Mahalnya Biaya Logistik

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ambisi Indonesia mau meningkatkan daya saing dengan negara tetanga, seperti Singapura dan Malaysia untuk bisnis logistik di pelabuhan ternyata masih berjalan di tempat. Karena selama ini, tuntutan untuk menekan biaya ongkos mahal dan praktik efisiensi belum juga membuahkan hasil. Bahkan suara ini terus lantang disuarakan para pengusaha agar pemerintah memperhatikan faktor yang membuat biaya logistik di dalam negeri terus tumbuh. Alhasil, bila demikian mahalnya biaya pengiriman barang yang kemudian dibebankan kepada konsumen menjadi sesuatu yang memberatkan dan menghilangkan nilai daya saing.

Padahal keberhasilan dalam perdagangan global dapat tercapai, bila sebuah perusahaan dan atau negara memiliki kemampuan untuk bergerak melewat lintas batas dengan cepat, andal, dan murah. Saat ini, kondisi pelabuhan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan dan bahkan memprihatinkan. Selama ini buruknya fasilitas pelabuhan kontainer dan kargo general seperti lapangan penumpukan, dermaga dan alat bongkar muat yang terbatas, akses keluar masuk pelabuhan, hingga masalah buruh dan kenaikan tarif menjadi sumber utama mahalnya biaya logistik.

Tercatat biaya logistik Indonesia paling mahal sebesar 30% dari total biaya produksi yang harus dikeluarkan pengusaha (produsen). Angka ini jauh dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina biaya logistiknya hanya 7%, Malaysia 8%, Singapura 6%, bahkan Jepang biaya logistiknya hanya 5% dari total biaya produksi.

Buruknya pelayanan di pelabuhan, ditambah dengan sirkulasi barang dari sejak kapal sandar di dermaga hingga keluar pintu pelabuhan (dwelling time) di sejumlah pelabuhan Indonesia masih memakan waktu lama. Indonesia tercatat menjadi pelabuhan dengan dwelling time terlama sampai dengan 6 hari, mulai dari pengurusan administratif hingga bea cukai. Bila dibandingkan dengan negara Thailand hanya membutuhkan waktu 5 hari, Malaysia 4 hari dan Singapura 1,1 hari.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses ekspor impor di Indonesia masih terbilang tinggi sekitar 24% dari GDP sementara Malaysia hanya 15% dan Jepang 10%. Begitu banyaknya catatan buruk tentang logistik nasional, menjadi tamparan bagi pemerintah agar segera menekan tingginya biaya logistik. Karena himbauan yang diserukan selama ini tidak berjalan sama sekali di lapangan dan terkesan hanya menjadi instruksi omong kosong.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi kunci utama memulai praktik dan mewujudkan efisiensi dan kecepatan dalam bisnis logistik. Tentunya, penerapan efisiensi, tingkatkan pelayanan dan kecepatan tidak hanya berupa peremajaan alat-alat bongkar muat dipelabuhan atau juga pembangunan infrastruktur. Tetapi kedepannya, menciptakan sumber daya manusia yang handal disamping perlunya regulasi yang mendukung dengan memangkas biaya-biaya, termasuk pungutan liar.

Sehingga hasilnya, dengan capaian tersebut diharapkan persaingan industri dalam negeri dengan negara tetangga bisa teratasi tanpa lagi terbentur masalah klasik soal high cost economy di logistik.

BERITA TERKAIT

Biaya Tinggi, XL Catatkan Rugi Rp 145 Miliar

NERACA Jakarta – Meskipun pendapatan PT XL Axiata Tbk (EXCL) di kuartal tiga 2018 tumbuh positif 6% dibandingkan kuartal sebelumnya,…

Pelaku Bongkar Muat Palembang Berharap Tersedia Jalur Logistik

Pelaku Bongkar Muat Palembang Berharap Tersedia Jalur Logistik NERACA Palembang - Pelaku bisnis bongkar muat di Kota Palembang mengharapkan pemerintah…

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Perlu Memahami Konsep TKDN

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sistem industri harus hadir dalam dimensi…