Ada Kecurangan Demi Kuasai Merek Cap Kaki Tiga

NERACA

Jakarta – Sinde Budi Sentosa dinilai melakukan kecurangan demi memiliki hak merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang sebenarnya milik Wen Ken Drug, asal Singapura.

Menurut kuasa hukum Wen Ken Drug dan Kinocare Era Kosmindo, Yosef B. Badeoda, sejak perusahaan Singapura itu menunjuk Kinocare mendapat hambatan dari Sinde Budi Sentosa. “Cara dengan menggunakan langkah-langkah hukum dengan tujuan menganggu,” kata dalam surat yang ditujukan Yosef ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Yosef menerangkan, niat tidak baik pihak Sinde Budi Sentosa telah terlihat dengan upaya Tjioe Budi Yuwono, pemilik perusahaan itu mendaftarkan secara pribadi larutan penyegar dalam bahasa Indonesia dan Arab dengan memisahkan logo Cap Kaki Tiga. “Ini upaya curang yang bertujuan agar klien kami tidak bisa mendaftarkan logo Lukisan Badak dengan merek Cap Kaki Tiga,” katanya. “Padahal itu sudah jadi kesatuan untuk jenis barang Larutan Penyegar,” tegas Yosef.

Dia menyebut, Wen Ken Drug yang berbasis di Singapura ini sudah mulai menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan logo Lukisan Badak sejak 1937. Kemudian, sejak 1980, produk ini mulai dipasarkan di Indonesia.

Pada 1978, imbuh Yosef dalam suratnya, Wen Ken Drug menunjuk PT Sindo Budi Sentosa untuk memproduksi produk tersebut. “Saat itu hanya merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak sebagai satu-satunya produk minuman larutan penyegar. Kami pelopor,” katanya.

Kemudian kerja sama itu berakhir pada 2010, seiring terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1758K/PDT/2010 yang menjadi putusan hukum berkekuatan tetap. Kemudian, Kepala BPOM mengeluarkan keputusan membatalkan pendaftaran Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga yang diajukan PT Sindo Budi Sentosa. Selanjutnya, Wen Ken Drug melakukan kerja sama dengan Kinocare Era Kosmetindo untuk memproduksi dan memasarkan larutan penyegar Cap Kaki Tiga sejak 29 April 2011.

Menurut Yosef, Komisi Hukum DPR diharapkan bisa meminta klarifikasi kepada Markas Besar Kepolisian untuk mengecek upaya pelaporan yang dilakukan pihak tertentu terhadap distributor Kinocare. “Sekaligus biar semua pihak bisa menaruh perhatian kepada upaya kriminalisai untuk kepentingan bisnis ini,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepolisian, Rabu (13/2), Komisi III DPR meminta aparat kepolisian yang melakukan tindak kriminalisasi terhadap para distributor minuman larutan Cap kaki Tiga diberhentikan. DPR menengarai aksi polisi tersebut merupakan modus baru karena ada titipan pihak yang ingin mengambil hak merek minuman larutan tersebut.

Menurut Anggota Komisi III DPR Syarifudin Suding, polisi jangan sampai digunakan para pihak untuk melakukan kriminalisasi demi kepentingan bisnis. “Jelas ada intervensi aparat untuk memaksakan kasus ini ke pidana,” kata Sudding.

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Xiomi Resmi Rilis seri Mi 8 Dalam Tiga Varian

Xiaomi resmi merilis smartphone teranyatnya seri  Mi 8. Kali ini Xiaomi merilis tigavarian, yakni Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…