Buku Soeharto: The Untold Stories - Punya Jasa Besar Terhadap Pembangunan Ekonomi

Salah satu jasa besar presiden RI kedua, HM. Soeharto dibidang pembangunan ekonomi dan pertanian adalah menurunkan tingkat inflasi dari 650 persen menjadi 12 persen dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya.

Selain itu, dia juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu membangun sejumlah irigasi pertanian itu, kata mantan wakil presiden Jusuf Kalla, dalam memberikan kata sambutan peluncuran perdana Buku Pak Harto: The Untold Stories di Jakarta, Rabu.

Inflasi tahun 1966 mencapai sekitar 650 persen atau hyper inflasi dan dapat diturunkan secara berangsur-angsur oleh Pak Harto, kata Kalla.

Tingginya inflasi itu jika tidak diturunkan tentu akan menjadi masalah utama bagi Pak Harto, karena pendapatan riil masyarakat turun dan harga barang terus meningkat, sehingga masyarakat tidak dapat menjangkaunya. "Itulah sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi, selain membuat Indonesia ini dapat berswasembada pangan karena belum ada presiden yang dapat membangun saluran irigasi pertanian sebesar yang dibangun Pak Harto," kata Kalla, yang mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari peserta.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menyampaikan pengalamannya tatkala disuatu pagi dipanggil ke Cendana, diminta untuk membantu salah satu BUMN. "Ketika itu banyak orang mengatakan, hati-hati ketemu dengan Pak Harto, jangan sampai mengangkat tangan di atas bahunya. Saya menerangkan berbagai hal dengan mengangkat tangan diatas bahunya beliau tidak marah dan buiasa-biasa saja," katanya seraya menambahkan, sebenarnya Pak Harto itu tidak selalu seperti yang dibicarakan orang, tetapi karena kebaikannya itulah yang sering disalahgunakan orang.

Peluncuran buku The Untold Stories yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat seperti Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan wapres Try Sutrisno dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Saiful Hadi, dan mantan Pemred Media Indonesia Jafar Assegaf. Hadir juga utusan dari negara sahabat, yang mewakili mantan perdana menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohammad dan pejabat militer Filipina.

Sementara itu, Ketua Panitia peluncuran buku Soeharjo Subardi menambahkan, buku ini ditulis oleh penulis muda, seperti Dwitri Waluyo, Anita D Ambarwati dan Bakarudin, dengan editor Dr. Arissetyanto yang merupakan Rektor Universitas Mercubuana.

Menurut Suharjo, peluncuran buku ini selain mengingat akan jasa baik mantan Presiden HM. Suharto juga mengingatkan kepada bangsa Indonesia perlunya membangun peradaban Indonesia berlandaskan Pancasila. "Pak Harto pernah berpesan kepada banyak tokoh agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI salah satu caranya, mengamalkan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yang saat ini kian luntur dalam penerapannya," katanya.

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…