SKK Migas Minta Perusahaan Lokal dan Asing Kaloborasi - Pengelolaan Blok Mahakam Butuh Biaya Besar

NERACA

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menilai agar pengelola Blok Mahakam dari lokal dan asing. "Perusahaan lokal dan asing seharusnya bisa bersatu dan bekerjasama dalam mengelola Blok Mahakam. Karena investasinya besar, sehingga nantinya ketika sudah bergabung maka akan mendapatkan hasil yang besar," kata Rudi di Jakarta, Selasa (19/2).

Berdasarkan perjanjian awal, pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak dengan Total E&P dan Inpex yang akan habis di 2017. Namun hingga kini pemerintah masih belum menentukan apakah kontrak tersebut diperpanjang atau mencari operator baru. Padahal sebelumnya, PT Pertamina sudah menyatakan kesiapan dan ketertarikannya untuk mengelola Blok Mahakam menggantikan Total dan Inpex yang dalam kontraknya akan berakhir pada 2017.

Namun demikian, Rudi mengingatkan bahwa untuk menjadi operator tidak perlu harus memiliki saham yang besar, karena itu tergantung pada kesepakatan para pemegang saham. "Ibarat kita beli mobil dengan patungan, yang bisa bawa mobil lah yang nyetir, kan tidak mungkin yang dananya paling besar tapi tidak bisa bawa mobil disuruh bawa mobil," ungkap Rudi.

Rudi mengungkapkan, dalam perumpamaan tersebut pihaknya hanya bisa memberikan gambaran, tidak bisa ikut memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi operator. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berkeinginan dan siap untuk mengelola Blok Mahakam, dan pihaknya juga siap melakukan investasi, tetapi dirinya belum menghitung berapa besaran investasi yang akan dikeluarkan untuk mengelola Blok Mahakam.

Ada Permainan

Sementara itu, Pengamat Migas Kurtubi menuding adanya permainan pihak-pihak tertentu dibalik lambannya keputusan final pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina. Kurtubi mengatakan, terdapat skenario yang ingin memperpanjang keberadaan Total di Mahakam yang berujung pada kerugian negara. "Kita khawatir ada permainan untuk perpanjang blok Mahakam apalagi dalam menjelang Pemilu 2014 dimana banyak yang berkepentingan untuk mendanai proses politiknya dan salah satunya dengan berpihak kepada asing," tegas dia.

Menurut Kurtubi, ada sebagian pihak yang ingin mengambil keuntungan dari berlarut-larutnya persoalan ini. Dia mensinyalir persoalan Mahakam sudah jadi ajang sejumlah kalangan memburu keuntungan. "Karenanya secara konstitusinya kita meminta pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Mahakam," ujarnya.

Dia juga mendesak pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero) saat kontrak perusahaan migas asal Prancis, Total E&P Indonesia di wilayah kerja itu berakhir pada 2017. "Dengan Pertamina sebagai pengelola, 100% keuntungan dari blok tersebut akan jatuh ke Indonesia tanpa harus dibagi dengan perusahaan lain," katanya.

Kurtubi menegaskan apabila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Total dan menganggap Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam, maka pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara transparan argumentasi yang digunakan. "Potensi gas bumi di blok Mahakam terlalu besar untuk diserahkan kepada perusahaan asing," ungkap Kurtubi.

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mengatakan, persoalan Blok Mahakam sudah diputarbalik. "Pertamina mampu kenapa dibilang tidak mampu," tegas dia. Terkait masalah pendanaan Blok Mahakam, Chandra menuturkan, uang bisa sangat mudah dicari. Potensi gas di Blok Mahakam yang amat besar, tidak mungkin tidak menguntungkan. Lagipula, sudah terlalu lama Blok Mahakam dikuasai asing. Penguasaan Total dan Inpex di Blok Mahakam sudah hampir 50 tahun. "Makanya harus diputus 2013 dan saya mengkhawatirkan apabila mundur ke tahun 2014 maka isu Blok Mahakam akan dipolitisasikan," kata Chandra.

Sementara itu, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis Dwiyanti Cahyaningsih mengatakan, Pertamina ternyata berkeinginan untuk memiliki 100% saham di Blok Mahakam Kalimantan Timur. "Oleh karena itu, kita dari Kementerian BUMN siap mendukung," ujar dia.

Menurut Dwiyanti, kinerja Pertamina yang bagus menjadi alasan mengapa Kementerian BUMN mendukung BUMN sektor migas itu untuk menguasai penuh kepemilikan saham di Blok Mahakam. ”Sedangkan Mengenai pendanaan, sejumlah bank sudah mau membiayai Pertamina. Bukan hanya itu obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan itu,” tambah Dwiyanti.

Dwiyanti menjelaskan bahwa dari total aset keseluruhan BUMN yang mencapai Rp3 ribu triliun, Pertamina berkontribusi hingga 11%. Sementara dari sisi pendapatan, dari 141 BUMN, Pertamina juga berkontribusi hingga 43%. Sebanyak 18% dari total laba bersih BUMN pun disumbang Pertamina. “Pertamina juga berpengalaman menangani sejumlah blok bekas asing seperti Offshore Nort West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore (WMO),” katanya.

Perlu diketahui, upaya Pertamina untuk menjadi operator Mahakam tidak kunjung berhasil. Meski Pertamina menyatakan usulan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di 2008, 2009 dan 2012, Mahakam belum diberikan pada Pertamina. Padahal sudah ada kesepakatan yang dibuat antara Pertamina, operator Blok Mahakam asal Perancis Total E&P Indonesie dan pemegang saham lain asal Jepang Inpex Coperation.

Dalam kesepakatan dikatakan bakal dibentuk usaha patungan mengelola Mahakam dengan 51% saham Pertamina. Namun, kesepakatan tersebut sudah berakhir 31 Agustus 2012 lalu. Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesie sejak 1967. Kontrak diperpanjang lagi ke operator yang sama dari 1997 dan berakhir Maret 2017.

Sesuai UU Migas Nomor 22 tahun 2001, operator boleh mengajukan perpanjangan dan negara boleh menolak perpanjangan. BUMN pun punya hak yang sama dan bisa didahulukan untuk mendapat blok migas yang habis masa kontraknya.

Related posts