TOTAL DAPAT PERPANJANG HAK KELOLA BLOK MAHAKAM - DPR : Pejabat ESDM Antek Asing

Jakarta – Anggota DPR dan pengamat menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo dan Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini sebagai antek asing jika memberikan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Mahakam kepada perusahaan asing Total dan Inpex.

“Kenapa saya katakan mereka antek asing. Karena sudah seharusnya Blok Mahakam dikelola Pertamina atau BUMN. Karena mereka sudah mampu. Janganlah kita meremehkan anak-anak bangsa ini,” tegas anggota DPR, Chandra Tirta Wijaya, saat dihubungi Neraca, Kamis (14/2).

Chandra mengungkapkan, selama ini Total dan Inpex sudah sangat lama menikmati kekayaan alam Indonesia. Sudah sepantasnya mereka angkat kaki dari negeri ini. “Apabila ada orang yang setuju perpanjangan kontrak Blok Mahakam oleh asing, sudah pasti mereka menikmati uang dari Total dan Inpex. Sehingga mereka tidak mau kehilangan “tambang emas” yang nikmat tersebut,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Resourches Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan, bila surat perpanjangan kontrak Blok Mahakam terhadap Total sudah keluar, maka tidak mungkin Menteri ESDM Jero Wacik tidak tahu.

Dia mengaku yakin sudah terdapat surat perpanjangan kontrak blok Mahakam itu karena belakangan ini Total melakukan investasi dengan menambah sumur gas baru di Blok Mahakam. “Tentu saja, Presiden SBY mengetahuinya pula bahkan patut diduga adanya perintah langsung kepada pejabat ESDM dan hal ini bisa dikatakan bahwa SBY merupakan dalangnya atas perpanjangan kontrak ini,” katanya.

Marwan juga memperkirakan Jero telah membuat kesepakatan dengan Total untuk tetap mengelola Mahakam sesudah 2017, saat berkunjung ke Prancis pada Juli 2012 yang lalu. Selain Jero yang lebih memilih asing, perlu diungkap kembali sikap sejumlah pejabat lain terkait Mahakam.

Wamen ESDM Rudi Rubiandini misalnya mengatakan (September 2012) untuk mengelola Mahakam diperlukan kemampuan teknologi tinggi dan dana yang besar, dan Pertamina tidak akan sanggup. Rudi mengatakan Pertamina telah menguasai sekitar 40% wilayah kerja migas nasional, dan meminta fokus mengurus wilayah tersebut. Rudi pun menyatakan cadangan Mahakam pada 2017 akan tersisa kurang dari 2 tcf, untuk mengesankan kepada rakyat cadangan blok ini kecil, sehingga Pertamina tidak perlu ngotot mengelolanya. “Pejabat ESDM jangan memberikan kebohongan publik melalui media dengan mengatakan Pertamina tidak sanggup mengelola Blok Mahakam,” ungkapnya.

Martabat Bangsa

Marwan menuturkan bahwa pernyataan-pernyataan Jero dan Rudi yang pro Total dan Inpex yang mengabaikan permintaan Pertamina dan tuntutan rakyat, tentunya tidak lepas dari pantauan presiden. SBY terkesan membiarkan saja sepak terjang Jero dan Rudi untuk meng-entertaint kepentingan asing, sambil mengungkap beribu alasan, termasuk merendahkan kemampuan BUMN sendiri dan merendahkan martabat bangsa, agar Pertamina tidak menjadi operator di Mahakam. “Tampaknya sikap pembiaran oleh SBY seperti ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa SBY memang merestui atau bahkan memerintahkan jajaran kabinetnya untuk memberi perpanjangan kontrak Mahakam, terutama agar Total tetap menjadi operator,” katanya.

Menurut Marwan, pemerintah Indonesia sudah kehilangan harga dirinya dengan Blok Mahakam yang dikuasai oleh pihak asing hampir setengah abad. Disini terdapat arogansi pejabat ESDM seperti Jero dan Rudi yang menyampaikan bahwa Indonesia melalui Pertamina tidak mampu dan tidak ada dana untuk mengelola Blok Mahakam. Hal ini merupakan kebohongan publik yang disampaikan oleh pejabat ESDM ini dikarenakan Pertamina sanggup untuk mengelola Blok Mahakam ini.

“Hal seperti ini bisa dibilang pejabat ESDM merupakan antek asing dan tidak memihak kepentingan rakyat Indonesia, kemudian patut diduga mereka ingin mendapatkan rente dalam perpanjangan kontrak ini,” ujarnya.

