Korupsi, Hilangnya Budaya Malu

Melihat beragam persoalan pelik masih mengiringi perjalanan bangsa Indonesia belakangan ini, masalah paling krusial yang tengah kita hadapi adalah persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Alhasil, lubang kemisinan makin melebar dan kesemrawutan birokrasi kian menggurita sehingga kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggara negara pun semakin menggumpal.

Berbagai persoalan yang menerpa bangsa ini umumnya bersumber dari pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang makin memudar. Contohnya sekarang para elit politik, pegawai pemerintahan, kepala daerah dan anggota dewan sudah tak malu lagi melakukan korupsi. Bahkan saat tertangkap tangan dan digiring petugas, mereka masih bisa tertawa tanpa perasaan malu sedikit pun di hadapan publik.

Tidak heran jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai rasa malu di tengah masyarakat semakin merosot. Hal itu, menurut Presiden, terlihat dari masih terjadinya korupsi, kongkalikong, kekerasan, fitnah, caci maki, dan berbagai keburukan lainnya.

"Itu adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Situasi ini sungguh memprihatinkan kita," ujar SBY saat memberikan sambutan dalam perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564 di Jakarta, Selasa (18/2)

Sejumlah pejabat memiliki kasus yang berbeda-beda, mulai dari kasus kepergok menonton situs porno saat sidang di parlemen, hingga kasus korupsi yang seolah sudah tak asing lagi di negeri ini. Satu hal yang paling membuat miris adalah pudarnya budaya “malu” terhadap kasus terakhir ini. Ini indikasi karena korupsi seolah menjadi kasus biasa bagi pejabat di negeri ini, sebab selain kasus “warisan” dari pejabat sebelumnya, kasus korupsi seolah menjadi tameng untuk memprioritaskan konstituen politis yang bersangkutan.

Korupsi menjadi ‘momok’ bagi sebuah prasyarat tegaknya negara demokratis, sebab korupsi sendiri merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang bermuara pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Jika kita mau jeli melihat, korupsi ternyata bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Namun seperti kita tahu bahwa praktik korupsi ini seolah-olah menjadi sesuatu yang “biasa” di dalam kegiatan pemerintahan.

Hal ini tidak terlepas dari lemahnya supremasi hukum terkait dengan penanganan masalah korupsi ini. Kelemahan ini berwujud “kerdil”nya hukum ketika berhadapan dengan pejabat kelas atas di negeri ini. Meski pada akhirnya mereka diproses secara hukum, namun publik seolah maklum ketika vonis hukumannya sangat ringan dan kurang setimpal.

Perbandingan ini bisa dilihat dari beberapa penanganan kasus yang berbeda (di luar kasus korupsi) yang terkadang hukumannya tidak masuk akal. Sekalipun tentu saja masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktik korupsi di negara ini, akan tetapi peran tersebut tidak tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini.

Rendahnya moralitas oknum pejabat publik merupakan salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Terkikisnya budaya malu di kalangan para pejabat publik yang memiliki peran penting bagi tumbuh suburnya praktik haram itu seolah menjadi tanda bahwa sangat tidak mudah untuk memberantasnya.

Betapa sangat luar biasa, kalau saja para pejabat publik itu tidak hanya manis saat kampanye, akan tetapi perilaku mereka seharusnya juga mencerminkan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat umum, bukan malah sebaliknya menilep uang rakyat demi untuk memperkaya diri dan kelompoknya tanpa memperdulikan nasib rakyat yang dari hari ke hari semakin terhimpit oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Ini bukti pudarnya budaya malu di Indonesia.

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

Wisudawan IPDN Diingatkan Bahaya Radikalisme dan Rawan Korupsi

Wisudawan IPDN Diingatkan Bahaya Radikalisme dan Rawan Korupsi NERACA  Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada 980…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Mencari Figur Menteri

Menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua (2019-2024), sejumlah elite partai mulai gencar melakukan lobi-lobi politik, yang tentu bertujuan untuk memperoleh…