AAUI Rilis Tarif Premi Asuransi dan Zonasi Banjir

Terakhir di 2005

Senin, 18/02/2013

NERACA

Jakarta – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) secara resmi merilis suku premi asuransi resiko banjir (tarif banjir) dan peta zonasi banjir yang baru yang dibuat atas kerjasama dengan PT Asuransi Maipark Indonesia. Pembuatan tarif banjir dan peta zonasi yang baru disebabkan karena ketentuan yang lama tentang itu, yang mana berdasarkan SK No. 505/AAUI/2005, sudah tidak sesuainya lagi dengan perkembangan saat ini.

“Dulu sudah ada, tapi tarifnya sangat rendah jika dibandingkan keadaan yang sekarang. Makanya anggota AAUI juga meminta (ada tarif baru) karena kalau memakai yang lama, tidak akan memadai dengan kerugian yang akan timbul. Selain itu, ini juga merupakan permintaan OJK kepada asosiasi untuk mengkaji. Tapi OJK masih perlu waktu untuk membuat ini sebagai regulasi,” kata Julian Noor, Direktur Eksekutif AAUI, ketika ditemui di Jakarta, Jumat (15/2),pekan lalu.

Tarif banjir dan peta banjir ini, untuk sementara, hanya dibuat untuk meng-cover wilayah DKI Jakarta saja. Tarif banjir ditetapkan dengan menggunakan data klaim asuransi resiko banjir tahun 2002 dan 2007 yang dihimpun AAUI dari para anggotanya. Sedangkan peta banjirnya merupakan hasil penggabungan dari tiga tahun kejadian banjir di 2002, 2007, dan 2013.

Untuk membentuk tarif banjir, tentu AAUI mendasarkan dari peta banjir yang sudah dibuatnya juga tersebut. Zonasi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat ketinggian air yang menggenangi properti yang diasuransikan sehingga membedakan tingkat kerusakan (severity)nya pula. Untuk wilayah DKI Jakarta, ketiga kelompok tingkat severity dipetakan dalam tiga zonasi banjir, yaitu Zona 1 (Low), Zona 2 (Moderate), dan Zona 3 (High).

Zona 1 (Low) adalah daerah yang tidak pernah mengalami banjir atau pernah mengalami banjir dengan ketinggian sampai 30 cm. Zona 2 (Moderate) adalah daerah yang pernah mengalami banjir dengan ketinggian di atas 30 cm sampai dengan 60 cm. Dan Zona 3 (High) adalah daerah yang pernah mengalami banjir dengan ketinggian di atas 60 cm.

Peta zonasi banjir di wilayah ibu kota Indonesia ini juga AAUI lengkapi dengan tulisan kode pos, kelurahan, kecamatan, dan kotamadya di setiap zonasi tersebut, supaya mudah dibaca dan diketahui. Misalnya zona 1 adalah Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur dengan kode pos 13220; zona 2 adalah Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur dengan kode pos 13140; sementara zona 3 adalah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dengan kode pos 14450.

Sementara untuk wilayah di luar Jakarta, tingkat severity-nya berdasarkan tiga kelompok, yaitu Zona 1 (Low) yang merupakan lokasi (premises) dimana properti yang akan diasuransikan belum pernah banjir sebelumnya atau pernah mengalami banjir dalam kurun waktu lebih dari enam tahun terakhir; Zona 2 (Moderate) yang merupakan lokasi dimana properti yang akan diasuransikan pernah banjir dalam enam tahun terakhir; dan Zona 3 (High) dimana properti yang akan diasuransikan pernah banjir dalam tiga tahun terakhir.

“Untuk pembagian zonasi di luar Jakarta ini memang pasti ada permintaan dari sana, tapi untuk mereka kita buat zoning yang basisnya lebih pada pengalaman banjirnya saja, jadi tidak kita lengkapi dengan berapa nilai kerugiannya di 2007. Jd kalau ada perusahaan asuransi yang bilang dia mau masuk di Depok, tapi karena tidak ada referensi kelurahannya, maka dia me-refer (tarif) yang ada di luar Jakarta. Jadi ini masih longgar, karena prioritas kita adalah melihat zonasi di Jakarta,” jelasnya.