Marwan mengingatkan bahwa jika kontrak Mahakam berakhir pada Maret 2017, maka tidak ada kewajiban bagi negara untuk memperpanjang kontrak. Seluruh aset yang digunakan selama eksploitasi menjadi milik negara, karena telah dibayar melalui mekanisme cost recovery. Oleh sebab itu, jika Pertamina menyatakan mau dan mampu mengelola, mestinya tidak ada masalah dengan kontraktor, jika pemerintah menjalankan fungsi sebagai negara bermartabat dan berdaulat.

“Karena itu pula, tidak dibutuhkan kajian dan juga waktu yang lama bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Sehingga pernyataan Rudi yang mengatakan perlu waktu untuk memutus kasus Mahakam adalah bentuk kebohongan publik yang nyata,” ungkapnya.

Perpanjangan kontrak Blok Mahakam selama lima tahun lagi, tandas Marwan, merupakan modus Total yang tidak ingin melepas pengelolaannya di Blok Mahakam itu. Total hanya mencari alasan saja apabila perpanjangan kontrak ini merupakan bagian transisi sebelum diberikan kepada Indonesia. Hal ini dilakukan untuk bisa tetap berada di Blok Mahakam dan tidak ingin kehilangan Blok ini untuk kedepannya. “Sudah pasti, dengan adanya perpanjangan kontrak ini maka pejabat ESDM lebih memihak asing daripada kepentingan nasional Indonesia,” tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR RI yang lain, Satya W Yudha juga meminta Pemerintah tidak lagi memperpanjang kontrak Total di Blok Mahakam, karena sudah saatnya Pertamina menjadi operator di Blok Mahakam

Satya beralasan, Total sudah terlalu lama mengelola Blok Mahakam dan yang tidak kalah penting adalah Pertamina sudah mampu mengelolanya saat ini.

Sebenarnya, ungkap Satya, Pemerintah bisa memberikan porsi kepada Total untuk menjaga kelangsungan saja. Tetapi hak pengelolaan harus di tangan Pertamina. “Kalau boleh saya memperkirakan porsi Indonesia di blok Mahakam ini sebesar 60 % dan Total 40 % saja,” jelasnya.

Dia menyebut, Pertamina sudah punya pengalaman mengambil alih lapangan-lapangan termasuk lapangan deep offshore West Java. “Itu bisa dikelola dengan baik. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada BUMN kita, seperti Pertamina. Agar pengelolaan Blok Mahakam jatuh ke tangan kita,” ujar Satya.

Bahkan, lanjut Satya, Kementerian ESDM terlalu berpikir dini, karena menganggap Pertamina tak mampu mengelola Blok Mahakam. Dia mengatakan, Pertamina cukup memiliki pengalaman, bahkan sukses menaikkan produksi minyak.

Satya meminta kepada Kementerian ESDM agar tidak terburu-buru menilai Pertamina tidak mampu dan memberikan kesempatan Pertamina untuk menunjukkan bahwa Pertamina bisa mengoperasikan Blok tersebut.

Dia mengaku sangat berharap agar kontrak Total di Blok Mahakam tidak diperpanjang lagi karena ini menyangkut rasa nasionalisme terhadap tanah air. “Mau sampai kapan kedaulatan energi dalam negeri terus didikte asing,” pungkas Satya.

Menurut guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, kalau pengelolaan Blok Mahakam selalu dimenangkan asing dan tidak memberikan kesempatan pada pengusaha migas lokal, maka akan merusak tatanan investasi di Indonesia. Pasalnya pengusaha lokal akan malas ikut tender, karena mereka sudah tahu kalau ujung-ujungnya investor asing juga yang akan menang.

Sebenarnya bukan itu masalah yang krusial, tetapi penguasaan Blok Mahakam oleh asing akan mempengaruhi ketahanan energi dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 Blok Mahakam harus dikuasai oleh dalam negeri.

Erani mengungkap, sebaiknya Indonesia bisa bersikap seperti Venezuela, yang berani menasonalisasikan semua sumur-sumur minyak mereka.

Menurut Erani, energi memainkan peran yang sangat penting karena energi adalah penggerak sektor perekonomian suatu Negara. Meningkatnya pembangunan akan meningkatkan kebutuhan akan energi pula. Negara yang menguasai energi akan menjadi kuat dan adidaya. Kebijakan energi merupakan salah satu poin dari kebijakan nasional bersamaan dengan kebijakan luar negeri yang didasari oleh UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. iwan/mohar/iqbal/kam

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…