Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Gejolak harga daging sapi akibat timpangnya pasokan dan permintaan belakangan ini memunculkan ide dibentuknya harga patokan daging (HPD) di Indonesia. Ide yang datang dari kalangan pelaku usaha itu sekaligus mengesankan keputusasaan para pemangku kepentingan daging, termasuk konsumen, yang sudah sangat kesal akibat terombang-ambing oleh ketidakstabilan harga kebutuhan pokok tersebut.

Intervensi pemerintah terhadap pasar, sebagaimana diusulkan berbentuk harga patokan daging, tentu saja penuh kontroversi. Para penganut rezim pasar bebas tentu saja menolak ide tersebut, bahkan menganggap wacana ini mengada-ada. Namun, di lain pihak, konsistensi ketidakstabilan harga daging jelas mengganggu pasar itu sendiri.

Kalangan pelaku usaha pun meyakini, meroketnya harga daging sapi murni akibat timpangnya pasokan dibanding permintaan pasar. Jika mekanisme harga tidak diatur, maka harga daging sapi akan terus melonjak, terutama pada saat hari besar keagamaan.

Ketidakstabilan harga daging sapi jelas butuh penanganan khusus. Harga daging sapi, dalam dua bulan naik dari Rp70.000 menjadi Rp87.000 per kg. Bahkan di beberapa pasar, harganya telah mencapai Rp 90.000 lebih. Harga daging bisa saja bakal terus bergejolak di tengah campur tangan kartel dan mafia yang aktif bermain di pasar daging.

Sebab itu, pemerintah mesti punya jurus jitu, termasuk menelorkan harga patokan daging, sebagaimana diusulkan para pelaku usaha tersebut. Atau, kalau tidak mau membentuk harga patokan, pemerintah juga wajib memiliki kebijakan yang menjamin pasokan daging sapi untuk menstabilkan harga.

Akan tetapi, kendati jaminan pasokan bisa menjamin harga sapi membaik, tampaknya semua pemangku kepentingan juga paham, distribusi daging antar wilayah di Indonesia masih terbelit masalah transportasi. Jumlah sapi yang cukup banyak, seperti dirilis BPS kuantitasnya mencapai 14 juta ekor, tidak secara otomatis bisa menstabilkan harga lantaran transportasi dari daerah tidak pernah beres. Sapi terbanyak ada di Indonesia Timur, sementara konsumsi terbanyak di Jabodetabek.

Masalah sistem logistik dan buruknya infrastruktur perdagangan ini mustahil diselesaikan dalam waktu singkat. Selama kedua problem itu tidak rampung, suplai sapi dari Jawa Timur yang memiliki populasi sapi terbesar dan juga Nusa Tenggara Barat, selama itu pula jaminan kebutuhan daging di Jabodetabek mustahil bisa terwujud.

Di titik inilah, pemerintah agaknya harus menempuh solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, wacana pembentukan harga patokan daging bisa direalisasikan. Kebijakan ini, yang tentu saja menjadi domain Kementerian Perdagangan, dapat mengakhiri melonjaknya harga daging sapi yang dinilai tidak wajar.

Untuk solusi jangka panjang, tentu saja, pemerintah harus memiliki kebijakan jaminan pasokan, termasuk perbaikan sistem logistik dan distribusi sapi dari Indonesia Timur ke Barat serta sebaliknya. Tanpa kedua kebijakan ini, sampai kapanpun, pelaku usaha, juga konsumen, akan terus diombang-ambingkan harga daging.