Jaga Kualitas Produk, Pemegang Lisensi Franchise Tetap Dilibatkan

Senin, 18/02/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berkelit bahwa pembolehan penyertaan modal pemegang lisensi waralaba setelah 250 gerai untuk menjaga kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Jika penyertaan modal tersebut ditiadakan, dikhawatirkan standar makanan waralaba tidak akan terjaga.

Gita mengaku pewaralaba utama harus tetap mengontrol usahanya meski UKM dilibatkan. Alasannya standar pengolahan bahan makanan waralaba asing sangat ketat. "Kita ingin waralaba ini memberdayakan UKM tapi dengan tetap menjaga bahwa cara motong tomatnya, motong lettuce-nya, bawangnya sesuai dengan standar dari pusat," ujar Gita di kantornya, akhir pekan lalu.

Dia lantas mencontohkan, bila seorang pengusaha di Mamuju, Sulawesi, menyertakan modal di KFC, tidak bisa serta merta dia menggunakan pisau sendiri. Harus sesuai dengan aturan KFC pusat. Gita menambahkan standarisasi akan melatih pengusaha lokal kenapa sebuah merek waralaba bisa mendunia. "Siapa tahu ada merek waralaba Indonesia baru bisa lahir dari pemberdayaan itu," cetusnya.

Selain itu, sistem penyertaan modal merupakan jalan tengah, supaya pemain besar sektor waralaba restoran, agar mau berbagi keuntungan dengan UKM di daerah. Karena sesungguhnya, kelompok usaha yang saat ini menguasai KFC atau McD di Indonesia statusnya juga pewaralaba dari Amerika, sehingga tidak berkewajiban mewaralabakan pada pihak ketiga. "Kenapa pemikiran awal kita penyertaan modalnya 30-40 %, karena itu lebih besar daripada (UKM) dapat 0," ungkapnya.

Dalam Permendag 07/2013, khususnya pasal 4, disebutkan bahwa gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri maksimal 250 unit. Bila sudah melebihi jumlah tersebut, investor waralaba restoran wajib mewaralabakan gerai berikutnya ke pihak ketiga.

Namun pemilik lisensi waralaba restoran mendapat kemudahan dengan tidak perlu sepenuhnya melepas kepemilikan anak usahanya ke pengusaha lain. Pada Pasal 5 beleid ini, pemilik waralaba bisa memilih opsi pola penyertaan modal, menggandeng pengusaha lokal di lokasi gerai itu berdiri.

Bila nilai investasi sebuah gerai kurang dari atau setara Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40%. Sementara jika nilai investasinya lebih dari Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain minimal 30%. Selebihnya manajemen tetap dikontrol pemilik lisensi waralaba.

Akan tetapi,Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Amir Karamoy menilai terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2013 hanya menguntungkan pemodal asing. Dia menyesalkan pemerintah yang terkesan tidak mempelajari arti sistem bisnis waralaba.

Amir menyoroti Pasal 5 Permendag itu yang memberi kesempatan pemilik waralaba (franchisor) mengurangi kepemilikan tunggal gerai mereka dengan cara penyertaan modal. Kebijakan Kementerian Perdagangan itu dianggap mengkhianati esensi waralaba sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007.

Dalam PP itu, disebutkan bahwa waralaba adalah model kerja sama setara, antara franchisor dan franchisee (penerima waralaba). Artinya manajemen seharusnya dikontrol oleh pewaralaba di daerah, bukan lagi pemilik lisensi utama.

“Pasal penyertaan modal itu sama sekali enggak masuk akal. Kalau masih dikontrol pemberi waralaba, tidak ada lagi independensi. Katanya (aturan ini terbit) untuk mendorong wirausaha baru, apa yang mau didorong,” ujarnya.

Tidak Diuntungkan

Lebih jauh lagi, Amir menegaskan waralaba restoran lokal tidak akan diuntungkan dengan terbitnya Permendag 07/2013. Sebaliknya, waralaba asing akan meningkat di Indonesia karena pemerintah malah seperti memberikan fasilitas penyertaan modal yang tidak lazim dikenal dalam pola bisnis waralaba.

“Maka akan berbondong-bondonglah pasar Indonesia dikuasai waralaba asing, mereka begitu tahu aturan ini ya kepengen lah, karena dapat penyertaan modal. Sudah gila (pemerintah), tambah hancur kita,” ungkapnya.

Di sisi lain, pengusaha yang juga tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini tidak mempermasalahkan jumlah maksimal gerai milik sendiri yang dibatasi 250 unit. Dia hanya bingung bagaimana cara pemerintah menentukannya, karena pengusaha lokal, khususnya WALI, tidak pernah diajak berdialog dan sosialisasi. “Saya mendukung pembatasan, cuma yang saya tidak pernah mengerti, bagaimana bisa ditentukan 250 saja. Sampai sekarang pun WALI sama sekali tidak pernah dilibatkan,” kata Amir.

Hari ini aturan waralaba restoran resmi diumumkan melalui situs Kementerian Perdagangan. Beleid ini membatasi jumlah kepemilikan pribadi gerai restoran bersistem waralaba, misalnya KFC atau McDonald.

Dua perusahaan waralaba asal Amerika itu, menurut Amir, relatif diuntungkan dengan adanya aturan ini. Dari data WALI, baik gerai KFC ataupun McD baru di kisaran 200-an di seluruh Indonesia, belum sampai batas 250 unit. “Jadi semakin tidak jelas aturan ini menyasar siapa,” tuturnya.

Dalam aturan itu, khususnya pasal 4, disebutkan bahwa gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri maksimal 250 unit. Bila sudah melebihi jumlah tersebut, investor waralaba restoran wajib mewaralabakan gerai berikutnya ke pihak ketiga.

Namun, pemilik lisensi waralaba restoran mendapat kemudahan dengan tidak perlu sepenuhnya melepas kepemilikan anak usahanya ke pengusaha lain. Pada Pasal 5 beleid ini, pemilik waralaba bisa memilih opsi pola penyertaan modal, menggandeng pengusaha lokal di lokasi gerai itu berdiri.

Bila nilai investasi sebuah gerai kurang dari atau setara Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40 % Sementara jika nilai investasinya lebih dari Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain minimal 30 %. Selebihnya manajemen tetap dikontrol pemilik lisensi waralaba.