Pemerintah Mestinya Dorong Investasi Swasta

NERACA

Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana dalam siaran pers yang diterima Neraca, Rabu (8/6) mengungkapkan, sikap pemerintah yang selalu mengeluhkan minimnya anggaran pembangunan, khususnya di sektor transportasi sangat disayangkan.

Pemerintah, atas masalah tersebut harusnya mengoptimalkan anggaran yang ada serta mampu mendorong masuknya investasi swasta sebesar-besarnya dengan meningkatkan profesionalisme kinerja aparaturnya.

Penyebab enggannya pihak swasta terlibat dalam pembiayaan sektor transportasi, karena tidak matangnya proyek-proyek yang disusun pemerintah. Selain itu, kalangan swasta menilai proyek-proyek yang ada tidak memiliki naungan kerangka kebijakan yang baik serta masih buruknya tata kelola sektor transportasi.

Yudi menyebutkan, kebutuhan investasi di sektor perhubungan tahun ini lebih dari Rp 350 triliun agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,5%. Dari kebutuhan itu, hanya sebagian kecil saja yang bisa disediakan pemerintah, selebihnya membutuhkan peran serta pihak swasta.

"Buruknya performa proyek transportasi, bisa dilihat dari laporan World Bank, Asian Development Bank, maupun JBIC. Lembaga keuangan dunia itu menyebutkan nilai proyek KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di Indonesia yang gagal dilaksanakan mencapai 4.736 juta USD. Jauh diatas Filipina yang hanya 935 juta USD, Malaysia 238 juta USD, Vietnam 154 juta USD, Thailand 632 juta USD dan Kamboja 1 juta USD," ujar Yudi.

Kegagalan tersebut semakin diperparah, karena Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di daerah hingga saat ini belum tersosialisasi dengan baik. Disamping itu Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang KPS, dianggap tidak fleksibel dengan kondisi di daerah. Dalam pandangan pemerintah daerah, proyek KPS hanya bisa dilaksanakan untuk proyek-proyek besar dengan jangka waktu panjang, sehingga sulit untuk dilaksanakan di daerah.

"Kondisi ini sangat disayangkan mengingat infrastruktur transportasi yang tidak memadai telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.Bahkan gejala deindustrialisasi makin menguat belakangan ini,” terang Yudi.

Selain itu, dalam konteks desain pembangunan transportasi belum mampu menjawab kebutuhan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Infrastruktur transportasi harus bisa menghubungkan seluruh daerah,baik antar pulau dan antar daerah pedalaman dengan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung   NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2018…

Gelar Bazar Lebaran - Pemerintah Terus Dorong Industri Jaga Ketersediaan Pasokan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian senantiasa mendorong sektor industri manufaktur agar siap memenuhi kebutuhan konsumen terutama di pasar domestik selama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

BNNP Papua Barat Bekuk 4 Tersangka Narkoba

Jakarta-BNNP Papua Barat bekuk empat tersangka dan barang bukti penyalahgunaan narkotika golongan I yang akan diselundupkan ke Lapas Sorong dan…

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum lakukan penyuluhan…