Pemerintah Malah Jegal Industri Sendiri

Kampanye Hitam Asing Sukses Kandaskan CPO Indonesia

Selasa, 19/02/2013

Culas. Itu kata yang diucap Tungkot Sipayung, pakar bisnis sawit untuk menggambarkan sifat orang barat yang kerap mencurangi Indonesia di kancah perdagangan global. Bagaimana tidak disebut culas, Indonesia yang memiliki salah satu hutan terluas di dunia malah dituding sebagai penghasil karbon. Aneh memang.

Tapi tudingan itu sebenarnya hanya kamuflase untuk mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari ‘dosa-dosa’ orang barat yang memang penjahat perusak lingkungan yang sebenarnya.

Sejak puluhan tahun lalu, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki agenda panjang untuk menghancurkan produk-produk dan komoditas yang dihasilkan negara-negara berkembang, terutama Indonesia. AS dan Eropa menyiapkan dana besar untuk perang kampanye. Semua perangkat digunakan. Dari lembaga swadaya masyarakat, media massa sampai lembaga perdagangan dunia seperti World Trade Organization sampai Asia Pacific Economic Cooperation (Apec). Perangkat ini sangat mudah digunakan karena memang berada di bawah ketiak barat.

AS berkepentingan menghancurkan ‘citra’ produk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan dua tujuan. Pertama untuk menghancurkan harga jualnya agar bisa dibeli secara murah. Kedua agar negara-negara konsumen beralih ke komoditas minyak kedelai yang diproduksi petani AS.

Bagaimana tidak? Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sangat ngiler melihat perdagangan CPO, lantaran komoditas ini menjanjikan pemasukan duit yang besar. Lihat saja faktanya, pada tahun 2020, produksi CPO Indonesia diperkirakan bakal menembus 40 juta ton. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi 2012 sebesar 26,5 juta ton.

Dalam workshop "Membangun Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan" di Bogor, Jumat (15/2), Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan mengatakan, produk CPO Malaysia di dunia masih di bawah itu volume produksi Indonesia.

Menurut Dia, target tersebut bisa tercapai mengingat daya saing CPO Indonesia sangat tinggi dibanding CPO asal Malaysia. Mengacu data Reveleated Comparative Advantage di 2008, daya saing CPO asal Indonesia di pasar global sebesar 41, jauh lebih baik dibanding Malaysia sebesar 26. "Ini terlihat, komoditas CPO patut dikembangkan,” terang Fadhil.

Begitu halnya jika dibandingkan komoditas unggulan lain Indonesia. CPO memiliki daya saing sebesar 41, lebih tinggi dibandingkan karet di posisi 18. Sedangkan komoditas timas hanya memiliki daya saing di level 37.

Sayangnyak industri CPO Indonesia kurang mendapat dukungan dari Pemerintah. Terbukti, kebijakan pemerintah yang malah menghambat pertumbuhan produksi dan pasar. Salah satu yang dinilai memberatkan adalah aturan pajak bea keluar (BK). Saat ini, tarif BK CPO terendah adalah 7,5% untuk harga referensi US$ 750-800 per ton. Sementara tarif tertinggi adalah 22,5% untuk harga referensi US$ 1.250 per ton.

Kendati demikian, daya saing CPO Indonesia dengan Malaysia masih tetap bisa terjaga. Namun jika pemerintah tidak merevisi aturan BK, harga CPO Indonesia bisa jatuh dan potensi ekspor bisa diambil negara lain. Apalagi, Malaysia sudah mengumumkan akan menurunkan BK CPO menjadi sebesar 4,5 - 8,5% dari sebelumnya 23%. Artinya, harga jual CPO Malaysia bakal lebih rendah dibanding Indonesia.

Kebijakan lain Pemerintah yang juga mengganggu perkembangan industri CPO adalah dalam masalah lahan. Regulasi di sektor kepemilikan lahan sangat kacau sehingga seringkali menimbulkan konflik antara perkebunan sawit dengan masyarakat setempat.

Fadhil menyebut, salah satu cara mengatasi konflik tersebut adalah kepastian hukum dan tata ruang yang harus ditetapkan pemerintah. Aturan yang dikeluarkan pemerintah harus menjamin kepastian usaha. Jangan sampai, pengusaha terombang-ambil oleh kebijakan yang tidak jelas arahnya. Sebagai contoh, di Kalimantan, area yang diperuntukkan bagi kebun kelapa sawit malah berubah status menjadi kawasan hutan. “Akhirnya, untuk melepas status kawasan hutan diperlukan duit lagi, duit lagi,” tegas Fadhil.

Berdasarkan data kementerian pertanian, imbuh Fadhil, sebanyak 59% dari total perusahaan sawit di Indonesia, terlibat konflik dengan penduduk di 22 provinsi dan 134 kabupaten.

Pemerintah tidak selayaknya mengesampingkan industri ini. Sebab, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurut Fadhil, perkebunan sawit juga tidak selayaknya terus menerus dituding sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Sebaliknya, Sawit memiliki banyak keuntungan secara ekonomi.

Sebab 100% limbah fiber sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Cangkang sawit pun begitu. 100% Limbah cair dialirkan ke kebun sebagai pupuk, tandan kosong pun begitu dan biogas digunakan sebagai sumber energi listrik, sedangkan CaCO3 belum bisa dimanfaatkan.

Dari total produksi CPO sebanyak 27 metrik ton per tahun, limbah yang dihasilkan tidak main-main jumlahnya. Diantaranya, fiber sebanyak 36 ribu ton, cangkang 20 ribu ton, limbah cair 165 ribu meter kubik, tandan kosong 63 ribu ton, CaCO3 300 ton serta biogas sebanyak 6,3 juta meter kubik.

Sementara itu, DR. Rosediana Suharto, ketua harian Komisi ISPO Kementerian Pertanian menilai, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar harus bisa meletakkan persoalan pada proporsi yang seharusnya.

"Saya tidak suka kalau sawit dibilang merusak lingkungan. Jangan semua disalahkan ke industri sawit kita sendiri. Ini negara kita, jadi kita yang atur rumah kita sendiri. Hari ini presiden bilang moratorium, hari ini juga Malaysia bakar hutan," tandas Rosediana.

Banyaknya kebijakan yang mengganggu perkembangan industri sawit mulai terasa dampaknya pada volume ekspor republik ini. Sawit yang biasanya menjadi tulang punggung ekspor nasional, kian melempem di pasar global. Buntutnya, surplus ekspor Indonesia pun ikut anjlok. Bahkan menjadi yang terburuk sepanjang 50 tahun terakhir. Kini, kalau pemerintah ingin Indonesia berjaya lagi di pasar ekspor dunia, ya perbaikilah regulasi di seputar industri sawit. Gampang kan?