DPR Dorong KCBA Segera Diterapkan

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR menilai kantor cabang bank asing (KCBA) yang ada di Indonesia perlu segera dirubah status perusahaannya menjadi badan usaha Indonesia atau perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu, DPR akan memasukkan KCBA ini ke dalam Rancangan Undang-undang Perbankan (RUU Perbankan). Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan pihaknya ingin secepatnya agar KCBA ini berbadan hukum Indonesia supaya tidak terjadi pro dan kontra di kalangan pelaku industri perbankan ke depan.

“Kita membahas mengenai badan hukum, perizinan, dan kepemilikan bank yang ada di Indonesia. Itu termasuk asing. Ada kecendrungan bank asing itu harus berbentuk PT. Memang belum diputuskan, tapi kita cenderung ke arah sana (bank asing harus berbadan hukum),” kata Harry di Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut dia, masukkan mengenai KCBA tersebut mendapat dukungan dari Panja (Panitia Kerja) RUU Perbankan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, sambung Harry, akan menjadi pertimbangan Komisi XI untuk memperdebatkan pasal demi pasal dalam RUU Perbankan ini, termasuk keputusan apakah KCBA ini nantinya kalau diberlakukan menjadi PT akan berlaku surut atau tidak.

“Kecendrungannya memang bank asing itu tidak boleh ada. Meskipun begitu, masih belum diputuskan apakah berlaku surut atau diberikan waktu transisi. Tapi, saya bisa bilang kecendrungannya ke arah masa transisi. Mereka (BI, LPS, dan OJK) juga sudah memberikan tanggapan mengenai hal itu,” terangnya.

Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) termasuk menyuarakan sipak tegas terhadap keberadaan KCBA ini. Mereka meminta sekaligus mendorong Komisi XI agar KCBA harus berbadan hukum Indonesia atau PT. “Kalau BI mintanya supervisi. Sedangkan OJK menyerahkan kepada kami (LPS). Kalau LPS tegas,” ungkap Harry.

Dia juga mengatakan, usulan LPS ini cukup tegas dan beralasan kuat. LPS melihat KCBA yang berbadan hukum Indonesia lebih menguntungkan Indonesia, terutama ketika terjadi sebuah kebangkrutan pada perbankan asing di tanah air. Dengan demikian, LPS bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Alasan LPS itu kalau suatu bank colapse mereka akan masuk ke parents company sana. Kalau KCBA menjadi PT kan tidak bisa langsung. LPS akan lebih mudah (masuk) di situ. Intinya, mereka mendukung agar KCBA berbadan hukum Indonesia,” papar dia. Hal senada juga diutarakan Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto. Menurut dia, memang perlu kantor cabang bank asing berbentuk PT.

Dengan berbentuk PT, akan lebih mudah bagi pemerintah melindungi nasabah yang ada di Indonesia. “Tapi, dalam hal ini isu yang ditekankan adalah kita tidak anti asing. Hal ini menjadi isu yang diperuntukkan kepada kepentingan nasional. Namun, bukan berarti kita anti asing,” jelasnya, belum lama ini. [ardi]

BERITA TERKAIT

DPRD Banten Segera Finalisasi Perda BUMD Agrobisnis

DPRD Banten Segera Finalisasi Perda BUMD Agrobisnis NERACA Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten segera menyelesaikan pembahasan usulan…

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring NERACA Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka…

ERP Segera Diterapkan Pada 2019

      NERACA   Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) dapat diterapkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…