Diduga Kerap “Berbohong”, Mentan Harus Diganti - TERKAIT PERSOALAN DAGING

Jakarta – Masih tingginya harga daging sapi di pasaran yang masih berkisar antara Rp95 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, mengundang sejumlah kegeraman banyak pihak. Bahkan, ada yang sampai menuding bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) kerap melakukan kebohongan publik, serta memanipulasi data dan konsep, terkait persoalan daging.

Pengurus Serikat Tani Nasional (STN) Binbin Firman Tresnadi, misalnya. Menurut dia, Kementan suka melakukan manipulasi data dan konsep. “Kementan itu banyak salah data. Katanya Kementan ingin bercita-cita swasembada daging, tapi tidak ada realisasinya. Sampai hari ini kesulitan peternak masih sama. Pakan sulit didapat. Peternak masih beternak dengan cara-cara tradisional. Harusnya Kementan memberikan alih teknologi untuk supaya peternak tidak lagi memberikan pakan-pakan tradisional,” jelas Binbin kepada Neraca, Senin (18/2).

Permasalahan utama dalam Kementan, kata Binbin, adalah korupsi yang begitu mengakar. “Memang bobrok sistem yang ada di Kementan itu. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan kebobrokan selain ganti menterinya dan membersihkan jajaran di bawahnya,” ujarnya.

Selain membersihkan Kementan dari tindak korupsi, Kementan juga perlu memiliki konsep yang konsisten diaplikasikan di lapangan dalam rangka mencapai swasembada sapi. “Sejauh ini, tidak ada konsep yang jelas. Misalnya, ada target membangun peternak-peternak sapi rakyat. Tetapi cara-cara yang dilakukan Kementan adalah cara instan, misalnya dengan mengimpor atau membeli sapi dari peternak. Harusnya Kemenetan punya konsep yang konsisten untuk menunjang kebutuhan daging nasional,” jelas Binbin.

Sedangkan Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya menuding Kementerian Pertanian sudah melakukan kebohongan. Bagaimana tidak, pihak Kementan berkali-kali ingkar janji untuk memasok sapi ke pasaran. Akan tetapi, sampai sekarang realisasinya tidak ada, sehingga harga jual daging terus naik, sampai lebih dari Rp 100.000 per kilogram.

Ketua Umum KDS Sarman Simanjorang menagih janji Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Irwantoro yang November tahun lalu menyatakan akan memasok 5.000 ekor dari sentra daging Nusa Tenggara Timur. "Direktur Jenderal Peternakan Kementan pernah mengatakan siap mengirim sapi 5.000 ekor, setelah kita cek, ternyata sapi-sapi itu milik 2.500 keluarga di NTT, bukan punya pemerintah ," ujarnya kemarin.

Lebih jauh lagi, Sarman mengungkapkan bahwa Kementan berkali-kali mengklaim yakin bahwa produksi sapi nasional cukup untuk memenuhi konsumsi daging sapi se-Indonesia. Pengusaha daging telah memeriksa data Sensus Sapi 2011, dan hasilnya daging yang laik potong cuma 1,4 juta ekor.

"Setelah kita cek data sensus itu, ternyata cuma 31,8% sapi jantan dari 14,8 juta ekor sapi yang diklaim pemerintah. Itu pun sapi remaja masuk. Jadi bagi kami angka sensus sapi cuma cadangan bukan stok, karena bagi pengusaha stok ya berarti sapi itu ada di pasaran dan siap potong," ungkap Sarman.

KDS yang membawahi sembilan asosiasi rumah potong sampai pengolahan daging mendesak Kementan tidak lagi mengurusi tata niaga sapi impor. Setiap kali pengusaha mempertanyakan solusi supply-demand pada pejabat kementan, tidak pernah ada jawaban memuaskan.

“Pemerintah malah mengusulkan swasembada sapi yang tidak konkret. Peternak sapi di Indonesia saat ini masih tradisional. Sapi yang dimiliki petani bukan untuk industri tapi sebagai tabungan selain hasil tani”, tandas Sarman.

Tidak Akurat

Sementara itu, pengamat pertanian Bustanul Arifin mengungkapkan, kalau selama ini data sapi nasional memang tidak akurat, data sapi nasional selalu berbeda antara BPS dan Kementan.

Menurut penelitian Bustanul,data sensus Juli tahun 2011 menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai 15,6 juta ekor sapi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, ujar Bustanul, sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah mendatangkan sapi impor. "Seharusnya dengan sapi sebanyak itu kita bisa memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional," katanya, Senin.

Namun jumlah sapi nasional tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika di pasaran masih terjadi kekurangan stok daging. Menurut Bustanul di titik inilah ada persoalan struktur perdagangan yang tidak terbuka.

Dia menuding, ada permainan di belakang upaya swasembada daging sapi nasional. "Kalau importir tentu bilangnya stok daging tidak mencukupi jadi harus impor terus," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, struktur perdagangan yang tidak sehat ini juga disebabkan adanya pihak yang menahan sapi itu tidak dipotong. Jika sapi tidak dipotong, otomatis pasokan daging sapi berkurang. "Selain itu, penggemukan sapi juga tidak terjadi, peternak juga menahan sapi tidak dipotong supaya harga naik. Itulah yang terjadi selama ini. Pemerintah sangat sulit mengontrol hingga ke kandang-kandang", kata Bustanul.

Bustanul mengapresiasi komitmen pemerintah mengurangi kuota impor dengan tujuan mewujudkan swasembada daging sapi. "Sampai 2014 ini jatah kuota impor terus dikurangi. Saat ini di pasaran 70 % dipenuhi daging sapi lokal dan 30 % impor. Sekarang 22 % sudah dikurangi," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Bupati Subang Diduga Terima Suap Delapan Kali

Bupati Subang Diduga Terima Suap Delapan Kali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Subang Imas Aryumningsih telah…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Indef: Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi-JK Paling Buruk

  NERACA Jakarta - Indonesia masih mengalami ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Salah satu caranya dalam mengatasi ketimpangan…