Bank Papua Siap Jadi Bank Devisa

Ingin Tambah Kacab

Senin, 18/02/2013

NERACA

Jakarta - PT Bank Papua berniat untuk menjadi salah satu bank devisa di Indonesia. Hal itu disebabkan karena perseroan memiliki potensi ekspor yang sangat besar, hanya dari Tanah Papua.Menurut Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Papua, Johan Kafiar, potensi ekspor besar yang dimiliki Papua antara lain sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

“Potensi dan peluang ekspornya sangat besar, tapi kami masih belum menjadi bank devisa. Oleh karena itu, kami merencanakan di tahun ini bisa menjadi bank devisa. Nah, untuk menuju arah sana, tentu harus meningkatkan modal,” kata Johan di Jakarta, Jumat (15/2), pekan lalu.

Informasi saja, akhir 2012 lalu, permodalan Bank Papua sudah mencapai Rp1,6 triliun. Di mana hal itu sudah melampaui batas minimum permodalan untuk menjadi BPD Regional Champion (BRC) yang sebesar Rp1 triliun.

“Modal setor dari pemegang saham sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp962 miliar. Ditambah dengan modal tier (modal inti) dua dari cadangan dan rugi laba, sehingga totalnya Rp1,6 triliun,” kata dia. Untuk menambah modal, lanjut Johan, perseroan merencanakan menerbitkan obligasi atau melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

Dengan modal Rp1,6 triliun ini, Bank Papua sudah masuk ke dalam BUKU II yang diatur dalam peraturanmultiple licensedari Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, jika dirasa modal perseroan masih cukup, maka Bank Papua bisa membuka kantor cabang (kacab) di luar Papua, itu pun sudah dikurangi dengancapital charge.

Hingga awal tahun ini, Bank Papua sudah memiliki empat kantor di luar Papua, yaitu di Jakarta, Surabaya Jawa Timur, Makassar dan Toraja, keduanya di Sulawesi Selatan. “Terkait dengan pembukaan kantor (cabang) di luar Papua, setelah dihitungcapital charge-nya, modal kami masih tersisa Rp1,3 triliun. Karena hanya sekitar Rp100 miliar saja yang diperhitungkan untuk pembukaan kantor (cabang) di luar Papua,” jelasnya.

Johan pun berencana akan menambah kantor cabang lagi, yakni di DI Yogyakarta, Malang Jawa Timur, Manado Sulawesi Utara, dan Palopo Sulawesi Selatan. Dia menambahkan bahwa alasan banknya banyak membuka kantor cabang di daerah selain Papua adalah karena mitra kerja mereka banyak yang di luar Papua.

“Hubungan dagang kami biasanya antar pulau, yaitu Jakarta atau Surabaya ke Papua. Untuk memenuhi kebutuhan barang produksi dan konsumsi di Papua. Sehingga kami perlu fasilitasi hal itu dengan jasa perbankan,” ucap Johan.

Mengenai anjuran BI agar BPD lebih fokus di daerahnya masing-masing demi membangun perekonomian di tempat tersebut, Johan mengakui bahwa pihaknya memang sudah melakukannya dengan membuka lebih banyak kantor cabang atau layanan lagi di seluruh Papua. Ini ditujukan untuk menguasai pasar di Pulau Cendrawasih tersebut, di mana pangsa pasar Bank Papua masih sebesar 30%.

Selain itu, untuk membangun perekonomian di Papua, perseroan tersebut juga sangat aktif dalam kredit sindikasi untuk membangun infrastruktur di sana. Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan daerahnya.

“Prioritas untuk (kredit sindikasi infrastruktur) itu di Papua, tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana juga kami pasrtisipasi, karena istilahnya ini adalah bisnis, sebab untuk bisnis di Papua memang masih terbatas. Jadi kami harus cari-cari peluang di daerah lain, misalkan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar yang peluangnya sangat besar,” papar Johan.

Kinerja 2012

Per 31 Desember 2012, aset Bank Papua mencapai Rp14,9 triliun, yang tumbuh antara 8% sampai 10% dari tahun 2011. Laba sebelum pajaknya sebesar Rp427 miliar, naik 31,79% dari jumlah di 2011 yang sebesar Rp324 miliar. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 21% tahun lalu. Sementara, untuk dana pihak ketiga (DPK), pada akhir tahun lalu, mencapai Rp11 triliun. Di mana sebesar 70% berasal dari non pegawai pemda, dan 30% dari pegawai pemda.

Untuk akhir tahun ini, perseroan tersebut tetap menargetkan 70% DPK non pemda, sementara dari sisi angka ditargetkan naik ke Rp12 triliun. “Salah satu target untuk jadi BRC di 2014, yakni DPK non (pegawai) pemda wajib 70%, sebenarnya sudah kami capai pada akhir tahun lalu. Jadi ini yang kami pacu, supaya di 2014 sama seperti itu, malah kalau semakin besar non pemda maka akan semakin baik, karena itu kan kontribusi masyarakat kepada bank sudah cukup baik,” tuturnya.

Sementara untuk penyaluran kredit, sampai akhir tahun lalu sudah terealisir Rp8,1 triliun, yang meningkat dari target di awal tahun 2012 yang sebesar Rp6,9 triliun. Jadi jumlah ini tumbuh sekitar 47% dari periode sama 2011. Lalu untuk tahun 2013, target kredit dinaikkan menjadi Rp10,3 triliun atau meningkat 30% dari jumlah di tahun 2012.

Komposisinya yaitu kredit produktif sebesar 60% yang lebih banyak tersalur ke sektor konstruksi (infrastruktur), investasi, modal kerja, dan UMKM. Sedangkan kredit konsumtif sebesar 40%, yang tersalur ke KKB, KPR, dan konsumsi pegawai.

“Untuk rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR), per akhir tahun 2012 sudah 71%, tapi ini masih di bawah target. Makanya, kami bekerja sama dengan asuransi untuk menaikkan karena target kami tahun 2014 LDR harus sampai 78%-100%,” tandas Johan. [ria]