DPR Dorong KCBA Segera Diterapkan

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR menilai kantor cabang bank asing (KCBA) yang ada di Indonesia perlu segera dirubah status perusahaannya menjadi badan usaha Indonesia atau perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu, DPR akan memasukkan KCBA ini ke dalam Rancangan Undang-undang Perbankan (RUU Perbankan). Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan pihaknya ingin secepatnya agar KCBA ini berbadan hukum Indonesia supaya tidak terjadi pro dan kontra di kalangan pelaku industri perbankan ke depan.

“Kita membahas mengenai badan hukum, perizinan, dan kepemilikan bank yang ada di Indonesia. Itu termasuk asing. Ada kecendrungan bank asing itu harus berbentuk PT. Memang belum diputuskan, tapi kita cenderung ke arah sana (bank asing harus berbadan hukum),” kata Harry di Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut dia, masukkan mengenai KCBA tersebut mendapat dukungan dari Panja (Panitia Kerja) RUU Perbankan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, sambung Harry, akan menjadi pertimbangan Komisi XI untuk memperdebatkan pasal demi pasal dalam RUU Perbankan ini, termasuk keputusan apakah KCBA ini nantinya kalau diberlakukan menjadi PT akan berlaku surut atau tidak.

“Kecendrungannya memang bank asing itu tidak boleh ada. Meskipun begitu, masih belum diputuskan apakah berlaku surut atau diberikan waktu transisi. Tapi, saya bisa bilang kecendrungannya ke arah masa transisi. Mereka (BI, LPS, dan OJK) juga sudah memberikan tanggapan mengenai hal itu,” terangnya.

Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) termasuk menyuarakan sipak tegas terhadap keberadaan KCBA ini. Mereka meminta sekaligus mendorong Komisi XI agar KCBA harus berbadan hukum Indonesia atau PT. “Kalau BI mintanya supervisi. Sedangkan OJK menyerahkan kepada kami (LPS). Kalau LPS tegas,” ungkap Harry.

Dia juga mengatakan, usulan LPS ini cukup tegas dan beralasan kuat. LPS melihat KCBA yang berbadan hukum Indonesia lebih menguntungkan Indonesia, terutama ketika terjadi sebuah kebangkrutan pada perbankan asing di tanah air. Dengan demikian, LPS bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Alasan LPS itu kalau suatu bank colapse mereka akan masuk ke parents company sana. Kalau KCBA menjadi PT kan tidak bisa langsung. LPS akan lebih mudah (masuk) di situ. Intinya, mereka mendukung agar KCBA berbadan hukum Indonesia,” papar dia. Hal senada juga diutarakan Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto. Menurut dia, memang perlu kantor cabang bank asing berbentuk PT.

Dengan berbentuk PT, akan lebih mudah bagi pemerintah melindungi nasabah yang ada di Indonesia. “Tapi, dalam hal ini isu yang ditekankan adalah kita tidak anti asing. Hal ini menjadi isu yang diperuntukkan kepada kepentingan nasional. Namun, bukan berarti kita anti asing,” jelasnya, belum lama ini. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Perbankan Berlomba Tawarkan Layanan dan Produk Digital

      NERACA   Jakarta - Laporan Maverick Banking Media Performance Report Q1-2018 menyebutkan bahwa industri perbankan semakin beradaptasi…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

Allianz Indonesia Formulasikan Strategi Life Changer

      NERACA   Jakarta - Country Manager dan Presiden Direktur Allianz Life Indonesia Joos Lowerier mengatakan saat ini,…