Penerapan Cukai Ponsel Bisa Bikin Pasar Bergejolak - Industri Lokal Belum Siap

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku mendukung wacana cukai telepon seluler (ponsel) jika semangatnya adalah menghambat produk berkualitas buruk. Hanya saja, dia minta Kementerian Keuangan tidak terburu-buru mengusulkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia melihat saat ini industri ponsel dalam negeri belum siap memenuhi pasokan permintaan alat telekomunikasi yang sangat tinggi. Jika cukai ditetapkan terlalu cepat, malah akan membuat pasar bergejolak karena ponsel saat ini nyaris seperti kebutuhan pokok masyarakat.

"Kita juga harus ukur sejauh mana industri dalam negeri siap. Jangan sampai belum siap kerangka industri, terus langsung kenakan cukai. Kita (nanti) tidak bisa memenuhi aspirasi konsumen di sini, karena mereka memerlukan produk yang kita pakai tiap hari itu," ujarnya di kantornya, akhir pekan lalu.

Dia mendesak Kemenkeu mengkaji ulang cukai ponsel agar Kementerian Perindustrian punya waktu meningkatkan industri perakitan dalam negeri. Menurutnya, akan sia-sia jika cukai diterapkan tapi tidak berdampak pada penetapan lapangan kerja di dalam negeri. "Harus diukur secara sempurna dan optimal melakukan industrialisasi agar nanti pemberdayaan kawan untuk dapat lapangan kerja bisa kelihatan," tuturnya.

Mendag mengakui produk ponsel asing tidak semuanya berkualitas bagus. Selain itu penyelundupan ponsel abal-abal juga meningkat dua tahun terakhir. Karena itu jika cukai ponsel diterapkan di waktu yang tepat, efeknya akan bagus dari segi perlindungan konsumen. "Kami hormati (wacana cukai ponsel) dan sangat mulia karena semangatnya, untuk menopang industrialisasi di Indonesia dan membatasi rembesan (produk jelek) yang terjadi," tegasnya.

Tambahan Pendapatan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bahrul Chairi mengatakan rencana pemerintah ini dibenarkan, karena disatu sisi akan berujung pada pertambahan pendapatan dalam negeri. "Itu adalah bagian dari fiskal pemerintah melihat sumber-sumber lain yang bisa dimasukkan. Dan itu merupakan hal yang wajar," katanya.

Menurutnya, di negara lain pun kebijakan serupa diberlakukan. Dia kembali menegaskan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan pemerintah. "Di negara lain pun demikian. Satu sisi pengeluaran kita semakin banyak, pendapatan kita juga harus dieksplor untuk memasukkan beberapa tambahan," jelasnya.

Bahrul juga mengatakan, pengenaan pajak pada ponsel tidak akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. "Kenaikan cukai itu sendiri akan berdampak pada harga, iya. Tetapi Tetapi tidak akan menyulitkan orang untuk mengkonsumsinya," kata Bahrul.

Bahrul mengatakan, masyarakat yang saat ini memiliki ponsel berarti tergolong orang yang mampu untuk membelinya. Jika dikenakan cukai, lanjutnya, tidak akan serta merta menurunkan penjualan secara drastis, karena pasar ponsel di Indonesia sendiri termasuk besar. "Orang yang punya ponsel itu berarti orang yang mempunyai kemampuan. Tidak akan berdampak, paling sedikit. Pasar kita kan besar," lanjutnya.

Seperti diketahui, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kementerian Keuangan menilai telepon selular merupakan barang mewah. Sayangnya, berdasarkan aturan internasional, produk yang kebanyakan masih impor ini tidak bisa dikenakan bea masuk maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

"Ponsel itu kita melihatnya sebagai barang mewah, masalahnya kan mereka tidak kena bea masuk saat ini, bukan PPnBM lain lagi. Bea masuk yang tidak ada, jadi kita lebih melihat mungkin cukai kalau begitu karena sekarang ini gara-gara konvensi internasional, ponsel itu tidak boleh ada biaya yang dikenakan sama sekali, kalau cukai boleh," ujarnya.

Namun, lanjut Bambang, ke depannya diharapkan dengan pengenaan cukai ini bisa mengarahkan produksi telepon selular di dalam negeri. "Oiya nantinya ada, arahnya ke sana. Kayak rokok saja, kalau rokoknya impor langsung cukai tertinggi," jelasnya.

Selain wacana tersebut, Bambang menyatakan ada juga wacana untuk pengenaan cukai untuk pulsa. Pasalnya, penggunaan pulsa oleh masyarakat dinilai berlebihan saat ini. Setelah tahun lalu menganalisis kemungkinan memberi cukai pada produk pulsa, kini BKF yang dipimpin Bambang Brodjonegoro membuka wacana memasukkan ponsel sebagai benda kena cukai. Alasannya konsumsi ponsel berlebihan akan merugikan kelompok masyarakat golongan ekonomi bawah. "Ya boleh dong kita berwacana apa saja, kami melihat instrumen yang paling memungkinkan (mengendalikan peredaran ponsel) adalah cukai," ujar Bambang.

Bila diterapkan, Bambang mengatakan hanya salah satu komoditas saja yang kena cukai, antara pulsa atau ponselnya. Sejauh ini rencana pengenaan cukai pada dua komoditi tersebut sebatas gagasan. Keputusan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), komoditi mana yang lebih baik untuk dikenakan cukai.

BERITA TERKAIT

Sulap Ponsel Android Lama jadi Baru

Tak dimungkiri, permasalahan yang dihadapi pengguna smartphone Android adalah adopsi sistem operasi yang tidak merata. Sejumlah vendor smartphone kerap kesulitan…

Kemenpar Siap Kembangkan Ekowisata Hutan Gede Pangrango

Dalam siapkan ekowisata hutan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menggelar bimbingan teknis (bimtek), salah satunya untuk pengelola Taman Nasional Gunung Gede…

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kerjasama Internasional - Negara Anggota Sepakat Perundingan RCEP Bakal Tuntas di 2019

NERACA Jakarta – Negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menyepakati menuntaskan negosiasi RCEP pada 2019. Komitmen tersebut tertuang dalam…

Mendag: Potensi Ekspor ke China Makin Terbuka

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan potensi ekspor ke China semakin terbuka lebar dari partisipasi Indonesia pada China…

Perundingan Perdagangan Bukan Hanya Kejar Kuantitas

NERACA Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang…