Mafia Impor Daging Buru Rente

Maraknya impor daging yang dikuasai segelintir pengusaha belakangan ini, yang akhirnya membentuk seperti kartel membuat berang Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abraham Samad. Dia mempertanyakan apakah barang impor masih dibutuhkan? Karena fakta di lapangan mengungkapkan, impor ternyata bentuk permainan atau mata rantai mafia impor.

"Ada mafia impor daging, gabah dan impor lainnya. Kita tidak perlu sebenarnya impor daging, beras dan pangan lainnya. Permainan ini (impor) sengaja diciptakan untuk berikan keutungan bagi orang tertentu, bukan masyarakat," ujar Abraham di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Praktik mafia daging impor ataupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lain pada prinsipnya tidak dapat dibiarkan karena membahayakan kelangsungan hidup berbang­sa dan bernegara. Karena itu karut-marut impor daging harus cepat diselesaikan. Penegakan hukum sangatlah penting, dan kita bisa belajar dari banyak negara yang dulu berpengalaman menangani kasus korupsi kini bisa bang­kit, hidup bersih dan maju, lewat penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari sisi ranah ekonomi politik, berbagai kasus impor itu tak lepas dari teori perburuan rente yang dilakukan oleh segelintir orang demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Mungkin saja ini terkait dengan kondisi 2013 yang merupakan tahun persiapan Pileg dan Pilpres 2014 sehingga butuh dana besar untuk proses pemenangan.

Berbagai celah perolehan rente dapat dilakukan lewat berbagai cara, dan salah satunya mengimpor, seperti impor daging sapi. Penunjukan perusahaan pengimpor tidak terlepas dari teori perburuan rente tersebut.

Adalah konsumen yang akhirnya menjadi korban mengingat kartel sudah memainkan harga komoditas itu. Tak mengherankan bila harga daging sapi di Indonesia paling mahal di dunia. Saat ini harga daging sapi hampir Rp 100 ribu/ kg, padahal di Malaysia hanya sekitar Rp 50 ribu, Singapura dan Thailand antara Rp 40 ribu dan Rp 50 ribu, sama seperti harga di Australia, pusat daging sapi.

Petani dan peternak sapi di negara kita juga dirugikan pula karena komoditas impor itu lebih baik dalam banyak hal, termasuk harga yang kompetitif. Perilaku pemburu rente (rent seeker) itu berdampak buruk pada upaya pemberdayaan petani dalam negeri. Mereka akan melihat keuntungan sangat besar dari mengimpor, ketimbang repot memproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya kita juga mendengar maraknya impor beras di tengah surplus komoditas pangan itu. Lalu disusul kemudian kelangkaan kedelai karena melemahnya pasokan impor, sehingga berdampak pada harga kedelai melambung tinggi, kalangan perajin tahu menjerit ketika itu.

Kasus terakhir ini diperparah oleh ulah petinggi partai politik yang diduga ikut mengatur kuota dan penentuan pengimpor daging, yang tentunya tidak lepas dari unsur imbalan suap yang menggiurkan. Jelas dari gambaran ini, kita bisa melihat banyak pihak, termasuk penyelenggara negara dan petinggi partai, masih senang menabrak jalan demi mencapai tujuan.

Mereka seakan menebalkan budaya menghalalkan segala cara, hedonisme, dan materialisme, bahkan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Mafia impor daging begitu mudah dilakukan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Untuk itu, pemerintah bersama wakil rakyat dan pengusaha, termasuk penegak hukum, saatnya harus segera menyelesaikan kemelut impor daging untuk bisa mewujudkan program swasembada daging 2014. Bagaimanapun, komitmen dan integritas tinggi harus tetap dijunjung tinggi demi kepentingan rakyat kecil, terutama meningkatkan kesejahteraan petani/peternak.

BERITA TERKAIT

Keseriusan China Buka Produk Impor Peluang Ekspor Indonesia - Niaga Internasional

NERACA Jakarta – Indonesia baru saja mengakhiri keikutsertaan pameran dagang importir terbesar di dunia "The 1st China International Import Expo"…

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Usut Tuntas Impor Pangan

Maraknya dugaan korupsi impor pangan yang menjadi sorotan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kemudian berlanjut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Waspadai Fluktuasi Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rentang perjalanan beberapa pekan terakhir  menguat signifikan. Dari posisi terlemahnya sejak 1998…

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…