DPR akan Batasi Konglomerasi di Bank Swasta - RUU Perbankan

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR menegaskan pihaknya tidak mengizinkan perbankan swasta untuk memiliki anak usaha bank umum konvensional lebih dari satu. Yang diperboleh punya lebih dari satu adalah bank milik pemerintah (bank BUMN) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Holding (induk perusahaan) kita putuskan tidak ada. Jadi satu saham pengendali itu hanya boleh memiliki satu bank, kecuali untuk bank-bank yang pemiliknya adalah Pemerintah Pusat dan Pemda. Misalnya, Bank Mandiri memiliki Bank A yang mengurusi soal pertanian dan Bank B mengurusi nelayan. Tidak apa-apa. Tapi yang non bank BUMN (swasta) tidak boleh. Mereka hanya boleh punya satu. Seperti BCA, yang punya anak perusahaan perbankan hanya boleh satu,” tutur Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (19/2).

Alasannya, kata dia, berkaitan dengan struktur pasar perbankan itu sendiri. Jadi DPR akan mengarahkan supaya kepemilikan di industri perbankan non pemerintah akan berjalan betul-betul kompetisinya sesuai dengan kemampuan pasar. “Kan kalau pemerintah itu ada unsur semacam agent of development, ada unsur tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, walaupun itu juga diminta kepada bank swasta, tetap tekanan bank pemerintah jauh lebih tinggi,” imbuhnya.

Tapi jika pada saat ini, sudah ada pihak swasta yang mempunyai dua bank, maka salah satunya harus didivestasi, atau salah duanya harus dipaksa merger. “Tentang aturan teknisnya, berapa lama segala macam, kita serahkan ke OJK. Kalau BI memperboleh bank swasta punya lebih dari satu, maka BI harus nunduk kepada kita. Kalau ini disetujui pemerintah, maka dia menjadi keputusan negara,” katanya.

Lalu untuk kepemilikan institusi keuangan penunjang bank, seperti asuransi dan multifinance, Harry mengatakan bahwa itu masih dibahas DPR, jadi belum disetujui. “Jadi dalam hal itu bank boleh memiliki anak perusahaan terkait sebagai penunjang banknya, seperti (perusahaan) IT. Soal itu memang ada di draf. Atau multifinance apa dia masuk ke penunjang bank, dan seterusnya. Itu akan kita buat kategorinya atau serahkan ke OJK, tapi belum kita bahas,” ucapnya.

Kemudian, LPS juga yang dikecualikan untuk punya lebih dari satu bank, terutama kalau bank tersebut adalah penyelamatan kepada bank sakit. “Itu boleh kalau terjadi bail out, misalnya sekarang diambil Bank Mutiara, nanti ada bank lagi yang di-bail out, katakanlah Bank Gerhana itu boleh. Tadi juga muncul pikiran tentang UU LPS yang lima tahun itu, apakah kita bisa merumuskan dalam UU Perbankan ini untuk menghapus masa lima tahun atau menambah jadi sepuluh tahun. Ini masih dalam perdebatan, jadi belum ada keputusan, dan maish dimasukkan ke agenda berikutnya,” paparnya.

Soal kepemilikan anak usaha bank, ungkapnya, dikarenakan ini sudah diputuskan, maka akan ada masa transisi (yang belum diputuskan DPR waktunya), dan ini akan berlaku surut. “Saya bisa katakan ini sudah keputusan Komisi XI, walaupun nanti ada proses formal internal komisi untuk (mengubahnya) jadi keputusan, kalau sekarang kan masih (diskusi) dengan BI, OJK, dan LPS, tapi ini tampaknya komisi sudah setuju,” katanya.

Harry menambahkan, kalau yang masuk dalam misalnya KCBA itu mempunyai masa transisi lima tahun untuk ikuti UU Perbankan baru. Tapi dia belum tahu apakah itu sama dengan KCBA atau tidak. “Kemudian soal asing yang joint venture dalam kepemilikan bank itu masih diperdebatkan. Tapi sebenarnya itu tidak ada kan, karena kalau asing full itu jelas (izinnya) KCBA,” ujarnya.

Kemudian, dalam Rapat Panja itu juga dibahas insentif pajak transaksi bagi bank yang mau merger dalam rangka konsolidasi perbankan di Indonesia. “Usul ini kan pajak sebagai semacam disinsentif untuk merger, padahal merger itu dimungkinkan atau bahkan dipentingkan untuk memperoleh besaran efisiensi, dan sebagainya, dari industri perbankan. Di sini ada keinginan supaya merger dua bank jadi satu ini, itu kan kemungkinan valuation-nya bertambah. Nah, karena dia merger katakanlah ketika dijumlah dia dapat sepuluh (nilai pajaknya), ketika dimerger mungkin dapat 15, dan tambahan lima ini yang dipajaki. Juga ada usul sebelum dia diuangkan, maka itu tidak akan kena pajak. Tapi kalau misalnya dia ditransaksikan dengan pihak ketiga, nah, itu baru bisa kena pajak,” terangnya.

Tujuan insentif pajak ini, ungkap Harry, adalah supaya perbankan terkonsolidasi sehingga pada akhirnya di masa depan, Indonesia akan memiliki sedikit bank dengan daya efisiensi yang kuat, tapi tetap mempunyai pasar luas. “Merger ini untuk mendorong efisiensi dan konsolidasi di dunia perbankan. Kita belum sampai ke arah pembicaraan jumlah bank, walaupun itu sudah disampaikan (di rapat), tetapi kita harapkan memang (jumlahnya) akan lebih kecil. Kalau sekarang bank umum ada 120 bank, dan BPR ada sekitar 1700. Itu kita dorong ke arah seperti itu, tapi merger tidak akan mengurangi pasar, tapi justru menambahnya, artinya dia masuk sampai ke pelosok-pelosok,” tuturnya.

Masalah pajak itu, dia bilang, masih belum disampaikan ke Dirjen Pajak. “Karena kami berpikir begini, kalau itu nanti jadi usulan DPR, maka kan kita masih berhadapan dengan usulan pemerintah. Kita tidak tahu apakah dia setuju atau tidak. Kalau dia tidak setuju, maka DPR akan meminta pertimbangan rasional pemerintah kenapa begitu. Itu tentu akan melibatkan nanti Dirjen Pajak sebagai narsum,” pungkasnya. [ria]

Related posts