Kemudian, tingkat suku premi (premium rate) yang terbagi atas tiga zona tersebut adalah sebagai berikut: Zona 1 (Low) sebesar 0,045%, Zona 2 (Moderate) sebesar 0,0170%, dan Zona 3 (High) sebesar 0,520%. Persyaratannya adalah untuk bangunan dengan konstruksi bukan kelas I dan bangunan yang mempunyai lantai di bawah permukaan tanah (basement atau semi-basement) dikenakan loading kenaikan premium rate, dan itu akan ditentukan oleh underwriter masing-masing perusahan asuransi. Kemudian juga diperkenankan menjamin asuransi resiko banjir dengan sub-limit, namun hal itu harus merupakan presentasi dari masing-masing Harga Pertanggungan dari setiap kepentingan yang diasuransikan, bukan dari Total Harga Pertanggungan (TSI).

Lalu, ada resiko sendiri yang dibebankan yakni Zona 1 (Low) adalah 10% dari jumlah ganti rugi yang disetujui, Zona 2 (Moderate) adalah 15% dari jumlah ganti rugi yang disetujui, dan Zona 3 (High) adalah 20% dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

Lalu, mengenai belum ditentukannya tarif premi asuransi resiko banjir ini untuk perluasan asuransi kendaraan bermotor, Julian mengatakan bahwa hal itu sedang dibahas, dan akan berdasarkan kerugian yang terjadi pada tahun 2013 ini juga.

“Tentu saja ini secara statistik dan modelling akan berbeda dengan asuransi properti, karena ini mobile. Tapi saya belum bisa mengungkapkan bedanya dimana karena kita masih akan melihat penyebaran kendaraan bermotor itu sendiri, jadi apakah dia yang kena dari daerah itu atau bukan,” katanya.

Asuransi resiko banjir ini memang belum merupakan polis tersendiri yang dijual terpisah, melainkan bagian perluasan dari asuransi properti, harta benda, ataupun kendaraan bermotor. “Tapi kalau kita lihat arah kajiannya nanti, juga dari permintaan OJK kepada asosiasi untuk pada akhirnya memisahkan cover itu bisa dijual tersendiri. Kajiannya kalau memang bisa, di akhir tahun ini sudah bisa dirilis,” ungkapnya.

Namun sampai terjadinya pemisahan itu, Julian menambahkan, bahwa AAUI masih membutuhkan satu peta banjir yang punya stabilitas yang nantinya bisa jadi modelling. “Modelling-nya itu mesti jadi dulu, jadi kita bisa menebak kalau terjadi banjir besar, flat modelling itu sudah bisa memprediksi hampir 95% dari kemungkinan kerugiannya. Sekarang yang sudah bisa dipisahkan adalah (asuransi resiko) gempa bumi, karena nasabah sudah minta itu dipisahkan sendiri,” tuturnya.

Erixon Hutapea, Ketua Bidang Teknik I AAUI, juga menerangkan kalau kajian tentang flat modelling itu sudah ada yang lebih akurat, maka nanti hal tersebut sudah pasti akan dikembangkan. “Jadi yang sekarang ini baru di Jakarta saja, tapi nanti akan meluas ke kota-kota lain. Pertama, untuk asosiasi sendiri supaya lebih gampang membuat statistiknya, kemudian data-datanya nanti bisa dikelola asosiasi dalam menganalisa resiko banjir,” terangnya.

Hal ini, tambahnya, akan dilakukan bertahap dikarenakan bencana banjir yang terjadi di awal tahun ini tidak diperkirakan sebelumnya bahwa akan sedahsyat dan seluas ini.

“Saya pikir sekarang ini (zonasi dan tarif premi) untuk wilayah Jakarta dulu, karena tadi waktu Pak Firdaus (Djaelani, OJK) di sini, tim dari asosiasi juga memberikan proposal kepada beliau untuk penetapan organisasi rating. Penetapan ini nanti akan independen, untuk menghimpun statistik dari situ dan membuat tarif preferensi. Jadi nanti akan ada batas bawah dan atas, dan tentu saja ini akan memudahkan arah ke sana (flat modelling),” pungkasnya. [ria]