Tekan Pungli Dengan "Online Banking" - Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) berupaya menekan jumlah pungutan liar (pungli) atas jasa layanan publik terkait administrasi hukum umum (AHU) dengan menambahkan program "online banking" pada generasi baru Sistem Adminstrasi Badan Hukum Umum (SABH). "Program `SABH new generation` ini akan dilengkapi dengan `online banking` sehingga aliran `fresh money` akan hilang," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, saat menetapkan delapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Jakarta, Rabu.

Ditjen AHU menyempurnakan SABH guna membuat pelayanan publik lebih efisien, transparan, dan dapat mengurangi proses surat menyurat.

Loket pelayanan di gedung AHU, lanjut Patrialis, telah dipindahkan ke ruang Mochtar Kusumaatmadja sehingga pelayanan dilakukan dalam satu atap, terpisah dari lingkungan kerja pegawai Ditjen AHU.

Dengan sistem online, notaris pun dapat melengkapi kekurangan kelengkapan administrasi tanpa bertemu dengan petugas layanan AHU. Pengurangan tatap muka langsung ini, ia berharap dapat mencegah adanya pungli dalam pelayanan publik di lingkungan Kemkumham.

Dengan generasi baru SAHB ini maka hampir 100 persen pelayanan publik terkait AHU dilakukan langsung oleh pegawai negeri sipil. Dampaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun dari pelayanan AHU bisa langsung masuk kas negara.

Penyempurnaan program pelayanan publik pada dalam unit-unit kerja Kemkumham, menurut dia, sebagai implementasi dari Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Tidak pada Ditjen AHU, Patrialis mengatakan secara bertahap perbaikan pelayanan publik di lingkungan Kemkumham akan berlangsung sehingga target percepatan pelayanan, laporan keuangan dapat berjalan baik.

Ia menambahkan bahwa di 2012 kementeriannya telah menargetkan 70 persen atau sekitar 80 unit pelayanan pembuatan paspor di kantor-kantor imigrasi juga bebas pungli dan pelayanan tepat waktu. "Ditargetkan semua pelayanan dapat tepat waktu. Piling tidak empat hari paspor sudah harus jadi," ujar politikus PAN ini.

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Pengadaan Kapal Patroli

Kemenkeu Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Pengadaan Kapal Patroli NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati proses hukum yang saat…

Supremasi Hukum Tertinggi di NKRI

Proses perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2019 sudah selesai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan hasilnya untuk pasangan Jokowi-Ma-ruf…

Perkuat Modal Ekspansi Bisnis - Estika Tata Tiara Bakal Rilis Obligasi dan Sukuk

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) atau perusahaan pengolahan daging yang lebih dikenal produk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Agus Rahardjo Respons Pansel Pimpinan KPK Tuai Kritik

Agus Rahardjo Respons Pansel Pimpinan KPK Tuai Kritik NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo merespons soal…

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung   NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2018…

MK Ingatkan Penutupan Pendaftaran PHPU

MK Ingatkan Penutupan Pendaftaran PHPU NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono mengingatkan batas waktu pendaftaran…