Pengusaha Protes Pembatasan Kawasan Industri - Kinerja Perusahaan Bakal Terganggu

NERACA

Jakarta – Para pengusaha yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memprotes kebijakan pembatasan luasan maksimal kawasan industri untuk perusahaan. Protes ini muncul lantaran kebijakan tersebut dianggap bakal membuat kinerja industri perusahaan menjadi tidak optimal.

Wakil Ketua Umum Kadin Trihatma K Haliman di Jakarta, Selasa (19/2), mengatakan, para pengusaha di kawasan industri mengeluhkan Surat Keputusan (SK) Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2/1999 yang membatasi luasan maksimal hanya 400 hektare per perusahaan.

Trihatma menjelaskan, SK tersebut tidak sejalan atau tidak sinkron dengan peraturan pemerintah lainnya yaitu PP No 24/1999 tentang Kawasan Industri yang tidak memberikan batasan maksimal. Kebijakan pembatasan ini, sambungnya, akan sangat tidak efisien dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Lebih jauh dia mengingatkan, permintaan akan lahan industri sangat tinggi dan banyak industri yang membutuhkan luasan yang sangat besar. "Permintaan itu ada yang sampai dengan 100 hektare per industri," jelas Trihatma.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sanny Iskandar menjelaskan bahwa masih ada tiga masalah yakni permasalahan lahan, infrastruktur serta keamanan masih menghambat pengembangan kawasan industri di dalam negeri hingga akhir tahun ini. Padahal, permintaan dari investor untuk memperluas lahan di kawasan industri semakin besar. “Pemerintah diharapkan meninjau kembali aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pembatasan kawasan industri sebesar 400 hektare,” kata Sanny.

Sanny menuturkan, dibutuhkan lahan yang luas dalam satu kawasan industri agar penyerapan tenaga kerja juga banyak. “Untuk skala ekonomis, minimal membutuhkan 1.000 hektare lahan yang siap dijadikan kawasan industri,” ujarnya.

Sedangkan infrastruktur yang ada tidak mendukung arus masuk serta keluar produk dari kawasan industri. “HKI mengharapkan pemerintah bisa menambah akses jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok dari kawasan industri di Karawang, saat ini baru ada jalan tol Jakarta Cikampek yang volume kendaraannya terus bertambah. Selain itu, percepatan pembangunan pelabuhan Cilamaya Karawang harus segera dilakukan,” paparnya.

Sanny menambahkan, HKI meminta dukungan pihak kepolisian untuk mengamankan kawasan industri. “Kawasan industri termasuk objek vital bagi negara, diharapkan kepolisian bisa mengatasi masalah demonstrasi yang menutup kawasan industri. Pasalnya, aksi demonstrasi menghambat distribusi produk,” tandasnya.

Kemenperin Siapkan Lahan

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan industri seluas 3.000 hektare di kawasan Karawang untuk pengembangan industri dari Jepang. "Saya sudah menjanjikan untuk menyiapkan lahan, luasnya berkisar 3.000 hektare karena Jepang akan melakukan relokasi besar-besaran," kata Hidayat di Jakarta, Senin.

Mantan Ketua Umum Kadin ini juga menjelaskan, pihaknya mengharapkan lahan tersebut akan bisa siap tahun 2013 ini dan ini merupakan pergerakan besar dari sektor swasta Jepang, dan tentunya sudah didahului dengan pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.

Masih terkait kawasan industri, dalam rangka meningkatkan investasi di dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempunyai program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beberapa daerah masuk dalam KEK diantaranya Sei Mengkei, Pulau Murotai, Tanjung Lesung, Palu dan Bitung. Untuk itu, investor asal China telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Palu dan Bitung.

“Saat ini, beberapa investor asal China siap untuk merealisasikan investasinya di KEK Palu dan Bitung. Sektor industri yang diminati investor adalah industri pengolahan karet dan industri kelapa,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dedi Mulyadi, di Jakarta, belum lama ini.

Dedi mengatakan, investor asal China tersebut akan tersebar di sektor industri pengolahan kareta dan industri kelapa yang kurang lebih akan memanfaatkan sekitar 20 hektar lahan yang ada dalam kawasan tersebut. “Untuk nilai investasi yang disiapkan masih belum jelas karena menunggu kepastian penunjukan dari pemerintah,” ujarnya.

Penunjukan KEK, lanjut Dedi, akan meningkatkan investasi ke Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “KEK dibangun untuk menjadi kawasan industri yang terintegrasi dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan investasi dan industri dalam negeri,” paparnya.

Penunjukan KEK tahun ini diharapkan mendorong capaian target industri pengolahan sampai dengan 2014 sebesar 7%. Penunjukan KEK pada tahun ini merupakan langkah pemerintah yang sebelumnya tertunda akibat belum siapnya administrasi di kawasan baru tersebut. Langkah itu juga dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintah di hadapan para investor asing maupun dalam negeri.

Related posts