Indef: BI Jangan Goyah Terapkan izin Berjenjang

NERACA

Jakarta - Pengamat menilai bahwa Bank Indonesia (BI) tidak perlu berkompromi lagi dalam menerapkan kebijakan multilisensi (multiple license) atau izin berjenjang walaupun ada penolakan terhadap kebijakan tersebut. "BI sudah mempunyai blueprint (cetak biru) yang sangat jelas. Bagaimana nanti goal-nya (tujuan) ke depan, jangan ada kompromi lagi," kata Ekonom Indef, Enny Sri Hartanti di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut dia, masih banyak strategi yang bisa dijalankan oleh BI untuk mengeliminasi dampak-dampak negatif agar tujuan kebijakan tersebut tidak mundur. Enny juga mengatakan, pro-kontra terkait penerapan kebijakan tersebut memang masih sangat besar namun BI harus konsisten menjalankan kebijakan izin berjenjang tersebut.

"Saya tidak tahu seberapa tangguh BI mempertahakan kebijakan tersebut karena saya yakin penolakan juga relatif kencang seperti Perbanas yang saya dengar sudah ada nada penolakan lah dengan banyak alasan yang dikemukakan," ujar Enny.

Penerapan kebijakan ini, lanjut dia, merupakan koreksi terhadap liberalisasi perbankan kita yang sudah telalu berlanjut dan memang membutuhkan langkah-langkah yang strategis dan konsisten. Dia juga berharap kebijakan tersebut tidak sampai dipolitisir karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

"Kalau pertimbangan-pertimbangan ekonomi ini dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, kondisi perekomian Indonesia bisa menjadi runyam," kata Enny. Dia menambahkan, kebijakan multilisensi dapat membuat kinerja perbankan khususnya dalam meningkatkan rasio kredit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat sehingga fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan porsi pembiayaan yang lebih besar di sektor riil dapat tercapai.

Sebelumnya, Dosen FEUI Telisa Aulia Falianty, mendukung adanya aturan multiple license ini karena sesuai dengan keunggulan masing-masing. Sehingga perbankan kecil ini bisa memasuki ruang, di mana bank besar belum masuk. Dia juga mengatakan bahwa bisnis perbankan yang harus dikedepankan adalah makroprudensial yang ditentukan dari berapa besar modal yang dimiliki.

“Saya kira aturan BI yang ada aspeknya hanya membatasi bukan menghilangkan,” tutur dia kepada Neraca, belum lama ini. Dia melihat, apabila aturan multiple license ini tidak diberikan maka akan bisa menjadi bumerang bagi bank-bank kecil karena persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga harus lebih agresif dalam menciptakan suatu produk perbankan yang aman.

Insentif bank kecil

Perbankan kecil, kata Telisa, bisa masuk ke pasar yang terspesialisasi dan belum dimasuki oleh bank-bank besar. “Bank kecil bisa fokus untuk menggarap pasar mikro, dan bisa menciptakan kedekatan dengan masyarakat sehingga mereka bisa juga mengembangkan bisnis mereka,” tandas dia.

Namun demikian, dirinya memaparkan bahwa BI harus memberikan insentif kepada bank-bank kecil tersebut untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga lebih proporsional.

“Aturan multiple license juga harus diiringi dengan aturan khusus tentang bank-bank kecil, agar persaingan bisnis bisa lebih proporsional yakni bank besar bisa fokus untuk mengembangkan usaha ke level regional dan bank kecil bisa berkembang lebih besar lagi,” kata dia, memaparkan.

Telisa melihat, sudah saatnya bagi bank-bank melakukan reposisioning, artinya harusnya semakin meningkatkan competitiveness yang lebih sehat. Kalau ini dijalankan dengan baik maka kesehatan bank kita bisa baik. “BI harus menciptakan peraturan agar tidak saling makan-memakan agar bisa memberikan kontribusi, artinya harus jelas dan BI harus bisa jadi wasit dengan level yang sesuai dari masing-masing bank. Ini juga sekaligus bisa meminimalisir moral hazard,” terangnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sistem OSS Potong Jalur Birokrasi Izin - MASIH MENUNGGU LANDASAN HUKUM PP

Jakarta- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penyederhanaan regulasi perizinan melalui online single submission (OSS) diharapkan mampu memotong jalur…

Moratorium Izin Perguruan Tinggi Baru Diperlukan - Orang Kaya Bikin Universitas

    Pertumbuhan orang kaya di Indonesia cukup besar. Dengan melimpahnya dana, tak ayal membuat mereka mencari penyaluran dana dengan…

Menko Polhukam - Putusan PTUN Terkait HTI Jangan Dipolitisasi

Wiranto Menko Polhukam  Putusan PTUN Terkait HTI Jangan Dipolitisasi Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Perry Warjiyo Resmi Jabat Gubernur Bank Indonesia

      NERACA   Jakarta - Perry Warjiyo secara resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan mantan pemimpinnya,…

OCBC NISP Gandeng IKPI - Sediakan Layanan Konsultasi Pajak

  NERACA   Jakarta - Bank OCBC NISP menyediakan layanan konsultasi pajak dan kemudahan pembukuan usaha untuk menunjang kelancaran bisnis…

3.000 Ponpes Akan Punya Rekening Bank Banten

      NERACA   Banten - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (PT Bank Banten) terus mendukung program Pemerintah…