NERACA

Jakarta – Gagal mendapatkan suntikan modal dari pemerintah dan ditundanya rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), memaksa PT Pos Indonesia harus jeli mencari sumber pendanaan. Kini sumber pendanaan yang akan digali perseroan untuk pengembangan usaha melalui pinjaman perbankan.

Kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, pihaknya berencana akan melakukan pinjaman kepada bank sebesar Rp 400 miliar, “Tahun 2013 ini, kita rencanakan pinjaman Rp 400 miliar,”ujarnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Dia menjelaskan, rencananya pinjaman ini akan digunakan untuk investasi kepada anak perusahaan dan membangun infrastruktur logistik Pos Indonesia sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, “Nanti kita akan bangun bank selain dana sendiri tapi ini juga bisa investasi di anak perusahaan dan juga untuk logistik, ini yang membutuhkan pendanaan yang besar,”tuturnya.

Kata Mardjana, logistik bisa macam-macam seperti menambah tracking, membangun sarana untuk logistik dan pergudangan. Nantinya pinjaman ini bisa dialihkan ke instrumen pendanaan lain seperti obligasi.

Kemudian untuk rencana penerbitan obligasi tahun ini, lanjutnya, belum ditentukan karena tergantung dengan kecepatan investasi yang dilakukan PT Pos Indonesia di luar pengembangan anak perusahaan dan logistik tadi, “Kita belum menetapkan jumlahnya berapa tentu kita harus hitung, itu tergantung kecepatan investasi yang kita lakukan," jelasnya.
Selain pinjaman dan penerbitan obligasi, Mardjana juga menyatakan akan terus melakukan program kemitraan untuk peningkatan usahanya, seperti untuk pembangunan hotel dan sebagainya, “Kita jalankan investasi ada di kita, tapi tidak mengeluarkan cash out yaitu dengan kemitraan. Kita mengundang mitra-mitra bisnis untuk melakukan investasi di Pos Indonesia sehingga kita bisa mengembangkan tentunya dengan pola bagi hasil atau profit sharing," tandasnya.

Sebagai informasi, Meneg BUMN Dahlan Iskan pernah bilang, PT Pos Indonesia dipastikan tidak akan mendapatkan suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). (bani)