Pemerintah Mestinya Dorong Investasi Swasta

NERACA

Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana dalam siaran pers yang diterima Neraca, Rabu (8/6) mengungkapkan, sikap pemerintah yang selalu mengeluhkan minimnya anggaran pembangunan, khususnya di sektor transportasi sangat disayangkan.

Pemerintah, atas masalah tersebut harusnya mengoptimalkan anggaran yang ada serta mampu mendorong masuknya investasi swasta sebesar-besarnya dengan meningkatkan profesionalisme kinerja aparaturnya.

Penyebab enggannya pihak swasta terlibat dalam pembiayaan sektor transportasi, karena tidak matangnya proyek-proyek yang disusun pemerintah. Selain itu, kalangan swasta menilai proyek-proyek yang ada tidak memiliki naungan kerangka kebijakan yang baik serta masih buruknya tata kelola sektor transportasi.

Yudi menyebutkan, kebutuhan investasi di sektor perhubungan tahun ini lebih dari Rp 350 triliun agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,5%. Dari kebutuhan itu, hanya sebagian kecil saja yang bisa disediakan pemerintah, selebihnya membutuhkan peran serta pihak swasta.

"Buruknya performa proyek transportasi, bisa dilihat dari laporan World Bank, Asian Development Bank, maupun JBIC. Lembaga keuangan dunia itu menyebutkan nilai proyek KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di Indonesia yang gagal dilaksanakan mencapai 4.736 juta USD. Jauh diatas Filipina yang hanya 935 juta USD, Malaysia 238 juta USD, Vietnam 154 juta USD, Thailand 632 juta USD dan Kamboja 1 juta USD," ujar Yudi.

Kegagalan tersebut semakin diperparah, karena Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di daerah hingga saat ini belum tersosialisasi dengan baik. Disamping itu Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang KPS, dianggap tidak fleksibel dengan kondisi di daerah. Dalam pandangan pemerintah daerah, proyek KPS hanya bisa dilaksanakan untuk proyek-proyek besar dengan jangka waktu panjang, sehingga sulit untuk dilaksanakan di daerah.

"Kondisi ini sangat disayangkan mengingat infrastruktur transportasi yang tidak memadai telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.Bahkan gejala deindustrialisasi makin menguat belakangan ini,” terang Yudi.

Selain itu, dalam konteks desain pembangunan transportasi belum mampu menjawab kebutuhan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Infrastruktur transportasi harus bisa menghubungkan seluruh daerah,baik antar pulau dan antar daerah pedalaman dengan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Kemudahan Bisnis Harus Dorong Perkembangan Wirausaha

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus meningkatkan kemudahan berusaha sebagai upaya…

Semarak Festival IKM Dorong Startup 4.0 Mendunia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) mendorong industri startup era 4.0 semakin mengglobal.  Potensi nilai industri digital tanah air mencapai…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018 NERACA Depok - ‎Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA secara rutin…

Sampai Desember, Aset PT. WOM Finance Sukabumi Capai Rp83 Miliar - PT. WOM Finance Salurkan CSR ke Panti Asuhan Talitakum Sukabumi

Sampai Desember, Aset PT. WOM Finance Sukabumi Capai Rp83 Miliar PT. WOM Finance Salurkan CSR ke Panti Asuhan Talitakum Sukabumi…

DPRD Kota Sukabumi Lakukan PAW

DPRD Kota Sukabumi Lakukan PAW  NERACA Sukabumi - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi asal Partai Hanura…