Hak Konsumen vs Kasus Pailit

Pengalaman pahit maskapai penerbangan Batavia Air yang menelantarkan hak-hak konsumen tampaknya kurang perhatian dari pemerintah. Pasalnya, penetapan pemailitan oleh pengadilan niaga terhadap maskapai penerbangan tersebut telah meninggalkan kerugian sekaligus kesedihan bagi penumpang pesawat tersebut.

Pengalaman serupa sebelumnya saat pemailitan perusahaan penerbangan Mandala dan Bouraq Air pada 2004, ternyata juga meninggalkan kasus sekitar Rp 15 miliar uang tiket penumpang yang tidak dikembalikan. Lalu kasus serupa terjadi lagi dengan keputusan pengadilan yang memailitkan maskapai penerbangan Adam Air pada 2008, yang meninggalkan trauma mendalam kepada konsumen karena uang tiket Rp 22 miliar tidak dibayar alias raib.

Pengalaman pahit itu merupakan cermin maskapai penerbangan selama ini mengabaikan hak-hak konsumen. Padahal sebenarnya hak konsumen sudah diatur lewat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti tercantum dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa perusahaan (perseroan) tak boleh ingkar janji kepada konsumen.

Bagaimanapun, keputusan pailit atau tidak oleh pengadilan niaga, sebenarnya perusahaan harus tetap memenuhi kewajiban kepada konsumen, dan bukannya mengabaikan, atau menjadikan prioritas terakhir pengembalian biaya tiket yang sudah telanjur dibeli penumpang. Perlakuan kepada konsumen semestinya menjadi prioritas utama, mengingat maskapai penerbangan adalah perusahaan publik.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah bersama DPR perlu merevisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), supaya bisa lebih memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai pembanding, proses atau keputusan pemailitan industri jasa keuangan harus mendasarkan pada izin menteri keuangan. Hal itu dilakukan agar konsumen tetap mendapatkan perlindungan terhadap aset yang disimpan pada industri perbankan atau asuransi.

Selain itu, pemerintah juga dapat melihat pada ketentuan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yang sudah lama menerbitkan Consumer Privacy Bill of Rights yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal dan memberikan prioritas kepada konsumen terkait dengan hubungan mereka terhadap perusahaan yang dinyatakan default.

Tidak hanya itu. Pemerintah cq Kementerian Perhubungan, perlu menerbitkan data peringkat kesehatan keuangan dan manajemen, selain keamanan dan kelayakan penerbangan, dan harus mengumumkan kepada masyarakat. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong maskapai penerbangan supaya lebih maksimal memberikan pelayanan prima kepada penumpang.

Misalnya, klausul asuransi yang dapat menjamin pengembalian biaya tiket kepada konsumen guna mengantisipasi terjadinya default atau pailit pada perusahaan penerbangan bisa juga diterapkan seperti sudah banyak dilakukan di luar negeri.

Pengembalian biaya tiket adalah hak konsumen dan semestinya tidak diserahkan kepada kurator yang selanjutnya menangani perusahaan yang pailit, mengingat birokrasi yang pasti berbelit-belit dan butuh waktu lama, sebagaimana terlihat pada pengumuman yang ada di kantor agen Batavia Air.

Ini mengingatkan kepada pemerintah, bahwa bahwa konsumen penerbangan di negeri ini masih dalam pada posisi yang sangat lemah, bahkan hak mereka terabaikan. Gara-gara maskapai penerbangan mengalami pailit, akibat tak mampu membayar cicilan utang kepada perusahaan penjamin leasing di luar negeri.

BERITA TERKAIT

Persaingan Usaha Perlu Dekat dengan Perlindungan Konsumen

NERACA Depok - Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rizal E.Halim mengatakan persaingan usaha tidak cukup untuk…

Amati Perubahan Konsumen

Melihat fenomena perubahan perilaku belanja sebagian masyarakat, dari semula rajin berbelanja di toko ritel secara langsung (offline), kini mulai bergeser…

DPR: Tegakkan Hukum Kasus Pencemaran Teluk Balikpapan

DPR: Tegakkan Hukum Kasus Pencemaran Teluk Balikpapan NERACA Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika berharap hukum bisa ditegakkan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Infrastruktur Melesat vs Beban Utang

Upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintahan Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai agenda utama dan mengalokasikan anggaran…

Problem Ketimpangan Ekonomi

Dua lembaga internasional, Bank Dunia dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), menyoroti tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia kini semakin…

Bank Berdampak Sistemik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengumumkan ada 15 bank berpotensi berdampak sistemik pada tahun ini, jumlah itu bertambah dibandingkan periode…