dalam RUU Perbankan yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR.

"Dalam merger dua bank menjadi satu, maka nilainya bertambah. Misalnya, bank A dan bank B nilainya Rp10 triliun, namun ketika dimerger nilainya kemungkinan Rp15 triliun. Selisih Rp5 triliun itu yang dipajaki," paparnya.

Apabila nantinya kebijakan mendorong banyak bank melakukan merger, Harry berharap agar rencana pemerintah dan BI tersebut tidak membatasi pasar.

"Rencana tersebut sangat dimungkinkan bisa memperluas pasar. Artinya, mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok karena merger bukan untuk mengurangi pasar. Merger untuk menumbuhkan pasar serta biaya transaksi menjadi berkurang,” terang Harry.

Dia menilai merger bank justru akan meningkatkan kapasitas dan ukuran bisnis perusahaan di masa mendatang. Bank Mandiri dan Bank BNI bisa diusulkan merger karena pasarnya sama, sedangkan bank perumahan, seperti Bank BTN, tidak usah. "Yang di merger itu bank yang beroperasi di Indonesia apakah itu bank swasta dan bank pemerintah," tandasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

HIMBARA UNTUK PAJAK

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama (kiri ke kanan) Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo, Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan,…

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Himbara Bakal Perluas Layanan Pembayaran Pajak

    NERACA   Jakarta - Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Zurich Jamin Kesehatan Hingga Rp30 miliar - Luncurkan Produk Critical Advantage

    NERACA   Jakarta - Zurich Indonesia meluncurkan produk asuransi untuk penyakit kritis yaitu Zurich Critical Advantage (ZCA). Produk…

14 Lembaga Keuangan Kerjasama Dukcapil Manfaatkan Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta - Terdapat 14 lembaga keuangan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil…

The Fed Melunak, BI Diprediksi Turunkan Bunga

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75 persen dari…